Polda Kalbar Ungkap 25 Kasus Tambang Emas Ilegal, 41 Orang Jadi Tersangka

NULONDALO.COM, KALIMANTAN BARAT – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat mengungkap 25 kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) selama periode 19 Oktober hingga 1 November 2026. Dalam operasi tersebut, polisi menetapkan 41 orang sebagai tersangka.

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Lobi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar, Selasa (10/11/2026).

Konferensi pers dipimpin Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., didampingi Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., serta Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar.

Dari total 25 kasus yang diungkap, Ditreskrimsus Polda Kalbar menangani tujuh kasus dengan tujuh tersangka. Sementara itu, Polres jajaran mengungkap 18 kasus dengan 34 tersangka.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa emas seberat 435,9 gram, uang tunai Rp424.299.000, serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa para pelaku menjalankan aktivitas PETI dengan dua metode. Pertama, penambangan tradisional menggunakan tenaga manusia dan peralatan sederhana. Kedua, penambangan menggunakan alat berat berupa excavator untuk menggali, membongkar, memindahkan, dan mengumpulkan material yang diduga mengandung emas.

Penggunaan alat berat dalam aktivitas tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Polisi juga menemukan praktik distribusi dan perdagangan emas hasil tambang ilegal. Para penambang membawa emas dalam bentuk butiran maupun lempengan kepada pengepul.

Selain itu, terdapat tersangka yang membeli emas dari penambang ilegal melalui toko kelontong miliknya. Emas tersebut kemudian diolah dengan cara dicor atau dibakar sebelum dijual kembali.

Kabid Humas Polda Kalbar menegaskan bahwa penindakan tidak hanya menyasar penambang ilegal, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi dan perdagangan hasil tambang tanpa izin.

“Penindakan terhadap aktivitas PETI tidak hanya menyasar para pelaku penambangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, maupun menjual hasil tambang yang tidak memiliki izin. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Terhadap para pelaku penambangan tanpa izin, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara itu, para pelaku penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan hasil tambang ilegal disangkakan melanggar Pasal 161 dalam undang-undang yang sama.

Kedua pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta denda paling banyak kategori IV atau Rp200 juta, sesuai ketentuan yang berlaku.

Polda Kalbar menegaskan akan terus meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik PETI. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal, memutus rantai perdagangan emas tanpa izin, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat.