Demonstrasi di Gorontalo Desak Usut Kasus Batu Hitam, Soroti CSR Perusahaan

GORONTALO, NULONDALO.COM – Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo bersama elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam tiga aliansi menggelar aksi demonstrasi di sejumlah instansi pemerintahan dan aparat penegak hukum di Gorontalo.

Aksi tersebut menyuarakan sebelas tuntutan terkait dugaan penyelundupan batu hitam ilegal, transparansi penegakan hukum, tata kelola pertambangan rakyat, dugaan persoalan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga realisasi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Sejumlah lokasi yang menjadi titik aksi antara lain PT Bahari Kurnia Agency, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Polres Bone Bolango, serta Kantor DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Koordinator Lapangan, Rahman Patingki, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan keterbukaan dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“ Kami tidak ingin hukum hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, sementara dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan tidak mendapatkan penanganan yang jelas. Karena itu, kami datang untuk mendesak transparansi dan meminta setiap persoalan ditindaklanjuti secara profesional,” tegas Rahman.

Soroti Dugaan Pengiriman Batu Hitam Ilegal

Salah satu isu utama yang disuarakan massa adalah dugaan keterlibatan PT Bahari Kurnia Agency melalui mitra ekspedisi dalam penyediaan dan fasilitasi jasa pengiriman batu hitam yang diduga ilegal.

Massa mendesak perusahaan tersebut membuka secara transparan hubungan kerja sama, mekanisme pengiriman, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dalam tuntutannya, massa juga meminta penjelasan mengenai dugaan keterkaitan kerja sama dengan PT Tanto dalam penyediaan jasa pengiriman tersebut.

Koordinator BEM SI, Altio, menegaskan bahwa dugaan keterlibatan perusahaan maupun pihak lain dalam pengiriman batu hitam ilegal harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

“Persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak tertentu saja. Kami mendesak aparat mengusut secara menyeluruh alur pengiriman, hubungan kerja sama, serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Altio.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ke tingkat pusat apabila belum ada kejelasan penanganan.

“Kami akan membawa persoalan ini sampai ke tingkat pusat. Kami ingin ada keterbukaan dan keseriusan dalam mengungkap perkara ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak tersentuh hukum,” tambahnya.

Desak Transparansi Penanganan Perkara Batu Hitam

Selain persoalan perusahaan dan jasa pengiriman, massa mendesak Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Bone Bolango.

Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya komunikasi antara kedua pejabat kepolisian itu dengan pihak yang disebut sebagai pemilik batu hitam, dalam upaya membebaskan pihak-pihak yang sebelumnya diamankan dalam perkara dugaan penyelundupan batu hitam ilegal.

Massa meminta dugaan komunikasi tersebut diperiksa secara objektif untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran etik maupun hukum.

Polda Gorontalo juga didesak membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, kepada Kapolres Bone Bolango, massa menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain meminta agar tidak memberikan penangguhan penahanan terhadap HH dan AD dengan mempertimbangkan informasi mengenai dugaan keduanya pernah melarikan diri sebelum diamankan di Palu.

Massa juga meminta aparat menelusuri dugaan keterkaitan HI dengan kepemilikan batu hitam ilegal dan memprosesnya apabila hasil penyidikan serta alat bukti memenuhi unsur tindak pidana.

Seluruh tuntutan tersebut merupakan desakan massa aksi dan belum merupakan kesimpulan mengenai keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan.

Di sektor pertambangan, FKPR mendesak Dinas ESDM Provinsi Gorontalo lebih aktif mendampingi masyarakat penambang dalam proses pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Massa juga meminta dilakukan evaluasi terhadap aktivitas PT Celebes Bone Mineral dan perusahaan lain di wilayah Bone Bolango yang menurut mereka diduga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Mereka meminta pemerintah melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan mengambil tindakan administratif, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan hukum.

Kejati Diminta Telusuri Dugaan Gratifikasi Bantuan Truk Sampah

Tuntutan lainnya diarahkan kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo agar menelusuri pemberian sembilan unit truk sampah kepada Pemerintah Kota Gorontalo.

Massa menduga pemberian tersebut berpotensi menimbulkan persoalan gratifikasi sehingga meminta aparat kejaksaan melakukan penelusuran secara objektif.

Mereka menilai perlu ada kejelasan mengenai sumber bantuan, mekanisme pemberian, serta ada atau tidaknya kepentingan tertentu di balik pemberian sembilan unit kendaraan tersebut.

Dugaan tersebut diminta untuk diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan sekadar dibangun melalui asumsi.

Persoalan Bantuan Sapi dan Kewajiban CSR

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, massa mendesak pemerintah daerah bersama DPRD memberikan kepastian mengenai realisasi janji bantuan sapi yang sebelumnya disampaikan Bupati Bone Bolango.

Ketua FPKG dalam aksi tersebut turut menegaskan bahwa persoalan bantuan sapi harus terus dikawal hingga terdapat kejelasan mengenai jumlah bantuan, mekanisme penyaluran, penerima, dan realisasi program.

Selain itu, massa meminta pemerintah daerah dan DPRD mengevaluasi regulasi mengenai sanksi bagi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam tetapi diduga belum memenuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).

Massa juga mendesak pemerintah melakukan peninjauan langsung terhadap aktivitas PT Airindo Davinci Boneva. Mereka meminta evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban CSR perusahaan tersebut dan mendorong penghentian sementara aktivitas apabila ditemukan dasar hukum serta pelanggaran yang membenarkannya.

Polda dan Pemkab Sampaikan Komitmen Tindak Lanjut

Dalam perkembangan aksi, massa mengaku memperoleh sejumlah pernyataan tindak lanjut dari instansi yang mereka datangi.

Polda Gorontalo menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terkait dugaan komunikasi antara Kasat Intel dan Kasat Reskrim Polres Bone Bolango dengan pihak yang disebut sebagai pemilik batu hitam.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama DPRD menyampaikan komitmen untuk melakukan peninjauan lapangan dan menindaklanjuti sejumlah tuntutan massa.

Rahman Patingki meminta agar proses peninjauan tersebut melibatkan elemen masyarakat dan pihak pengawal aksi sehingga hasil evaluasi dapat diketahui secara terbuka.

“Kami tidak datang untuk mencari panggung atau sekadar mendengar janji. Kami datang untuk meminta pertanggungjawaban dan kepastian. Jika Polda menyatakan akan melakukan pemeriksaan, buktikan melalui proses yang profesional. Jika pemerintah dan DPRD berjanji turun ke lapangan, libatkan masyarakat dan sampaikan hasilnya secara terbuka,” tegas Rahman.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengawal seluruh persoalan yang disampaikan, mulai dari dugaan penyelundupan batu hitam, tata kelola pertambangan, tanggung jawab CSR perusahaan, hingga realisasi bantuan sapi.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.

FKPR bersama elemen mahasiswa dan masyarakat berharap sebelas tuntutan yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret oleh masing-masing institusi.

Mereka menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan kepastian tindak lanjut.