Dekan FEB UNUSIA: Digitalisasi Harus Berpihak kepada Rakyat

NULONDALO.COM– Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (FEB UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., menegaskan bahwa transformasi ekonomi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Digitalisasi tidak boleh hanya diukur dari banyaknya aplikasi dan platform yang dikembangkan pemerintah, tetapi dari kemudahan pelayanan dan meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Aras dalam Dialog Publik RRI Meulaboh bertajuk “Ekonomi Digital: Dari Layanan Digital Menuju Pemerintahan yang Akuntabel”, Jumat (13/11/2026).

Menurut Aras, keberhasilan transformasi digital harus dilihat dari sejauh mana teknologi mampu mempercepat pelayanan publik, menekan biaya administrasi, serta memudahkan masyarakat memperoleh hak-haknya.

“Jangan sampai pemerintah merasa berhasil karena sudah memiliki banyak aplikasi, sementara rakyat masih kesulitan mengurus administrasi, memperoleh bantuan, atau mengakses pelayanan dasar. Ukuran keberhasilan digitalisasi adalah ketika waktu pelayanan semakin singkat, biaya semakin murah, dan masyarakat semakin mudah mendapatkan haknya,” ujar Aras.

Ia menjelaskan, berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan pangan, membutuhkan dukungan sistem digital yang transparan dan akuntabel.

Namun, menurutnya, penggunaan teknologi tidak serta-merta menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Digitalisasi tidak otomatis melahirkan kejujuran. Pengadaan barang masih bisa bermasalah, bantuan masih bisa salah sasaran, dan anggaran masih bisa disalahgunakan apabila pengawasannya lemah. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat akuntabilitas, bukan sekadar memperindah laporan,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, tantangan pemerataan ekonomi digital di daerah juga menjadi perhatian. Pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat perdesaan dinilai masih membutuhkan dukungan agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi.

Menanggapi hal itu, Aras menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan digital, pendampingan usaha, penyediaan akses internet yang terjangkau, serta penguatan tata kelola ekonomi desa.

Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan memperkenalkan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Para pelaku usaha juga perlu dibekali kemampuan mengelola keuangan, melakukan pencatatan transaksi, menghitung keuntungan, dan memperluas jangkauan pasar.

“Pedagang kecil tidak cukup hanya diajarkan menggunakan QRIS. Mereka juga harus memahami pencatatan keuangan, menghitung keuntungan, dan mengembangkan pasar. Begitu pula koperasi desa, jangan sampai digital di atas kertas, tetapi pengelolaannya tetap tertutup,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aras mengajak pemerintah, perguruan tinggi, media, dan masyarakat sipil untuk membangun pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Ia menilai keterlibatan publik diperlukan agar pemanfaatan teknologi tidak hanya berorientasi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga menjamin keterbukaan informasi dan keadilan dalam pelayanan.

“Negara tidak cukup hadir di layar ponsel; negara harus terasa hadir ketika rakyat membutuhkan pelayanan. Digital itu alat, sedangkan keadilan, amanah, dan akuntabilitas adalah tujuannya,” pungkas Aras.

Melalui pandangan tersebut, Aras mengingatkan bahwa transformasi ekonomi digital seharusnya menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

Teknologi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.