Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Polemik P-BMR Kian Memanas, Ersad Mamonto Soroti Epistemik dan Kuasa, KNPI Boltara Ancam Gabung Gorontalo

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
  • visibility 494
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com – Isu pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) kembali memantik perdebatan tajam di Sulawesi Utara. Setelah Muhamad Ersad Mamonto menyampaikan kritik konseptual terhadap fondasi historis dan relasi kuasa dalam wacana P-BMR, penolakan keras juga datang dari Ketua KNPI Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Donal Palandi.

Dalam responsnya terhadap tulisan Tyo Mokoagow berjudul: “Dekonstruksi PBMR”, Ersad menilai perumusan P-BMR berisiko jatuh pada kekerasan epistemik apabila sejarah dibangun secara tunggal dan sentralistik.

Ia mengkritik kecenderungan menarik legitimasi BMR ke masa lampau dengan menempatkan Mongondow sebagai pusat kosmologi. Menurutnya, label administratif seperti Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow, dan Kotamobagu tidak otomatis berarti legitimasi kosmologis tunggal.

Ersad juga menyoroti penggunaan sumber kolonial seperti “Boek verhalen Mongondusch” sebagai dasar sejarah. Ia mengingatkan bahwa tradisi tutur masyarakat seperti Bintauna, Kaidipang, dan Bolango tidak dapat dilebur dalam satu narasi pusat.

Selain soal sejarah, ia menyinggung relasi kuasa yang timpang sejak pembentukan administrasi modern Bolaang Mongondow pada 1954. Menurutnya, reposisi kewenangan dari struktur kerajaan ke sistem administratif telah memunculkan marginalisasi wilayah non-Mongondow.

Ersad menekankan bahwa jika BMR ingin diwujudkan, maka harus dibangun di atas prinsip rekognisi, kesetaraan akses, dan distribusi kuasa yang adil.

KNPI Boltara Tolak Keras, Ancam Gabung Gorontalo

Penolakan lebih keras datang dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bolaang Mongondow Utara, Donal Palandi. Ia secara terbuka menentang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) P-BMR.

Menurut Donal, arah perjuangan pemekaran telah menyimpang dari tujuan kesejahteraan rakyat. Ia menilai Boltara berpotensi hanya dijadikan pelengkap wilayah tanpa jaminan posisi strategis maupun pemerataan pembangunan.

“Ini bukan lagi soal pemekaran untuk rakyat. Ini soal siapa dapat jabatan, siapa kuasai anggaran, dan siapa duduk di kursi kekuasaan. Rakyat hanya dipakai sebagai stempel,” tegas Donal dikutip dari senandika.id, Sabtu (14/2/2026)

Ia menyebut wacana pembangunan dalam P-BMR sebagai bungkus politik elit. KNPI Boltara, lanjutnya, tidak akan tinggal diam jika pemekaran dipaksakan tanpa partisipasi masyarakat akar rumput.

Donal bahkan melontarkan ancaman politik terbuka. Jika pemekaran tetap dipaksakan, pihaknya siap mendeklarasikan sikap untuk bergabung dengan Gorontalo.

“Secara historis dan kultural, Boltara punya keterikatan kuat dengan Gorontalo,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keutuhan Sulawesi Utara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan elit.

Pernyataan Donal menunjukkan bahwa polemik P-BMR tidak lagi berada pada tataran akademik atau konseptual semata, melainkan telah bergerak menjadi arena pertarungan kepentingan politik.

Jika sebelumnya Ersad mengingatkan bahaya kekerasan epistemik dan ketimpangan relasi kuasa, kini penolakan terbuka dari KNPI Boltara memperlihatkan potensi eskalasi konflik wilayah dan krisis kepercayaan publik.

Wacana P-BMR pun memasuki fase krusial antara rekognisi identitas dan distribusi kuasa, atau justru fragmentasi politik di jazirah utara Sulawesi.

