Rentetan Penangkapan Batu Hitam di Bolsel, Bolmut, Suwawa hingga Kotamobagu, Siapa Pengendali Jaringannya?

NULONDALO.COM, GORONTALO – Rentetan penangkapan dan pengungkapan dugaan peredaran material batu hitam atau galena di sejumlah wilayah, mulai dari Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Suwawa, Palu hingga Kotamobagu, memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya jaringan distribusi lintas daerah.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua DPW Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Gorontalo Rahman Patingki Ia mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan orang-orang yang diduga terlibat di lapangan, tetapi juga menelusuri pemilik material, pemodal, koordinator pengiriman, hingga pihak yang diduga mengendalikan aktivitas tersebut.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah kasus pengangkutan sekitar 400 karung material batu hitam dari Bolsel menuju Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Dalam perkara ini, dua orang berinisial HH alias Ance (Husain Hamzah) dan AD alias Acon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Bone Bolango.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pemberitaan Gopos.id, kasus tersebut bermula pada Kamis (22/10/2026), ketika personel Polsek Bone mengamankan sebuah truk yang mengangkut sekitar 100 karung material batu hitam tanpa dokumen resmi.

Polisi kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah di Desa Mooduilo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Di lokasi tersebut, petugas menemukan sekitar 300 karung material tambahan. Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 400 karung.

Dalam pengembangan perkara, HH diduga berperan sebagai koordinator pengumpulan material sekaligus pihak yang bertanggung jawab membayar biaya pengangkutan kepada sopir. Sementara AD diduga berperan sebagai pengemudi truk yang membawa material dari Bolsel menuju Gorontalo.

Dua Tersangka Sempat Melarikan Diri, Ditangkap di Palu

Perjalanan penanganan perkara tersebut juga diwarnai pelarian kedua tersangka. Setelah sempat diamankan di Polsek Bone untuk dimintai keterangan, HH dan AD dikabarkan meminta izin keluar untuk mencari makan.

Namun, keduanya kemudian tidak kembali dan tidak dapat dihubungi. Polisi selanjutnya melakukan pelacakan hingga memperoleh informasi keberadaan mereka di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Tim penyidik Satreskrim Polres Bone Bolango akhirnya menangkap HH dan AD pada Kamis (29/10/2026). Setelah dibawa kembali ke Gorontalo, keduanya ditahan di rumah tahanan Polres Bone Bolango.

KBO Satreskrim Polres Bone Bolango, Ipda Sudirton, membenarkan penangkapan tersebut. Kepolisian juga membantah kabar yang sempat beredar pada awal November bahwa HH telah dibebaskan dari tahanan.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka menyampaikan bahwa permohonan penangguhan penahanan masih dalam proses pengurusan. Dengan demikian, permohonan tersebut tidak dapat disamakan dengan keputusan resmi pembebasan atau penangguhan penahanan.

Nama Daeng Imam Muncul dalam Penelusuran Dugaan Pemodal

Pengembangan perkara tidak berhenti pada HH dan AD. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan sebagai penyandang dana dalam aktivitas pengumpulan material tersebut.

Dalam keterangan saksi awal berinisial LB, muncul nama Daeng Imam yang disebut-sebut memiliki dugaan keterkaitan dengan pendanaan kegiatan pengumpulan batu hitam.

Menurut informasi yang disampaikan, LB sebelumnya menyebut adanya sosok yang berperan sebagai bos atau pemodal. Penyidik kemudian melayangkan surat pemanggilan pertama kepada Daeng Imam untuk dimintai keterangan.

Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami aliran dana, asal-usul material, serta hubungan antara pengumpul, pengangkut, dan pihak yang diduga membiayai kegiatan tersebut.

Namun, pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan tidak serta-merta membuktikan keterlibatannya dalam tindak pidana. Status dan peran pihak yang bersangkutan tetap harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

Rahman: Jangan Berhenti pada Pelaku Lapangan

Melihat perkembangan tersebut, Rahman Patingki menilai rangkaian penindakan di berbagai wilayah harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan jaringan distribusi yang lebih luas.

Menurutnya, penyidik perlu menguji apakah perkara di Bolsel, Bolmut, Suwawa, Palu, dan Kotamobagu memiliki hubungan melalui kesamaan asal material, jalur pengangkutan, pihak pengumpul, maupun sumber pendanaan.

“Kalau kita melihat rentetan peristiwa ini, mulai dari Bolsel, Bolmut, Suwawa, kemudian perkembangan perkara HH dan AD yang sempat diamankan di Palu, sampai adanya penindakan terhadap pelaku yang diduga melarikan diri ke Kotamobagu, maka ada pertanyaan besar yang harus dijawab aparat. Apakah ini hanya perkara-perkara yang berdiri sendiri, atau justru terdapat jaringan distribusi batu hitam yang saling berkaitan? Ini harus ditelusuri secara serius,” tegas Rahman.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana penyidik telah mengembangkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam aktivitas pengiriman batu hitam.

“Jangan hanya sibuk menangkap orang yang melarikan diri, tetapi lupa mengejar siapa yang mengendalikan mereka. Siapa pemilik batu hitam dari masing-masing pengiriman? Siapa yang menyiapkan modal? Siapa yang mengatur kendaraan dan kontainer? Siapa yang menghubungkan pengirim dengan penerima? Dan siapa yang menikmati keuntungan paling besar? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh penyidik,” ujarnya.

Kasus 44 Ton Batu Hitam, Apakah Ada Keterkaitan?

Selain perkara 400 karung yang ditangani Polres Bone Bolango, perhatian publik juga tertuju pada pengungkapan pengiriman sekitar 44 ton material yang diduga galena melalui Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam perkara berbeda tersebut, Polda Gorontalo mengamankan dua kontainer yang masing-masing memuat sekitar 22 ton material batu hitam. Barang tersebut diduga akan dikirim melalui jalur laut menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial MFF dalam perkara dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu terkait pengiriman material tersebut. Polisi juga memeriksa 15 saksi untuk mendalami proses pengiriman dan pihak-pihak yang terlibat.

Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang menyampaikan bahwa perkara tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengiriman material dari sejumlah wilayah dan penanganan perkara di luar daerah.

Meski demikian, belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa perkara 44 ton tersebut memiliki hubungan langsung dengan kasus 400 karung yang ditangani Polres Bone Bolango. Keduanya merupakan perkara berbeda yang harus diuji berdasarkan hasil penyidikan masing-masing.

Bagi Rahman, keberadaan sejumlah perkara dengan objek material serupa perlu menjadi perhatian aparat. Ia meminta penyidik melakukan koordinasi lintas satuan untuk menelusuri kemungkinan hubungan antara sumber material, jalur distribusi, pemodal, dan penerima barang.

Dugaan Bekingan Oknum, Rahman Minta Propam Turun Tangan

Lebih jauh, Rahman mempertanyakan kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas dugaan penyelundupan batu hitam tersebut.

Ia meminta aparat tidak mengabaikan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, intervensi, maupun keterlibatan oknum tertentu apabila ditemukan informasi dan bukti yang mendukung dugaan tersebut.

Rahman menegaskan bahwa dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian harus diperiksa secara objektif melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

“Saya mempertanyakan, apakah sulitnya memutus rantai penyelundupan batu hitam ini murni karena kompleksitas jaringan, atau ada faktor lain berupa dugaan perlindungan dari oknum aparat? Kami tidak ingin berspekulasi. Tetapi apabila terdapat informasi dan bukti yang mengarah pada keterlibatan oknum, maka harus diperiksa. Saya siap membuka nama-nama pihak yang kami duga terlibat beserta informasi pendukungnya kepada Kapolda Gorontalo dan Propam,” tegas Rahman.

Ia juga meminta tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun dalam penanganan perkara. Pemilik barang, pemodal, koordinator pengiriman, penerima, maupun pihak yang diduga memberikan perlindungan harus dimintai pertanggungjawaban apabila keterlibatannya terbukti.

Menurut Rahman, publik membutuhkan lebih dari sekadar informasi penangkapan. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana material tersebut diperoleh, siapa yang membiayai pengumpulannya, bagaimana jalur pengirimannya, dan siapa yang menerima keuntungan dari aktivitas tersebut.

“Bolsel, Bolmut, Suwawa, Palu, hingga Kotamobagu. Jangan sampai rentetan penangkapan hanya menjadi daftar panjang peristiwa tanpa pernah membongkar siapa pemilik, pemodal, dan pengendali jaringannya. Kami menuntut pengungkapan sampai ke akar-akarnya!” pungkasnya.