Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Wacana Tiga Wapres, Publik Pertanyakan Efisiensi

  • account_circle Diana Larasati Dewi
  • calendar_month 5 jam yang lalu
  • visibility 42
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, NULONDALO.COM – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu Wakil Presiden (Wapres).

Dalam gagasannya, tiga Wapres dapat ditempatkan di Papua, Kalimantan, dan Sumatera untuk memperkuat pemerataan pembangunan serta pengawasan pemerintahan di daerah.

Dalam pernyataannya kepada awak media, Sultan mengatakan gagasan tersebut merupakan kajian lama yang kembali relevan untuk dibicarakan di tengah luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Sultan, salah satu pertimbangan utama usulan itu adalah memastikan efektivitas pengawasan terhadap pekerjaan eksekutif.

“Yang paling penting adalah bagaimana memastikan efisiensi, efektivitas, pengawasan pekerjaan eksekutif itu dilakukan oleh Wakil Presiden salah satunya,” ujar Sultan saat wawancarai , Ahad (21/11/2026)

Ia menilai, dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, diperlukan mekanisme pengawasan pemerintahan yang lebih kuat agar pelaksanaan program nasional dapat dikontrol secara efektif.

Sultan juga menyinggung kemungkinan adanya lebih dari satu Wapres sebagai bagian dari skema pembagian tanggung jawab pemerintahan.

“Kalau Wapres lebih dari satu kan tidak mungkin seperti sekarang ditungguin. Kalau pun ada Wapres yang bermasalah, ya masih ada Wapres kedua, ketiga, dan keempat bahkan,” katanya.

Ia menyebut gagasan tersebut sebagai kajian yang perlu dipikirkan bersama.

Namun, usulan itu tidak lepas dari persoalan konstitusional. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Dengan ketentuan tersebut, penerapan gagasan penambahan jumlah Wapres membutuhkan perubahan konstitusi melalui mekanisme amendemen UUD 1945.

Di ruang publik, gagasan tersebut juga menuai respons kritis dan sarkastik. Sejumlah komentar netizen mempertanyakan urgensi penambahan jabatan, bahkan menyindir agar setiap provinsi hingga tingkat rukun tetangga (RT) memiliki Wakil Presiden sendiri.

Respons tersebut mencerminkan kekhawatiran sebagian pengguna media sosial terhadap potensi pembengkakan birokrasi dan bertambahnya beban anggaran negara.

Perdebatan ini pun memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penambahan jumlah Wakil Presiden sebagai solusi penguatan pengawasan dan pemerataan pembangunan.

Gagasan Sultan pada akhirnya membutuhkan kajian lebih jauh, tidak hanya dari sisi konstitusional, tetapi juga mengenai pembagian kewenangan, efektivitas kelembagaan, serta konsekuensi anggaran negara.

  • Penulis: Diana Larasati Dewi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Transparansi APBN di Era Digital: Menyeimbangkan Keterbukaan Data dan Literasi Publik

    Transparansi APBN di Era Digital: Menyeimbangkan Keterbukaan Data dan Literasi Publik

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Isla Aulia'i Wasi Suhada
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Di era digital yang kini mendominasi kehidupan sehari-hari, transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi fondasi utama bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen serius melalui berbagai inisiatif digital, seperti portal Open Data APBN di situs Kementerian Keuangan dan aplikasi mobile yang menyediakan akses langsung ke rincian anggaran. Data ini mencakup […]

  • Pembangunan Kopdes Merah Putih di Bonto Matene Resmi Dimulai, Menteri Yandri: “Ekosistem Ekonomi Desa Harus Terbentuk”

    Pembangunan Kopdes Merah Putih di Bonto Matene Resmi Dimulai, Menteri Yandri: “Ekosistem Ekonomi Desa Harus Terbentuk”

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 195
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros– Pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, resmi dimulai setelah dilakukan peletakan batu pertama oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Yandri Susanto, bersama Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Farida Farichah, Selasa (2/12/2025). Kopdes ini dibangun di atas lahan hibah dari […]

  • Obat Keras Tanpa Izin Edar Ditemukan di Pasar Tradisional

    Obat Keras Tanpa Izin Edar Ditemukan di Pasar Tradisional

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 196
    • 0Komentar

    Tim Kerja Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar tradisional dan menemukan peredaran obat keras tanpa izin yang mengkhawatirkan serta obat tradisional yang tidak memiliki izin edar BPOM yang dicurigai mengandung obat keras. Pasar-pasar yang menjadi lokasi temuan antara lain Pasar Tolinggula, Pasar Dulukapa, Pasar […]

  • Gagal Membawa Emas, Belanda Meninggalkan Misteri (4)

    Gagal Membawa Emas, Belanda Meninggalkan Misteri (4)

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Momy Hunowu
    • visibility 274
    • 0Komentar

    Banyak orang mengetahui cerita tentang rumah peninggalan Belanda di Huludu Ayumolingo. Namun, hanya segelintir yang mengaku pernah berdiri di depannya. Tidak ada penunjuk jalan, tidak ada koordinat pasti, bahkan masyarakat setempat pun tidak berani menjamin dapat menemukannya kembali. Anehnya, rumah itu justru lebih sering ditemukan oleh mereka yang tidak sedang mencarinya.  Mari kita simak lanjutan […]

  • Pemkab Gorontalo Dorong Penelusuran Naskah Kuno untuk Selamatkan Warisan Sejarah

    Pemkab Gorontalo Dorong Penelusuran Naskah Kuno untuk Selamatkan Warisan Sejarah

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 386
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendorong kegiatan penelusuran naskah kuno dan manuskrip budaya sebagai upaya menyelamatkan warisan sejarah yang terancam hilang. Langkah tersebut ditegaskan Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, saat membuka sosialisasi penelusuran naskah kuno di Ruang Dulohupa, Selasa (7/4/2026). Sofyan menilai, naskah kuno memiliki nilai strategis karena memuat catatan autentik sejarah, ilmu pengetahuan, serta kearifan […]

  • Di Balik Proyek Giant Sea Wall, Nelayan dan Mangrove Terancam

    Di Balik Proyek Giant Sea Wall, Nelayan dan Mangrove Terancam

    • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
    • account_circle Diana Larasati Dewi
    • visibility 50
    • 0Komentar

    JAKARTA, NULONDALO.COM – Rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jawa (Pantura) mendapat sorotan dari DPR RI. Proyek raksasa yang dirancang untuk melindungi kawasan pesisir dari banjir rob dan kenaikan permukaan laut itu diminta mengedepankan transparansi, melibatkan masyarakat, serta memperhitungkan persoalan penurunan muka tanah (land subsidence). Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, […]

expand_less