DPP AMHTN-SI Dukung RUU Perampasan Aset, Ingatkan DPR Jangan Jadi Alat Kriminalisasi

NULONDALO.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (DPP AMHTN-SI) mendukung pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Namun, organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan DPR RI agar regulasi itu tidak menjadi instrumen kriminalisasi, tekanan politik, maupun perampasan hak warga negara secara sewenang-wenang.

Sikap tersebut disampaikan DPP AMHTN-SI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senin (9/11/2026). RDPU tersebut mengangkat tema “Memperkuat Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana melalui Pembentukan Undang-Undang yang Berkeadilan, Akuntabel, dan Berlandaskan Prinsip Negara Hukum Konstitusional.”

Dalam forum tersebut, DPP AMHTN-SI menegaskan bahwa dukungan terhadap RUU Perampasan Aset harus disertai pembatasan kewenangan negara berdasarkan prinsip negara hukum, konstitusionalisme, serta mekanisme checks and balances.

DPP AMHTN-SI menilai RUU Perampasan Aset merupakan kebutuhan penting untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Sebab, selama ini pelaku kejahatan dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hasil kejahatannya masih berpotensi disembunyikan, dialihkan, atau disamarkan kepemilikannya.

Meski demikian, organisasi ini mengingatkan bahwa urgensi pemberantasan kejahatan tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan kewenangan tanpa batas kepada negara. Sebab, perampasan aset berkaitan langsung dengan hak milik, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

“Dalam negara hukum, tujuan yang baik tidak dapat membenarkan penggunaan kewenangan negara tanpa batas,” tegas Ketua Umum DPP AMHTN-SI, Tri Rahmadona, S.H.

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi tidak boleh dipertentangkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Keduanya merupakan kewajiban konstitusional yang harus berjalan beriringan.

Dalam paparannya, DPP AMHTN-SI merujuk sejumlah ketentuan UUD 1945, antara lain Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 24 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik, serta Pasal 28J ayat (2) mengenai pembatasan hak melalui undang-undang.

Selain itu, organisasi tersebut merujuk pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, serta *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Delapan Catatan Kritis terhadap RUU Perampasan Aset

Dalam RDPU tersebut, DPP AMHTN-SI menyampaikan delapan masukan pokok terhadap substansi RUU Perampasan Aset.

Pertama, penerapan prinsip *checks and balances* melalui pemisahan kewenangan penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pengelola aset. Keputusan akhir perampasan aset harus berada di tangan pengadilan yang independen.

Kedua, menempatkan mekanisme *in personam* atau perampasan aset melalui proses pidana sebagai jalur utama. Sementara itu, mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBF) atau perampasan aset tanpa pemidanaan hanya dapat diterapkan dalam kondisi khusus, dengan kriteria objektif dan pengawasan pengadilan.

Ketiga, menetapkan standar pembuktian yang adil. Ketidakmampuan seseorang menjelaskan asal-usul kekayaan tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai bukti tindak pidana. Negara tetap berkewajiban menunjukkan hubungan antara aset dan tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian secara mutlak juga harus dilarang.

Keempat, memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk pasangan, ahli waris, kreditur, mitra usaha, dan pemegang hak bersama. Mereka harus memperoleh pemberitahuan, hak mengajukan keberatan, serta pemulihan hak apabila aset dirampas tanpa dasar hukum yang sah.

Kelima, menerapkan prinsip proporsionalitas. Nilai aset yang dirampas harus ditentukan melalui penilaian objektif dan tidak boleh menjangkau kekayaan sah yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana.

Keenam, mengatur *illicit enrichment* atau peningkatan kekayaan secara tidak sah secara jelas apabila hendak dijadikan tindak pidana tersendiri. Pengaturannya harus ditempatkan dalam hukum pidana materiil, bukan disisipkan melalui ketentuan prosedural perampasan aset.

Ketujuh, memastikan pengelolaan aset rampasan dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat diaudit. Seluruh hasil pengelolaan harus tercatat dalam sistem keuangan negara.

Kedelapan, menjamin partisipasi publik yang bermakna melalui keterbukaan akses terhadap naskah akademik dan draf RUU. DPR juga perlu memberikan penjelasan mengenai masukan masyarakat yang diterima maupun yang tidak diakomodasi.

Ajukan Sepuluh Pertanyaan Strategis kepada DPR

Selain menyampaikan delapan masukan tersebut, DPP AMHTN-SI turut mengajukan sepuluh pertanyaan strategis kepada Komisi III DPR RI.

Sejumlah pertanyaan itu berkaitan dengan bagaimana DPR memastikan kewenangan perampasan aset tidak terkonsentrasi pada aparat penegak hukum tanpa pengawasan yang memadai, bagaimana desain pengawasan yudisial terhadap pembekuan dan penyitaan aset sebelum adanya putusan akhir, serta bagaimana RUU tersebut mencegah penggunaan perampasan aset sebagai instrumen kriminalisasi, tekanan politik, dan tindakan diskriminatif.

DPP AMHTN-SI juga mempertanyakan batasan penerapan mekanisme NCBF, jaminan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta transparansi informasi mengenai nilai aset yang dirampas, biaya pengelolaan, dan hasil pemanfaatannya.

Sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas regulasi, DPP AMHTN-SI merekomendasikan agar undang-undang tersebut dievaluasi secara berkala. Evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan setelah lima tahun pelaksanaan untuk mengukur efektivitas pemulihan aset, kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

“Undang-undang yang kuat bukanlah undang-undang yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada negara, melainkan undang-undang yang mampu membuat negara bertindak efektif sekaligus tunduk pada konstitusi,” tegas Tri Rahmadona.

DPP AMHTN-SI mendorong Komisi III DPR RI bersama Pemerintah memastikan RUU Perampasan Aset tidak sekadar menjadi instrumen penindakan kejahatan, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang menjamin pembatasan kekuasaan, perlindungan hak konstitusional, dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menegaskan bahwa pembatasan waktu diperlukan agar aparat penegak hukum memiliki komitmen dalam menyelesaikan proses peradilan secara tepat waktu.

Menurutnya, tenggat waktu menjadi instrumen penting agar penanganan perkara perampasan aset tidak berlangsung berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

“Masalah realistis atau tidak, kita harus buat limit waktu. Supaya pihak-pihak itu harus komitmen dengan waktu itu dan mengupayakan itu selesai,” tegas Rikwanto.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mengingatkan bahwa tanpa batas waktu yang jelas, proses peradilan berpotensi berjalan lambat sehingga menghambat efektivitas pemulihan aset.

“Kalau tidak dikasih limit waktu dengan alasan realistis atau tidak, nanti malah mereka membuang-buang waktu, tidak ada kepastian hukum setelah itu nanti,” imbuhnya.

Dalam kerangka materi yang dibahas Komisi III DPR RI, pengaturan perampasan aset juga diarahkan untuk menjangkau tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat secara luas, termasuk penipuan investasi ilegal dan skema Ponzi.

Dalam perkara semacam itu, aset yang berhasil dirampas diharapkan dapat dikembalikan kepada para korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku, bukan semata-mata menjadi penerimaan negara.

Pembahasan mengenai batas waktu pemeriksaan tersebut sempat diwarnai perdebatan, terutama menyangkut aspek realistis dalam pelaksanaan proses peradilan. Namun, Panja menilai diperlukan tenggat waktu yang tegas untuk mendorong efektivitas penegakan hukum dan mempercepat pemulihan kerugian masyarakat.

Pengaturan batas waktu pemeriksaan pengadilan menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Selain memastikan proses hukum berjalan efektif, regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak korban sekaligus menjamin kepastian hukum.