Breaking News
dark_mode
Trending Tags

63 Anggota DPR Lulusan SMA, 211 Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan

  • account_circle Diana Larasati Dewi
  • calendar_month 10 jam yang lalu
  • visibility 61
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, NULONDALO.COM – Latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan publikasi Statistik Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 63 dari 580 anggota DPR atau 10,85 persen tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat.

Selain itu, terdapat 3 anggota berpendidikan Diploma III, 155 orang lulusan S1, 119 orang lulusan S2, dan 29 orang lulusan S3.

Sementara itu, sebanyak 211 anggota DPR atau 36,38 persen tidak mencantumkan latar belakang pendidikan ketika melakukan pendaftaran sebagai calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data tersebut merupakan hasil pengolahan BPS terhadap data KPU yang dihimpun dalam publikasi Statistik Politik 2024.

Adapun dalam pemberitaan November 2026, KPU juga menyampaikan data berbeda yang menyebutkan 191 anggota DPR memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Angka tersebut merupakan hasil pendataan dengan basis dan waktu pengumpulan informasi berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan angka dalam publikasi BPS.

Sejumlah Anggota DPR Tercatat Lulusan Paket C

Dari daftar riwayat pendidikan anggota DPR yang dihimpun, terdapat sejumlah nama yang tercatat menempuh pendidikan melalui jalur kesetaraan Paket C.

Berikut daftarnya:

  1. Iyeth Bustami – Paket C.
  2. Samsul Bahri Tiyong – PKBM Al Ikhlas, jurusan IPS.
  3. Ranny Fahd A. Rafiq – PKBM Tanda Genap.
  4. Jamal Mirdad – Paket C PKBM Santika.
  5. Adik Sasongko – Paket C SMA Sinar Mentari.

Daftar Anggota DPR Lulusan SMA dan Sederajat

Selain lulusan Paket C, sejumlah anggota DPR lainnya tercatat memiliki latar belakang pendidikan SMA, sekolah kejuruan, sekolah pendidikan guru, hingga madrasah aliyah.

Berikut nama-nama dan riwayat pendidikannya:

  1. Asep Romy Romaya – SMU Tingkat Atas Bhakti Kalsum.
  2. H. Arisal Aziz – SMA Setia Dharma Pekanbaru.
  3. Eko Kurnia Ningsih – SPG Bengkulu.
  4. Melly Goeslaw – SMA BPI 1 Bandung.
  5. Rachel Maryam Sayidina – SMA Negeri 19 Bandung.
  6. Marlyn Maisarah – SMA Sumbangsih.
  7. H. Obon Tabroni – SMA Negeri 3 Karawang.
  8. Mulan Jameela – Tercatat memasuki parlemen dengan ijazah SMA sebelum meraih gelar sarjana.
  9. Hj. Ida Nurlaela Wiradinata – SMAN 2 Cimahi.
  10. Isfhan Taufik Munggaran – SMAN 1 Cianjur.
  11. Rajiv – SMA Paskalis, jurusan IPS.
  12. H. Fathi – SMA Negeri 1.
  13. Samuel JD Wattimena – SMAN 9 Jakarta.
  14. Nafa Urbach – SMU PGRI 6.
  15. Muhammad Hatta – SMU Harapan Kartasura, jurusan Ilmu Sosial.
  16. Ahmad Dhani Prasetyo – SMAN 2 Surabaya.
  17. H. Syaiful Nuri – SMA YP Trisila.
  18. Martin Daniel Tumbelaka – SMU Negeri 1 Manado.
  19. Rusda Mahmud – Sekolah Teknik Menengah (STM).
  20. F. Alimudin Kolatlena – MAN Geser.
  21. H. Sulaeman L. Hamzah – SMAN Fakfak.
  22. Robert Rouw – SMA Negeri 50 Jakarta.
  23. Faujia Helga Br. Tampubolon – SMA YPPK Agustinus Sorong.

Daftar tersebut memperlihatkan beragam latar belakang pendidikan para wakil rakyat. Namun, riwayat pendidikan masing-masing nama perlu dibaca sesuai data pencalonan dan tidak serta-merta dianggap sebagai representasi keseluruhan 63 anggota DPR dalam kategori SMA atau sederajat.

Persyaratan Pendidikan DPR Pernah Digugat ke MK

Persyaratan pendidikan minimal bagi calon anggota legislatif juga pernah menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu mensyaratkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Pada 2025, ketentuan tersebut digugat oleh Nanda Yuniza Eviani dan Muhammad Rafli Nur Rahman melalui Perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025.

Para pemohon menilai persyaratan pendidikan minimal SMA belum tentu menjamin kapasitas intelektual, kemampuan analisis, serta kualitas legislasi anggota parlemen. Mereka meminta agar persyaratan pendidikan calon anggota DPR ditingkatkan menjadi minimal sarjana atau S1.

Namun, perkara tersebut tidak berakhir dengan pemeriksaan pokok permohonan. Pada 16 Oktober 2025, MK menetapkan pencabutan permohonan tersebut.

Persoalan serupa kembali muncul pada 2026 melalui Perkara Nomor 270/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Fikri Haikal Harahap. Dalam sidang perbaikan permohonan pada 5 Agustus 2026, pemohon kembali mempersoalkan ketentuan persyaratan pendidikan calon anggota legislatif.

Pendidikan dan Transparansi Jadi Sorotan

Perdebatan mengenai pendidikan anggota DPR tidak semata-mata berkaitan dengan gelar akademik. Kapasitas legislasi, integritas, pengalaman, kemampuan memahami persoalan masyarakat, serta tanggung jawab menjalankan mandat rakyat juga menjadi aspek penting dalam menilai kualitas seorang wakil rakyat.

Di sisi lain, lulusan SMA maupun Paket C tetap memenuhi persyaratan pendidikan minimal yang berlaku dalam UU Pemilu. Karena itu, latar belakang pendidikan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kompetensi dan kinerja legislator.

Namun, data 211 anggota DPR yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat pendaftaran menjadi catatan tersendiri. Keterbukaan informasi mengenai profil wakil rakyat merupakan bagian penting dari akuntabilitas demokrasi.

Publik berhak mengetahui latar belakang para legislator yang memperoleh mandat untuk menyusun undang-undang, menentukan anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Pada akhirnya, persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan sekadar apakah seorang anggota DPR lulusan SMA, Paket C, atau perguruan tinggi, melainkan sejauh mana mereka memiliki kapasitas, integritas, dan keberpihakan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

  • Penulis: Diana Larasati Dewi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Tengah Kasus OTT Kuansing, Menhut Buka Suara soal Amplop yang Ditinggalkan Bupati

    Di Tengah Kasus OTT Kuansing, Menhut Buka Suara soal Amplop yang Ditinggalkan Bupati

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 221
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akhirnya buka suara terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing). Di tengah proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menhut mengungkap adanya sebuah amplop yang ditinggalkan sang bupati usai melakukan audiensi di Kementerian Kehutanan. Raja Juli Antoni menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah […]

  • Silaturahmi Kapolres Maros dan Kajari Maros Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum di Kabupaten Maros

    Silaturahmi Kapolres Maros dan Kajari Maros Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum di Kabupaten Maros

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Nulondalo.Com, MAROS – Komitmen memperkuat sinergitas antar Aparat Penegak Hukum (APH) terus dibangun di Kabupaten Maros. Melalui silaturahmi yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Polres Maros dan Kejaksaan Negeri Maros menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui […]

  • LBH PB PMII Kecam Dugaan Illegal Logging CV AEM di Sula, Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan dan Copot Kepala UPTD KPH Kepulauan Sula

    LBH PB PMII Kecam Dugaan Illegal Logging CV AEM di Sula, Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan dan Copot Kepala UPTD KPH Kepulauan Sula

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle Risman Lutfi
    • visibility 296
    • 0Komentar

    Nulondalo.com – Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PB PMII) mengecam keras dugaan skandal illegal logging yang melibatkan CV Anugerah Empat Mandiri (AEM) di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Perusahaan tersebut diduga kuat melakukan penebangan kayu di luar koordinat izin yang telah ditentukan, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kehutanan di […]

  • Bangsa yang Pandai Bertahan, Tapi Tak Lagi Percaya Perubahan, Ketika Sabar Berubah Menjadi Kepasrahan Sosial

    Bangsa yang Pandai Bertahan, Tapi Tak Lagi Percaya Perubahan, Ketika Sabar Berubah Menjadi Kepasrahan Sosial

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Kamal
    • visibility 374
    • 0Komentar

    Dalam kamus kehidupan sehari-hari, kata sabar sering diperlakukan seperti obat mujarab untuk segala luka sosial. Ia terdengar menenangkan, penuh kebijaksanaan, bahkan dianggap sebagai jawaban paling aman atas berbagai persoalan hidup. Namun di balik itu, ada kekeliruan yang diam-diam terus dipelihara: kita terlalu sering mencampuradukkan antara kesabaran dan kepasrahan. Padahal keduanya lahir dari ruang batin yang […]

  • Survei BI: Penjualan Ritel Mulai Pulih pada Mei 2026, Makassar dan Manado Tumbuh Positif

    Survei BI: Penjualan Ritel Mulai Pulih pada Mei 2026, Makassar dan Manado Tumbuh Positif

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 334
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan ritel pada Mei 2026 mulai menunjukkan pemulihan. Meski masih mengalami kontraksi secara tahunan, penjualan eceran diproyeksikan membaik dibandingkan bulan sebelumnya, didorong meningkatnya permintaan masyarakat selama periode hari besar keagamaan. Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), Indeks Penjualan Riil (IPR) Mei 2026 diperkirakan mencapai 225,0 atau terkontraksi 3,2 […]

  • Hijau Hitam di Era Digital: Semarak Milad ke-79 HMI

    Hijau Hitam di Era Digital: Semarak Milad ke-79 HMI

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Nulondalo.com
    • visibility 477
    • 0Komentar

    Nulondalo.com-Makassar. Suasana Milad ke-79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun ini terasa berbeda. Meski tidak semua kader hadir secara fisik dalam perayaan, semangat kebersamaan tetap bergema di ruang-ruang digital. Status WhatsApp, unggahan Instagram, hingga cuitan di Twitter menjadi tanda bahwa kader HMI di seluruh penjuru tanah air ikut menyemarakkan momentum bersejarah ini. Kebanggaan sebagai kader tampak nyata. […]

expand_less