Diskusi Nasional Soroti ‘Paradoks Prabowo’ dan Arah Ekonomi-Politik Bangsa

Nulondalo.com, JAKARTA – Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga kepemudaan menggelar Diskusi Nasional bertajuk “Paradoks Indonesia, Paradoks Prabowo: Kemana Arah Ekonomi-Politik Bangsa?” yang berlokasi di Sekretariat PB PMII, Jl. Salemba Tengah, Jakarta Pusat pada Jum’at, 12 Juni 2026.

Acara yang dibuka dengan pembacaan Puisi oleh dua orang KOPRI PMII Ciputat terselenggara atas kolaborasi lintas lembaga, yaitu Terra Justicia Indonesia (TJI), Indomassive, Gas Gus Indonesia, dan Lembaga Pengembangan Pertanian PB PMII. Diskusi dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari berbagai perwakilan organisasi dan kader PMII.

Turut Hadir Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro dan Sekretaris Jenderal PB PMII Ahmad Syahrul Fadhil berserta beberapa jajaran BPH PB PMII.

Diskusi ini membedah secara kritis arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai bertolak belakang dengan retorika kebangsaan yang sering digaungkannya. Berangkat dari pola pembacaan kritis terhadap buku “Paradoks Indonesia dan Solusinya” (2022) yang ditulis oleh Presiden Prabowo.

Jika sebelumnya publik membaca “Paradoks Jokowi” lewat formula ‘apa yang dikatakan, maka yang terjadi sebaliknya’, diskusi ini menguliti “Paradoks Prabowo” dengan pisau analisis yang lebih tajam: apa yang ia tuduhkan, maka itu pula yang ia lakukan.

“Prabowo kerap menyoroti bagaimana kekayaan alam dan SDM Indonesia dikuasai segelintir orang, serta bagaimana demokrasi dibegal oleh kekuatan modal oligarki. Namun saat berkuasa, kenyataannya justru memperlihatkan ironi besar dengan memberikan gelar kehormatan negara dan garansi atas proyek oligarki,” ujar Abdul Haris Nepe selaku moderator.

Sementara para narasumber menyoroti sejumlah ironi kebijakan.

Menurut Hilful Fudhul Wasekjen Bid. Ekonomi dan Investasi, Pemerintahan Presiden Prabowo tidak komunikatif.

“Di masa SBY ketika BBM naik Presiden mengumumkan di TV Nasional, tapi di era Presiden Prabowo saat ini tidak ada. Tiba-tiba harga BBM naik,” ungkapnya.

Ia menilai, di satu sisi Prabowo mengakui oligarki merusak distribusi keadilan, namun di sisi lain ia merangkul para figur tersebut dalam jabatan strategis, memberikan status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada bisnis mereka, hingga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama.

Ketua Umum PB PMII dan Sekjen pada agenda diskusi publik.

Lebih lanjut, Direktur Keuangan dan Perbankan PB PMII Farhan Nugraha menyoroti krisis multi dimensi Presiden Prabowo yang membebani ruang fiskal dan iklim pasar.

“Program prioritas seperti MBG, KDMP, hanya akan menambah beban fiskal kita di tengah melemahnya nilai tukar Rupiah dan utang negara yang jatuh tempo,” paparnya.

Selain itu, Peneliti Indomassive Hamzah Sidik mengatakan, muncul gejala demokrasi tanpa oposisi, pelibatan militer (TNI-Polri) di ruang sipil, serta pelabelan “antek asing” bagi suara-suara rakyat yang kritis memperjuangkan haknya.

“Hal ini sangat mengkawatirkan demokrasi kita. Dampak turunan lainnya adalah perampasan ruang hidup masyarakat adat, kerusakan lingkungan, hingga deforestasi skala besar,” tegasnya.

Dalam pembahasan yang mendalam, forum menggarisbawahi kekhawatiran atas hasrat politik Prabowo yang dinilai ingin membawa Indonesia meniru model Kapitalisme Negara (State Capitalism) seperti Tiongkok.

Sistem ini dinilai berbahaya karena secara politik mengarah pada sistem Totalitarianisme. Sistem ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang menekankan pada “Ekonomi Konstitusi” demi kemakmuran rakyat, bukan kapitalisme yang dikontrol elite penguasa.

Diskusi ditutup dengan pernyataan sikap dan penandatanganan petisi oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB PMII sebagai bentuk respon tegas atas situasi bangsa dan negara saat ini.

“Saya rasa sekalian kita secara simbolis tanda tangan, biar lebih meneguhkan hati kita, menguatkan perjuangan kita, saya sampaikan bahwasannya kita pada saat ini, pada malam hari ini benar-benar insyaf dan sadar kita merespon situasi nasional karena melihat bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja. Saya sepakat dengan apa yang didiskusikan tadi bahwa kondisi negara yang tidak baik-baik saja justru membutuhkan PMII untuk hadir mengawal secara kritis bangsa dan negara kita kedepannya,” tutup M. Shofiyulloh Cokro Ketua Umum PB PMII.