Aliansi Pemuda Kalumbatan Gelar Aksi Jilid V, Desak Pemdes Segera Perbaiki Jembatan Rusak

Banggai Kepulauan, nulondalo.com – Aliansi Pemuda Kalumbatan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid V di depan Kantor Desa Kalumbatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin (6/7/2026).

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian perjuangan masyarakat yang telah berlangsung selama lebih dari empat bulan dalam mengawal berbagai persoalan tata kelola pemerintahan desa.

Sejumlah isu menjadi sorotan massa aksi, mulai dari dugaan pengelolaan retribusi pasar, polemik pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hingga kondisi infrastruktur desa yang dinilai membutuhkan penanganan segera.

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah perbaikan jembatan titian di Dusun 7 dan Dusun 9. Menurut massa aksi, kondisi jembatan tersebut sudah tidak layak digunakan dan telah beberapa kali menyebabkan kecelakaan warga.

Koordinator Aliansi Pemuda Kalumbatan, Kevin Lapendos, menegaskan bahwa persoalan jembatan bukan lagi sekadar keluhan masyarakat, melainkan menyangkut keselamatan warga yang setiap hari menggunakan akses tersebut.

“Jembatan ini bukan sekadar fasilitas desa, tetapi menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Ketika kondisinya rusak dan terus memakan korban, pemerintah desa tidak boleh menutup mata.

Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, bukan menunggu sampai ada korban yang lebih besar,” tegas Kevin di hadapan massa aksi.

Kevin menilai masyarakat telah terlalu lama mendengar berbagai penjelasan tanpa diikuti langkah nyata dari pemerintah desa.

“Masyarakat butuh solusi, bukan penjelasan yang membuat masyarakat semakin bingung. Pemerintah yang diberi amanah oleh rakyat seharusnya hadir membawa penyelesaian, bukan sekadar menyampaikan alasan,” ujarnya.

Selain persoalan infrastruktur, aksi tersebut juga menyoroti pengelolaan retribusi pasar desa. Menurut Kevin, apabila penerimaan desa dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jembatan seharusnya dapat segera direalisasikan.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Kalumbatan menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran yang bersumber dari retribusi pasar telah memiliki pencatatan administrasi dan penggunaan anggaran yang terdokumentasi.

Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Aliansi Pemuda Kalumbatan. Kevin menegaskan bahwa yang menjadi pertanyaan masyarakat bukan semata keberadaan dokumen administrasi, melainkan realisasi penggunaan anggaran yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

“Kalau memang ada catatannya, kami menghargai itu. Tetapi pertanyaan masyarakat sederhana, di mana realisasi anggaran tersebut? Masyarakat ingin melihat manfaatnya secara nyata.

Ketika jembatan yang menjadi akses utama warga masih rusak, wajar jika masyarakat mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran,” katanya.

Aliansi Pemuda Kalumbatan menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah desa, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait keselamatan pengguna jembatan dan transparansi pengelolaan anggaran desa.

Mereka berharap pemerintah desa segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki jembatan di Dusun 7 dan Dusun 9 serta memberikan penjelasan yang terbuka mengenai pengelolaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Aksi demonstrasi jilid V juga menjadi penegasan bahwa berbagai aspirasi masyarakat yang telah disampaikan selama beberapa bulan terakhir akan terus dikawal hingga terdapat penyelesaian nyata dari pemerintah desa maupun instansi terkait.

“Bagi kami, pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diumumkan. Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selama jembatan yang menjadi akses utama warga masih rusak dan membahayakan keselamatan, maka perjuangan ini akan terus kami suarakan,” tutup Kevin.