Breaking News
dark_mode
Trending Tags

tambang rakyat gorontalo

Demonstrasi di Gorontalo Desak Usut Kasus Batu Hitam, Soroti CSR Perusahaan

Demonstrasi di Gorontalo Desak Usut Kasus Batu Hitam, Soroti CSR Perusahaan

  • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
  • account_circle Ikbal Kau
  • visibility 126
  • 0Komentar

GORONTALO, NULONDALO.COM – Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo bersama elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam tiga aliansi menggelar aksi demonstrasi di sejumlah instansi pemerintahan dan aparat penegak hukum di Gorontalo. Aksi tersebut menyuarakan sebelas tuntutan terkait dugaan penyelundupan batu hitam ilegal, transparansi penegakan hukum, tata kelola pertambangan rakyat, dugaan […]

Dugaan Setoran PETI di Pasir Putih Disorot FKPR, Aparat Diminta Telusuri Aliran Uang

Dugaan Setoran PETI di Pasir Putih Disorot FKPR, Aparat Diminta Telusuri Aliran Uang

  • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
  • account_circle Ikbal Kau
  • visibility 244
  • 0Komentar

GORONTALO, NULONDALO.COM – Dugaan adanya praktik setoran atau “atensi” dalam aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan Pasir Putih, Kabupaten Gorontalo, kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi mengenai dugaan adanya pihak yang disebut-sebut menjadi pengepul setoran dari aktivitas PETI. Sorotan […]

Aktivis Pohuwato Desak Gubernur Gusnar Ismail Advokasi Revisi Permen ESDM 18/2025

Aktivis Pohuwato Desak Gubernur Gusnar Ismail Advokasi Revisi Permen ESDM 18/2025

  • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
  • account_circle Tim Redaksi
  • visibility 475
  • 0Komentar

nulondalo.com  –  Aktivis asal Kabupaten Pohuwato, Muhajir Laindi, mendesak Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk mengambil langkah lebih konkret dalam menyelesaikan persoalan pertambangan rakyat di daerah tersebut. Ia meminta pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tetapi juga aktif mengadvokasi revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 yang dinilai belum […]

expand_less