Polemik P-BMR Kian Memanas, Ersad Mamonto Soroti Epistemik dan Kuasa, KNPI Boltara Ancam Gabung Gorontalo

nulondalo.com – Isu pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) kembali memantik perdebatan tajam di Sulawesi Utara. Setelah Muhamad Ersad Mamonto menyampaikan kritik konseptual terhadap fondasi historis dan relasi kuasa dalam wacana P-BMR, penolakan keras juga datang dari Ketua KNPI Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Donal Palandi.

Dalam responsnya terhadap tulisan Tyo Mokoagow berjudul: “Dekonstruksi PBMR”, Ersad menilai perumusan P-BMR berisiko jatuh pada kekerasan epistemik apabila sejarah dibangun secara tunggal dan sentralistik.

Ia mengkritik kecenderungan menarik legitimasi BMR ke masa lampau dengan menempatkan Mongondow sebagai pusat kosmologi. Menurutnya, label administratif seperti Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow, dan Kotamobagu tidak otomatis berarti legitimasi kosmologis tunggal.

Ersad juga menyoroti penggunaan sumber kolonial seperti “Boek verhalen Mongondusch” sebagai dasar sejarah. Ia mengingatkan bahwa tradisi tutur masyarakat seperti Bintauna, Kaidipang, dan Bolango tidak dapat dilebur dalam satu narasi pusat.

Selain soal sejarah, ia menyinggung relasi kuasa yang timpang sejak pembentukan administrasi modern Bolaang Mongondow pada 1954. Menurutnya, reposisi kewenangan dari struktur kerajaan ke sistem administratif telah memunculkan marginalisasi wilayah non-Mongondow.

Ersad menekankan bahwa jika BMR ingin diwujudkan, maka harus dibangun di atas prinsip rekognisi, kesetaraan akses, dan distribusi kuasa yang adil.

KNPI Boltara Tolak Keras, Ancam Gabung Gorontalo

Penolakan lebih keras datang dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bolaang Mongondow Utara, Donal Palandi. Ia secara terbuka menentang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) P-BMR.

Menurut Donal, arah perjuangan pemekaran telah menyimpang dari tujuan kesejahteraan rakyat. Ia menilai Boltara berpotensi hanya dijadikan pelengkap wilayah tanpa jaminan posisi strategis maupun pemerataan pembangunan.

“Ini bukan lagi soal pemekaran untuk rakyat. Ini soal siapa dapat jabatan, siapa kuasai anggaran, dan siapa duduk di kursi kekuasaan. Rakyat hanya dipakai sebagai stempel,” tegas Donal dikutip dari senandika.id, Sabtu (14/2/2026)

Ia menyebut wacana pembangunan dalam P-BMR sebagai bungkus politik elit. KNPI Boltara, lanjutnya, tidak akan tinggal diam jika pemekaran dipaksakan tanpa partisipasi masyarakat akar rumput.

Donal bahkan melontarkan ancaman politik terbuka. Jika pemekaran tetap dipaksakan, pihaknya siap mendeklarasikan sikap untuk bergabung dengan Gorontalo.

“Secara historis dan kultural, Boltara punya keterikatan kuat dengan Gorontalo,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keutuhan Sulawesi Utara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan elit.

Pernyataan Donal menunjukkan bahwa polemik P-BMR tidak lagi berada pada tataran akademik atau konseptual semata, melainkan telah bergerak menjadi arena pertarungan kepentingan politik.

Jika sebelumnya Ersad mengingatkan bahaya kekerasan epistemik dan ketimpangan relasi kuasa, kini penolakan terbuka dari KNPI Boltara memperlihatkan potensi eskalasi konflik wilayah dan krisis kepercayaan publik.

Wacana P-BMR pun memasuki fase krusial antara rekognisi identitas dan distribusi kuasa, atau justru fragmentasi politik di jazirah utara Sulawesi.