PMII Soroti Kebijakan Pemerintah Pangandaran Terkait Roadmap Kesehatan Fiskal
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
- visibility 134
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pangandaran menyoroti pemerintah daerah terkait roadmap kesehatan fiskal yang dinilai belum jelas dan transparan. Pasalnya, penurunan utang daerah sebesar Rp 134 miliar dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan tentang logika fiskal dan kemungkinan adanya sihir anggaran atau akrobat keuangan. Selasa, 8 Juli 2025.
Ridwan Fauzi, salah satu aktivis PMII Pangandaran, menyatakan bahwa tanpa rilis resmi pergeseran pos belanja, transparansi realisasi, dan audit independen, publik hanya diberi ilusi anggaran, bukan substansi kinerja. “Kami ingin tahu detailnya, bukan hanya narasi semacam penyehatan fiskal,” ujarnya pada saat audensi dengan anggota DPRD kabupaten Pangandaran.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas keuangan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran digunakan dan apa saja yang menjadi prioritas pemerintah.
PMII Pangandaran juga mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kita harus tahu bagaimana anggaran digunakan dan apa saja yang menjadi prioritas pemerintah,” kata Ridwan Fauzi.
PMII Pangandaran berkomitmen untuk selalu bersuara dan mengawal pemerintah agar memiliki roadmap yang jelas dalam upaya penyehatan fiskal di Kabupaten Pangandaran. Mereka mendesak pemerintah untuk menyampaikan roadmap terkait penyehatan fiskal daerah dan rasionalisasi anggaran.
Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta menjaga stabilitas keuangan di Pangandaran.
- Penulis: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar