Sofyan Puhi Minta Kinerja Kepala Desa Dievaluasi Tiap Tiga Bulan

NULONDALO.COM, GORONTALO – Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, mendorong pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintahan desa secara rutin setiap tiga bulan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta memastikan penggunaan anggaran desa tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Sofyan saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Jumat (13/11/2026).

Sofyan menyebut evaluasi tersebut sebagai rapor kepala desa. Forum ini akan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk membahas berbagai persoalan, mulai dari tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan program prioritas daerah dan nasional.

“Koordinasi ini yang paling penting. Terkadang kendala kita hari ini adalah koordinasi. Maka kita harus lebih sering bertemu. Apabila kita sering bertemu, evaluasinya tentu bisa lebih ditingkatkan,” ujar Sofyan.

Menurutnya, pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Mulai dari kekeringan dan krisis air bersih saat musim kemarau hingga banjir dan tanah longsor ketika musim hujan.

Karena itu, kepala desa dituntut mampu merespons berbagai persoalan secara cepat melalui inovasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Harus kita jawab cepat. Kepala desa dan pemerintah desa itu garda paling depan, yang paling dulu menjawab seluruh tantangan dan persoalan ini,” tegasnya.

Sofyan juga mengingatkan agar penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat. Keterbatasan anggaran, menurutnya, harus dijawab dengan kreativitas dan kemampuan pemerintah desa dalam menentukan program yang memberikan manfaat nyata.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas desa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berencana menggelar pameran inovasi desa. Pemerintah daerah juga akan memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil menghadirkan terobosan dalam pelayanan publik maupun pembangunan.

“Nanti kita akan memberikan penghargaan bagi desa-desa yang melakukan inovasi. Setiap tahun kita dorong desa-desa yang melakukan lompatan-lompatan inovasi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sofyan meminta pemerintah desa menyelaraskan program pembangunan dengan prioritas pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat.

Salah satu prioritas daerah adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi bagian dari program pemerintahan Sofyan Puhi dan Tonny Junus. Untuk mendukung sektor tersebut, menurut Sofyan, tersedia alokasi anggaran sekitar Rp16 miliar di luar program pembangunan lainnya.

Sementara di tingkat nasional, sejumlah program yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Agar evaluasi berjalan efektif, Sofyan meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan bahan pembahasan sebelum rapat koordinasi dilaksanakan. Seluruh OPD terkait juga diminta hadir agar persoalan pemerintahan desa dapat dibahas secara menyeluruh.

Pembahasan akan dilakukan melalui forum pleno maupun kelompok diskusi. Hasilnya kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD.

“Jangan hanya kepala dinas yang duduk. Seluruh OPD terkait harus hadir. Nanti ada pembahasan pleno dan kelompok-kelompok, kemudian menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Selain evaluasi pemerintahan desa, Sofyan juga menyampaikan rencana pembentukan Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Bakti Praja yang melibatkan kepala desa dan jajaran pemerintahan desa.

Kegiatan perkemahan dijadwalkan berlangsung pada 26–29 November 2026. Pemerintah daerah berencana menghadirkan Kapolda Gorontalo sebagai pemateri serta mengundang unsur Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk membuka kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome, menjelaskan bahwa pembentukan Sako Bakti Praja merupakan upaya membangun kebersamaan, kedisiplinan, dan solidaritas di kalangan aparatur pemerintahan desa.

Haris juga menggagas program Jurnalis Sahabat Desa sebagai wadah kemitraan antara jurnalis dan pemerintah desa. Program ini diharapkan dapat memperluas penyebarluasan informasi pembangunan serta berbagai kegiatan masyarakat.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah turut menghadirkan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo dan tenaga pendamping desa. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat pemahaman kepala desa mengenai data statistik, desil kesejahteraan, serta persoalan pendataan yang menjadi perhatian pemerintah desa.

Melalui evaluasi berkala ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa semakin terarah, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah.