Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Puan Maharani Hormati Putusan MK: DPR Siap Tindak Lanjuti Pilkada Tetap Dipilih Langsung

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
  • visibility 125
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. DPR, kata Puan, akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

“Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK,” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia menambahkan, DPR akan menindaklanjuti putusan tersebut melalui mekanisme yang telah diatur. “Selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mekanisme yang ada,” tegasnya.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Permohonan diajukan oleh empat mahasiswa yang meminta penegasan konstitusional mengenai frasa “secara langsung dan demokratis” dalam ketentuan tersebut.

Para pemohon menilai rumusan norma itu bersifat multitafsir sehingga berpotensi membuka ruang perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD tanpa perubahan konstitusi. Menurut mereka, kondisi tersebut dapat menggeser prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota hingga saat ini tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku umum.

Meski demikian, MK tetap menghormati daerah yang memiliki status khusus atau istimewa sesuai ketentuan konstitusi.

Putusan ini sekaligus memberikan kepastian hukum di tengah kembali mengemukanya wacana perubahan sistem Pilkada menjadi pemilihan melalui DPRD yang sempat berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari Mandulnya Intelektual hingga Salah Paham Membaca Dunia

    Dari Mandulnya Intelektual hingga Salah Paham Membaca Dunia

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle Muhammad Kamal
    • visibility 342
    • 0Komentar

    Kita sedang terbiasa menilai tanpa benar-benar memahami. Dunia dibaca dari permukaan, sementara fondasinya diabaikan. Kita bicara tentang kemajuan China tanpa menyentuh Marxism-nya, dan mengomentari Iran tanpa mengerti Syiah-nya. Di situlah letak masalahnya: pengetahuan tidak lagi dipakai untuk membongkar, tapi sekadar untuk ikut berbicara, itulah mengapa kebenaran sering kalah cepat dari hal yang sekadar menarik. Di […]

  • Spirit Qurban: Manifestasi Iman dan Solidaritas Kemanusiaan

    Spirit Qurban: Manifestasi Iman dan Solidaritas Kemanusiaan

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Amsar A. Dulmanan
    • visibility 327
    • 0Komentar

    Ibadah qurban merupakan  simbol spiritual paling mendalam pada tradisi Islam. Qurban tidak sekadar ritual penyembelihan hewan pada momentum Idul Adha, melainkan representasi perjalanan batin manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus memperkuat relasi kemanusiaan. Dalam tindakan qurban terkandung pesan pengorbanan, keikhlasan, ketundukan, dan solidaritas sosial yang melampaui makna formal ibadah. Di tengah kehidupan modern […]

  • Generasi Stroberi: Fakta atau Stigma?

    Generasi Stroberi: Fakta atau Stigma?

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Pepi Al-Bayqunie
    • visibility 413
    • 0Komentar

    Ada pola yang terus berulang dalam setiap fase zaman. Biasanya, generasi terdahulu menjustifikasi generasi setelahnya. Setiap peralihan era selalu akrab dengan kalimat semacam ini: “Generasi sekarang tidak seperti dulu, mereka sekarang….” Titik-titik itu hampir selalu diisi dengan narasi yang menegaskan keunggulan masa lalu sekaligus meragukan masa kini. Dulu, saya akrab dengan ceramah Zainuddin MZ yang menyebut generasi […]

  • Membaca Nahdlatul Ulama Gorontalo Pasca Konferwil Kelima

    Membaca Nahdlatul Ulama Gorontalo Pasca Konferwil Kelima

    • calendar_month Selasa, 11 Okt 2022
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-V Nahdlatul Ulama (NU) Gorontalo telah digelar pada 27 Oktober 2022 di Asrama Haji Gorontalo. Dalam proses pelaksanaannya, sejumlah catatan prosedural sempat menjadi perbincangan di kalangan internal. Namun tulisan ini tidak bermaksud mengurai seluruh polemik tersebut. Catatan ini lebih merupakan ajakan kepada para nahdliyin untuk membaca arah perjalanan NU Gorontalo lima tahun […]

  • Anggaran BLP3G Rp2,5 M, 80 Persen Sudah Disalurkan

    Anggaran BLP3G Rp2,5 M, 80 Persen Sudah Disalurkan

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Dalam rangka memberikan perlindungan sosial dan kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial pada tahun anggaran 2025 memprogramkan bantuan sosial barang yang diberikan kepada keluarga dalam bentuk Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G). Pemberian bantuan bahan pangan yang telah memasuki tahun ke-4 sejak 2021 silam ini, menjangkau 76 kecamatan, 652 desa dan kelurahan di 5 Kabupaten […]

  • Supremasi Sipil dan Ancaman Normalisasi Militerisasi

    Supremasi Sipil dan Ancaman Normalisasi Militerisasi

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Kamal
    • visibility 315
    • 0Komentar

    Ketika kita berbicara tentang negara demokrasi modern, pemisahan peran antar institusi keamanan sebenarnya bukan sekadar soal administrasi negara atau pembagian tugas birokratis. Ia adalah fondasi dasar dari negara hukum. Dalam prinsip demokrasi modern, urusan kriminalitas, ketertiban publik, dan keamanan domestik berada di tangan kepolisian serta otoritas sipil. Sementara militer dibentuk untuk menghadapi ancaman eksternal dan […]

expand_less