  • Penulis: Tim Redaksi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Instruksi Bupati Maros, Ayah Hadir di Sekolah Dampingi Anak Terima Rapor

    Instruksi Bupati Maros, Ayah Hadir di Sekolah Dampingi Anak Terima Rapor

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 208
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros — Instruksi Bupati Maros melalui Program GEMAR (Gerakan Ayah Mengambil Rapor) mulai diimplementasikan di satuan pendidikan. Di UPTD SDN 66 Kanjitongan, Kabupaten Maros, sejumlah ayah tampak hadir langsung mendampingi anak-anak mereka saat penerimaan laporan hasil belajar (rapor), Sabtu (20/12/2025). Kehadiran para ayah tersebut menjadi bentuk nyata tindak lanjut arahan Pemerintah Kabupaten Maros yang […]

  • Koalisi Desak Presiden Hentikan Proyek Jalan 135 Km di Merauke, Diduga Langgar AMDAL dan HAM

    Koalisi Desak Presiden Hentikan Proyek Jalan 135 Km di Merauke, Diduga Langgar AMDAL dan HAM

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 642
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua mendesak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan untuk segera menghentikan pembangunan jalan akses sepanjang 135 kilometer di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Desakan ini disampaikan menyusul dugaan bahwa proyek sarana prasarana ketahanan pangan tersebut dijalankan tanpa memenuhi ketentuan lingkungan hidup serta berpotensi melanggar hak masyarakat […]

  • NU Gorontalo dan Kotak Macis

    NU Gorontalo dan Kotak Macis

    • calendar_month Senin, 13 Sep 2021
    • account_circle Asrul G.H. Lasapa
    • visibility 193
    • 0Komentar

    NU memang terlalu seksi bagi kalangan internal maupun eksternal atau bagi siapa saja yang memandangnya. Apalagi jika dipandang dari luar bangunan ke-NU-an dengan menggunakan frame subjektif, sosial dan politik. Dalam konteks ini, NU tidak hanya sekedar seksi tapi ternyata juga begitu mempesona. Maka tidak heran jika perebutan tampuk kepemimpinan di NU menjadi sesuatu yang sangat […]

  • Metode Tahfidz As’adiyah Disorot Nasional, Tradisi “Maddarasa Patappulo” Dinilai Konsisten Lahirkan Hafidz Berkualitas

    Metode Tahfidz As’adiyah Disorot Nasional, Tradisi “Maddarasa Patappulo” Dinilai Konsisten Lahirkan Hafidz Berkualitas

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 609
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Metode tahfidz yang dikembangkan di lingkungan Pondok Pesantren As’adiyah kembali mendapat sorotan publik nasional. Dalam sebuah program TV nasional yang tayang baru-baru ini, pendekatan khas As’adiyah dalam menghafal Al-Qur’an disebut sebagai salah satu metode yang konsisten melahirkan para hafidz berkualitas, dengan kekuatan pada tradisi, disiplin, dan kesinambungan sanad keilmuan. Metode Tahfidz As’adiyah bertumpu […]

  • Kasus Dugaan Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Memasuki Babak Baru, LKBH Maros Kantongi Sejumlah Nama

    Kasus Dugaan Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Memasuki Babak Baru, LKBH Maros Kantongi Sejumlah Nama

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Sakti
    • visibility 361
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, Maros— Penanganan kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Resor (Polres) Maros terhadap seorang warga kini memasuki babak baru. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros selaku kuasa hukum korban menyatakan telah mengantongi sejumlah nama anggota kepolisian yang diduga turut mengambil bagian dalam peristiwa tersebut. Perkembangan penting dalam penanganan perkara ini […]

  • Menjaga Representasi, Merawat Kepercayaan

    Menjaga Representasi, Merawat Kepercayaan

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle Suko Wahyudi
    • visibility 406
    • 0Komentar

    Perdebatan mengenai ambang batas parlemen kembali menghangat setiap kali siklus pemilu mendekat. Angka-angka diperdebatkan dengan serius—3 persen, 4 persen, 5 persen—seolah keselamatan demokrasi kita bertumpu pada hitungan matematis itu. Stabilitas pemerintahan dijadikan alasan utama. Terlalu banyak partai di parlemen dianggap mengganggu efektivitas legislasi dan menyulitkan pembentukan koalisi. Namun di balik perdebatan teknis tersebut, ada persoalan […]

expand_less