Dinas PPPA Provinsi Gorontalo Dipertahankan di Tengah Wacana Peleburan

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan pentingnya mempertahankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai lembaga mandiri, menyusul wacana peleburan dengan Dinas Sosial. Penegasan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan FGD percepatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kantor Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, Selasa (1/6/2025).

Dalam sambutannya, Wagub Idah menyoroti maraknya isu perempuan dan anak yang kian kompleks dan tak kunjung surut. Ia menyebut, isu ini kerap dijadikan prioritas dalam setiap pergantian kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, kenyataannya perhatian anggaran dan kelembagaan terhadap perempuan dan anak masih sangat minim.

“Kasus-kasus perempuan dan anak terus bertambah, ini bukan hanya PR kabupaten atau provinsi, tapi juga menjadi tanggung jawab nasional. Apalagi jika kelembagaannya digabung lagi dengan Dinas Sosial, maka tugas Dinas PPPA akan sulit berjalan maksimal,” ungkapnya.

Wagub mengungkapkan kekhawatirannya ketika mendapat informasi bahwa akan ada peleburan beberapa OPD di lingkungan Pemprov Gorontalo. Ia memprediksi Dinas PPPA akan kembali digabung dengan Dinas Sosial seperti beberapa tahun lalu.

“Saya langsung konfirmasi ke Asisten III, dan minta waktu untuk bertemu Pak Gubernur. Saat bertemu, saya sampaikan langsung bahwa saya sangat menolak rencana itu. Karena apa gunanya saya mendampingi Pak Gubernur, kalau saya tidak bisa memperjuangkan hak perempuan dan anak? Saya saat itu sampai hampir menangis,” tutur Idah sedikit terharu.

Menurutnya, Dinas Sosial sudah memiliki beban kerja yang sangat luas. Jika digabung, maka perhatian terhadap isu spesifik perempuan dan anak akan tersisih. Terlebih, ia juga mendapat dukungan dari Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat pusat yang menyarankan agar Dinas PPPA di Gorontalo tidak dilebur.

“Dan mari bersyukur karena Alhamdulillah, Pak Gubernur, pak Gusnar Ismail, langsung merespons positif dan mengatakan kalau beliau setuju dengan saya, Dinas PPPA jangan digabung lagi. Ini kabar baik, bentuk dukungan nyata terhadap isu gender,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu pula, Idah Syahidah juga menegaskan pentingnya mendorong percepatan pembentukan regulasi untuk mendukung kesetaraan gender di daerah, khususnya melalui Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG). Ia menilai, kehadiran perda tersebut sangat penting untuk memperkuat kelembagaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

“Kalau perda butuh waktu lama, saya minta Ibu Kadis bikin dulu Pergub. Itu juga cukup kuat sebagai payung hukum sementara. Tapi tetap, perda harus terus didorong,” paparnya.

Terakhir wagub menegaskan, perjuangannya bukan sekadar simbol politik, tapi bentuk nyata dari mandat rakyat Gorontalo yang telah memilihnya. Ia ingin perempuan Gorontalo bisa menjadi pribadi yang berkualitas, mandiri, serta bebas dari kebodohan dan kemiskinan. (mcgorontaloprov/echin)