GUSDURian Soroti Hubungan Toleransi dan Krisis Ekologi
- account_circle Djemi Radji
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 34
- print Cetak

Kegiatan Sarasehan #BedaSetara dalam rangkaian Beda Setara Festival (BestFest) 2026 yang digelar Jaringan GUSDURian bersama jejaring lintas iman di Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (21/11/2026). Diskusi membahas pentingnya merawat toleransi, memperkuat kerukunan sosial, dan membangun solidaritas masyarakat dalam menghadapi krisis ekologi. Doc. GUSDURian
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MOJOKERTO, NULONDALO.COM – Jaringan GUSDURian bersama jejaring lintas iman menyoroti hubungan antara kerukunan sosial, pemenuhan hak konstitusional warga negara, dan upaya menghadapi krisis ekologi.
Soliditas masyarakat dinilai menjadi prasyarat penting untuk menjaga lingkungan dan melindungi ruang hidup dari ancaman eksploitasi.
Isu tersebut mengemuka dalam Sarasehan #BedaSetara yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (21/11/2026) pagi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari kedua Beda Setara Festival (BestFest) 2026.
Sarasehan menghadirkan Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Wahid dan Ketua Majelis Agung Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Pendeta Natael Hermawan sebagai pemantik.
Diskusi dipandu Direktur Institute for Javanese Islam Research (IJIR) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Akhol Firdaus.
Dalam pemaparannya, Alissa Wahid mengingatkan adanya tiga gejala yang dapat menjadi tanda peringatan dini terhadap kemunduran toleransi di Indonesia.
Pertama, menguatnya mentalitas mayoritarianisme yang menuntut keistimewaan berdasarkan jumlah penduduk.
Kedua, berkembangnya praktik keberagamaan yang eksklusif serta dorongan memasukkan formalisasi aturan agama tertentu ke dalam kebijakan publik.
Ketiga, kecenderungan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan harmoni sosial secara paksa dibandingkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.
Menurut Alissa, dalam situasi seperti itu, kelompok minoritas sering kali diminta mengalah demi menjaga ketertiban dan mencegah konflik.
”Harmoni sosial itu baik, tapi harmoni sosial harus dibangun di atas keadilan dan pemenuhan hak konstitusi,” ujar Alissa.
Ia mengingatkan, jika ketiga gejala tersebut terus dibiarkan, ketegangan sosial dapat terakumulasi dan sewaktu-waktu berkembang menjadi konflik terbuka, terutama menjelang kontestasi politik.
Karena itu, Alissa mendorong masyarakat sipil dan organisasi keagamaan untuk memperbanyak ruang perjumpaan lintas identitas. Upaya membangun toleransi, menurutnya, tidak harus selalu bergantung pada program pemerintah.
Pandangan tersebut diperkuat Pendeta Natael Hermawan. Ia menilai berbagai gesekan bernuansa keagamaan di Jawa Timur sejak akhir 1990-an hingga sekarang lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik daripada persoalan teologis.
Natael juga menyoroti kecenderungan masyarakat membangun kelompok-kelompok eksklusif, baik dalam lingkungan tempat tinggal maupun pergaulan sehari-hari.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengikis semangat gotong royong dan solidaritas sosial.
Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam hubungan antarumat beragama, tetapi juga dalam kemampuan masyarakat merespons persoalan bersama, termasuk krisis lingkungan.
”Artinya, kita merekayasa sebanyak mungkin pertemuan supaya klaster-klaster itu bisa cair dan kemudian menggumpal pada kebersamaan,” tutur Natael.
Sementara itu, moderator Akhol Firdaus menegaskan bahwa kerukunan sosial memiliki hubungan langsung dengan daya tahan masyarakat menghadapi ancaman kerusakan lingkungan.
Menurutnya, masyarakat yang terpecah oleh sentimen identitas dan mayoritarianisme akan kesulitan membangun konsolidasi untuk menghadapi proyek-proyek yang berpotensi mengancam ruang hidup warga.
Ia mencontohkan ancaman kerusakan lingkungan di kawasan lereng Gunung Wilis dan jalur selatan Jawa Timur sebagai persoalan yang membutuhkan solidaritas masyarakat lintas kelompok.
”Ternyata situasi masyarakat yang tidak rukun atau membiarkan api dalam sekam itu berdampak pula bagi lahirnya ketimpangan di isu-isu lain, terutama ekologi,” kata Akhol.
Alissa turut mengkritik model pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai spiritualitas. Menurutnya, pendekatan pembangunan semacam itu berpotensi mendorong eksploitasi alam secara berlebihan.
Merujuk pada ensiklik Laudato Si yang diterbitkan Paus Fransiskus, ia menekankan pentingnya pertobatan ekologis dan tanggung jawab bersama dalam merawat lingkungan.
Alissa menilai, upaya masyarakat mengelola lingkungan tidak akan berjalan optimal tanpa kerukunan dan kemampuan bekerja sama.
”Karena ketika kita mengharapkan masyarakat itu bisa mengelola lingkungannya dengan baik, prasyaratnya itu kan adalah kerukunannya itu sendiri”
“Nah, kalau masyarakatnya tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bergotong royong, maka tentu saja mereka tidak bisa juga mengonsolidasikan dirinya untuk bergotong royong,” ucapnya.
Selain sarasehan, hari kedua BestFest 2026 juga diisi berbagai kegiatan keluarga dan edukasi keberagaman.
Kegiatan tersebut meliputi Forum Belajar, permainan tradisional Ular Tangga Keberagaman, Jalan-jalan Toleransi, Kelas Parenting, serta Pasar Bestari yang menghadirkan kuliner lokal dan pameran seni.
Pada siang hari, GUSDURian juga menggelar pertemuan se-Jawa Timur untuk memetakan strategi penguatan gerakan komunitas di tingkat daerah.
Dalam forum konsolidasi tersebut, Emma Rahmawati dari GUSDURian Jombang dan Mahmud Zain dari GUSDURian Jember ditetapkan sebagai Koordinator Wilayah GUSDURian Jawa Bagian Timur bersama tiga koordinator wilayah lainnya.
Rangkaian hari kedua BestFest 2026 kemudian ditutup dengan malam budaya yang menampilkan kesenian tradisional ludruk.
- Penulis: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar