63 Anggota DPR Lulusan SMA, 211 Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan
- account_circle Diana Larasati Dewi
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 61
- print Cetak

Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, tempat para anggota legislatif menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, NULONDALO.COM – Latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan publikasi Statistik Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 63 dari 580 anggota DPR atau 10,85 persen tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat.
Selain itu, terdapat 3 anggota berpendidikan Diploma III, 155 orang lulusan S1, 119 orang lulusan S2, dan 29 orang lulusan S3.
Sementara itu, sebanyak 211 anggota DPR atau 36,38 persen tidak mencantumkan latar belakang pendidikan ketika melakukan pendaftaran sebagai calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Data tersebut merupakan hasil pengolahan BPS terhadap data KPU yang dihimpun dalam publikasi Statistik Politik 2024.
Adapun dalam pemberitaan November 2026, KPU juga menyampaikan data berbeda yang menyebutkan 191 anggota DPR memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Angka tersebut merupakan hasil pendataan dengan basis dan waktu pengumpulan informasi berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan angka dalam publikasi BPS.
Sejumlah Anggota DPR Tercatat Lulusan Paket C
Dari daftar riwayat pendidikan anggota DPR yang dihimpun, terdapat sejumlah nama yang tercatat menempuh pendidikan melalui jalur kesetaraan Paket C.
Berikut daftarnya:
- Iyeth Bustami – Paket C.
- Samsul Bahri Tiyong – PKBM Al Ikhlas, jurusan IPS.
- Ranny Fahd A. Rafiq – PKBM Tanda Genap.
- Jamal Mirdad – Paket C PKBM Santika.
- Adik Sasongko – Paket C SMA Sinar Mentari.
Daftar Anggota DPR Lulusan SMA dan Sederajat
Selain lulusan Paket C, sejumlah anggota DPR lainnya tercatat memiliki latar belakang pendidikan SMA, sekolah kejuruan, sekolah pendidikan guru, hingga madrasah aliyah.
Berikut nama-nama dan riwayat pendidikannya:
- Asep Romy Romaya – SMU Tingkat Atas Bhakti Kalsum.
- H. Arisal Aziz – SMA Setia Dharma Pekanbaru.
- Eko Kurnia Ningsih – SPG Bengkulu.
- Melly Goeslaw – SMA BPI 1 Bandung.
- Rachel Maryam Sayidina – SMA Negeri 19 Bandung.
- Marlyn Maisarah – SMA Sumbangsih.
- H. Obon Tabroni – SMA Negeri 3 Karawang.
- Mulan Jameela – Tercatat memasuki parlemen dengan ijazah SMA sebelum meraih gelar sarjana.
- Hj. Ida Nurlaela Wiradinata – SMAN 2 Cimahi.
- Isfhan Taufik Munggaran – SMAN 1 Cianjur.
- Rajiv – SMA Paskalis, jurusan IPS.
- H. Fathi – SMA Negeri 1.
- Samuel JD Wattimena – SMAN 9 Jakarta.
- Nafa Urbach – SMU PGRI 6.
- Muhammad Hatta – SMU Harapan Kartasura, jurusan Ilmu Sosial.
- Ahmad Dhani Prasetyo – SMAN 2 Surabaya.
- H. Syaiful Nuri – SMA YP Trisila.
- Martin Daniel Tumbelaka – SMU Negeri 1 Manado.
- Rusda Mahmud – Sekolah Teknik Menengah (STM).
- F. Alimudin Kolatlena – MAN Geser.
- H. Sulaeman L. Hamzah – SMAN Fakfak.
- Robert Rouw – SMA Negeri 50 Jakarta.
- Faujia Helga Br. Tampubolon – SMA YPPK Agustinus Sorong.
Daftar tersebut memperlihatkan beragam latar belakang pendidikan para wakil rakyat. Namun, riwayat pendidikan masing-masing nama perlu dibaca sesuai data pencalonan dan tidak serta-merta dianggap sebagai representasi keseluruhan 63 anggota DPR dalam kategori SMA atau sederajat.
Persyaratan Pendidikan DPR Pernah Digugat ke MK
Persyaratan pendidikan minimal bagi calon anggota legislatif juga pernah menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu mensyaratkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Pada 2025, ketentuan tersebut digugat oleh Nanda Yuniza Eviani dan Muhammad Rafli Nur Rahman melalui Perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025.
Para pemohon menilai persyaratan pendidikan minimal SMA belum tentu menjamin kapasitas intelektual, kemampuan analisis, serta kualitas legislasi anggota parlemen. Mereka meminta agar persyaratan pendidikan calon anggota DPR ditingkatkan menjadi minimal sarjana atau S1.
Namun, perkara tersebut tidak berakhir dengan pemeriksaan pokok permohonan. Pada 16 Oktober 2025, MK menetapkan pencabutan permohonan tersebut.
Persoalan serupa kembali muncul pada 2026 melalui Perkara Nomor 270/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Fikri Haikal Harahap. Dalam sidang perbaikan permohonan pada 5 Agustus 2026, pemohon kembali mempersoalkan ketentuan persyaratan pendidikan calon anggota legislatif.
Pendidikan dan Transparansi Jadi Sorotan
Perdebatan mengenai pendidikan anggota DPR tidak semata-mata berkaitan dengan gelar akademik. Kapasitas legislasi, integritas, pengalaman, kemampuan memahami persoalan masyarakat, serta tanggung jawab menjalankan mandat rakyat juga menjadi aspek penting dalam menilai kualitas seorang wakil rakyat.
Di sisi lain, lulusan SMA maupun Paket C tetap memenuhi persyaratan pendidikan minimal yang berlaku dalam UU Pemilu. Karena itu, latar belakang pendidikan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kompetensi dan kinerja legislator.
Namun, data 211 anggota DPR yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat pendaftaran menjadi catatan tersendiri. Keterbukaan informasi mengenai profil wakil rakyat merupakan bagian penting dari akuntabilitas demokrasi.
Publik berhak mengetahui latar belakang para legislator yang memperoleh mandat untuk menyusun undang-undang, menentukan anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Pada akhirnya, persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan sekadar apakah seorang anggota DPR lulusan SMA, Paket C, atau perguruan tinggi, melainkan sejauh mana mereka memiliki kapasitas, integritas, dan keberpihakan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
- Penulis: Diana Larasati Dewi
- Editor: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar