Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Ajukan Banding Usai Sidang Etik

NULONDALO.COM, JAKARTA – Anggota Polri berinisial AS yang disebut dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Namun, yang bersangkutan menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding.

Putusan itu dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 20.10 WIB.

Dalam keterangan resminya, Polri menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh AS saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring dan Analisis (Kabag Monrobinobnal) Bareskrim Polri.

AS diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas dugaan perbuatannya, AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g terkait kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 terkait etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b mengenai larangan dalam etika kelembagaan.

Dalam putusannya, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan dua jenis sanksi kepada AS.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Meski demikian, AS menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Polri menyatakan bahwa permohonan banding akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan pada tingkat banding.

Polri menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi yang mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

Polri juga menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel diwajibkan menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi yang berlaku.

Selain perkara AS, Polri menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap sejumlah terduga pelanggar lainnya telah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada agenda berikutnya.