Menag Tegaskan Diplomasi Agama Tak Cukup dengan Deklarasi

NULONDALO.COM, JAKARTA – Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa diplomasi keagamaan Indonesia harus bergerak melampaui deklarasi moral dan diwujudkan melalui aksi kemanusiaan yang berdampak nyata.

Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin dalam peluncuran dan diskusi buku Istiqlal untuk Dunia: Manifesto Perdamaian dari Indonesia di Ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Buku karya Dr. Muhammad Aras Prabowo dan Farid F. Saenong, Ph.D., itu mengembangkan semangat Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani Nasaruddin Umar bersama Paus Fransiskus pada 5 September 2024.

Melalui 16 bab pembahasan, buku tersebut mengangkat sejumlah isu, mulai dari perdamaian, dialog lintas iman, ekoteologi, keadilan ekonomi, hingga diplomasi moral Indonesia.

Dalam pidato utamanya, Nasaruddin menekankan bahwa rumah ibadah harus memiliki peran lebih luas daripada sekadar tempat pelaksanaan ritual keagamaan.

“Masjid ke depan itu bukan hanya tempat sujud, tetapi juga tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan dan kemanusiaan,” ujarnya.

Ia mencontohkan pengembangan Istiqlal Global Fund sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan penguatan kemandirian umat melalui pengelolaan sumber daya produktif.

Sementara itu, Farid F. Saenong, Koordinator Staf Khusus Menteri Agama sekaligus salah satu penulis buku, menyebut Deklarasi Istiqlal sebagai bahasa etika universal yang melampaui batas negara dan agama.

Menurutnya, nilai persaudaraan, dialog, dan tanggung jawab ekologis perlu diterjemahkan menjadi kolaborasi internasional yang berkelanjutan.

Penulis lainnya, Dr. Muhammad Aras Prabowo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), menyoroti pentingnya transformasi ekonomi berbasis nilai moral dan peran masjid.

“Melalui buku ini kami ingin menunjukkan bahwa agama dapat menjadi energi moral yang menyatukan manusia,” ungkapnya.

Aras juga mendorong penguatan koperasi komunitas, literasi keuangan, pemberdayaan UMKM, serta audit dampak sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas masjid dapat menghasilkan kesejahteraan yang inklusif dan terukur.

Dari perspektif diplomasi publik, Plt. Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Joneri Alimin, M.Si., menilai diplomasi keagamaan Indonesia perlu diarahkan pada kemitraan internasional yang memberikan manfaat konkret bagi kemanusiaan.

Pandangan serupa disampaikan Ahmad Khoirul Umam, Ph.D., Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy. Ia menegaskan bahwa pengaruh moral Indonesia membutuhkan konsistensi kebijakan, kelembagaan, dan keberhasilan nyata, bukan hanya deklarasi.

Diskusi yang dimoderatori Karim Bakri dari Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) itu juga membahas pentingnya pendidikan perdamaian, penguatan ekonomi komunitas, dan pengembangan gerakan rumah ibadah hijau.

Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat kesinambungan Jakarta Understanding hasil International Grand Imams Conference 2026 dengan agenda diplomasi kemanusiaan Indonesia.

Melalui buku Istiqlal untuk Dunia, para penulis berharap masjid, perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas internasional dapat membangun jejaring kerja sama untuk memperkuat perdamaian.

Pesan yang diusung buku ini menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup berhenti pada deklarasi, tetapi harus diwujudkan melalui keadilan, pemberdayaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan.