Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Pemerkosaan terhadap Teks: Gus Aniq Kritik Pembelaan Kurban Presiden dengan Dana APBN

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
  • visibility 1.333
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com –  Polemik mengenai pembagian hewan kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana APBN terus memantik perdebatan publik.

Di tengah silang pendapat antara pihak yang mengkritik dan membela kebijakan tersebut, Katib Syuriyah PWNU Gorontalo, KH. Abdullah Aniq Nawawi atau yang akrab disapa Gus Aniq, turut menyampaikan pandangannya secara kritis.

Menurut Gus Aniq, sejumlah pihak mencoba membenarkan penggunaan dana negara untuk kurban presiden dengan merujuk pada teks dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang berbunyi:

يسنّ لحاكم المسلمين أو إمامهم أن يضحي من بيت المال عن المسلمين

“Disunnahkan bagi pemimpin muslim untuk berkurban dari baitul mal atas nama kaum muslimin.”

Namun, menurutnya, penggunaan teks tersebut justru perlu dibaca secara lebih hati-hati dan proporsional.

“Ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan sebelum teks itu dijadikan legitimasi,” ujar Gus Aniq.

Ia mempertanyakan terlebih dahulu apakah APBN dalam konteks negara modern dapat langsung disamakan dengan konsep baitul mal dalam khazanah fikih klasik.

Menurutnya, hal itu membutuhkan pembahasan serius dan mendalam dengan pendekatan tahqiq al-manath serta dukungan referensi yang mu’tabar.

Selain itu, ia menyoroti bagian paling penting dalam teks tersebut, yakni frasa “atas nama kaum muslimin”.

“Dalam teks itu jelas disebutkan bahwa kurban dari baitul mal dilakukan atas nama kaum muslimin. Sementara yang disampaikan ke publik adalah kurban atas nama pribadi Presiden Prabowo, bukan atas nama rakyat Indonesia,” katanya.

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (1)

  • Tulisan Guru

    Gus Aniq sangat faham tentang fikih dan dan ilmu lainya, apalagi dalam konteks siyasah, bahkan saat kuliah di Maroko aktif dalam menulis, bahasa dan tulisan nya pun lugas dan jelas, saya juga salut saat bertemu selama di Kediri.

    Balas28 Mei 2026 20:05

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ada Apa di Balik Pertemuan Prabowo dan Lukashenko? Ternyata Ini Hasilnya

    Ada Apa di Balik Pertemuan Prabowo dan Lukashenko? Ternyata Ini Hasilnya

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026), menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang menandai semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Lukashenko menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra penting Belarus di kawasan Asia Tenggara. Ia menyebut hubungan kedua negara terus […]

  • Akhirnya Anjing Masuk Surga

    Akhirnya Anjing Masuk Surga

    • calendar_month Sabtu, 26 Feb 2022
    • account_circle Dr. Hi. Mansur Basie
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Kalau ada hewan atau binatang yang berterima kasih (numpang viral) karena hiruk pikuk social media dua hari terakhir ini, maka binatang itu adalah anjing. Betapa tidak, tanpa diminta “persetujuannya”, ia disebut dan diviralkan oleh mungkin dari lebih separuh penduduk negeri +62. Berdasarkan laporan We Are Social dari situs dataIndonesia.com, jumlah pengguna aktif media sosial di […]

  • ‎PMII Soroti Kebijakan Pemerintah Pangandaran Terkait Roadmap Kesehatan Fiskal

    ‎PMII Soroti Kebijakan Pemerintah Pangandaran Terkait Roadmap Kesehatan Fiskal

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pangandaran menyoroti pemerintah daerah terkait roadmap kesehatan fiskal yang dinilai belum jelas dan transparan. Pasalnya, penurunan utang daerah sebesar Rp 134 miliar dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan tentang logika fiskal dan kemungkinan adanya sihir anggaran atau akrobat keuangan. Selasa, 8 Juli 2025. ‎Ridwan Fauzi, salah satu aktivis […]

  • Polemik P-BMR Kian Memanas, Ersad Mamonto Soroti Epistemik dan Kuasa, KNPI Boltara Ancam Gabung Gorontalo

    Polemik P-BMR Kian Memanas, Ersad Mamonto Soroti Epistemik dan Kuasa, KNPI Boltara Ancam Gabung Gorontalo

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 317
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Isu pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) kembali memantik perdebatan tajam di Sulawesi Utara. Setelah Muhamad Ersad Mamonto menyampaikan kritik konseptual terhadap fondasi historis dan relasi kuasa dalam wacana P-BMR, penolakan keras juga datang dari Ketua KNPI Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Donal Palandi. Dalam responsnya terhadap tulisan Tyo Mokoagow berjudul: “Dekonstruksi PBMR”, Ersad […]

  • OJK Dorong UMKM Gorontalo Manfaatkan Crowdfunding di Pekan Ekonomi Syariah

    OJK Dorong UMKM Gorontalo Manfaatkan Crowdfunding di Pekan Ekonomi Syariah

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui narasumbernya, Abdul Rahmat, mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gorontalo agar mulai memanfaatkan skema crowdfunding sebagai alternatif pendanaan di luar sektor perbankan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan crowdfunding yang menjadi salah satu rangkaian Pekan Ekonomi Syariah (PES) yang digelar oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo, […]

  • Jakarta Bukan Indonesia: Menimbang Federalisme dan Otoritas Kharismatik

    Jakarta Bukan Indonesia: Menimbang Federalisme dan Otoritas Kharismatik

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Muhammad Kamal
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Perdebatan mengenai bentuk negara tidak pernah benar-benar usai. Ia muncul kembali setiap kali ketimpangan pembangunan melebar, distribusi sumber daya dipersoalkan, atau hubungan pemerintah pusat dan daerah dipenuhi rasa saling curiga. Pertanyaan yang mengemuka bukan lagi sekadar apakah Indonesia harus tetap menjadi negara kesatuan, melainkan apakah pola penyelenggaraannya yang masih menyisakan watak sentralistik masih memadai untuk […]

expand_less