Breaking News
dark_mode
Trending Tags

UU Pemilu Digugat Lagi, Ambang Batas Parlemen Dinilai Inkonsitusional

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
  • visibility 372
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, gugatan diarahkan pada ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dinilai berpotensi inkonstitusional dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat.

Permohonan pengujian materiil diajukan oleh Koalisi Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia yang diwakili Miftahol Arifin selaku Ketua dan Abd. Adim sebagai Sekretaris Jenderal. Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 37/PUU-XXIV/2026 dan menguji Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu.

Pasal tersebut mengatur bahwa partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah nasional paling sedikit 4 persen untuk dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Namun, Pemohon menilai norma tersebut tidak menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen sehingga membuka ruang fluktuasi angka ambang batas secara sewenang-wenang dalam wacana perubahan UU Pemilu.

Kuasa hukum Pemohon, Sipghotulloh Mujaddidi, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/1/2026), menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Menurutnya, putusan tersebut tidak menetapkan constitutional ceiling atau batas maksimal ambang batas parlemen yang dapat dibenarkan secara konstitusional.

“Ketiadaan batas maksimal ambang batas parlemen menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, karena pembentuk undang-undang memiliki ruang yang sangat longgar untuk menaikkan ambang batas tanpa rambu konstitusional yang jelas,” ujar Sipghotulloh di hadapan majelis hakim.

Pemohon berpandangan ambang batas parlemen seharusnya tidak boleh melebihi 2,5 persen. Keberadaan ambang batas 4 persen saat ini dinilai telah menciptakan disproporsionalitas dalam sistem pemilu, karena menyebabkan jutaan suara pemilih hangus dan tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Di sisi lain, mayoritas partai politik dalam wacana revisi UU Pemilu justru tidak menghendaki penurunan ambang batas. Bahkan, muncul usulan untuk menaikkan ambang batas menjadi 5 persen, 7 persen, hingga 8 persen. Kondisi ini dinilai Pemohon semakin memperkuat urgensi adanya batas maksimal yang tegas secara konstitusional.

Pemohon juga menilai bahwa penetapan ambang batas yang tidak didasarkan pada metode penghitungan rasional dan fakta empiris bertentangan dengan semangat Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut, menurut Pemohon, justru lahir karena ambang batas 4 persen terbukti menimbulkan ketidakadilan representasi politik.

Tanpa adanya batas konstitusional yang jelas, Pemohon menilai pembentuk undang-undang berpotensi mempertahankan atau bahkan menaikkan ambang batas parlemen secara ekstrem dengan berbagai dalih, mulai dari penyederhanaan sistem kepartaian hingga keberlanjutan pemerintahan. Padahal, kebijakan tersebut berisiko menghilangkan hak representasi jutaan pemilih.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perubahan norma ambang batas parlemen tidak boleh melebihi 2,5 persen serta harus berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim Panel yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Dalam sesi penasehatan, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyarankan agar Pemohon memperkuat argumentasi terkait alasan Mahkamah perlu memutus perkara ini tanpa menunggu perubahan UU Pemilu oleh DPR sebagaimana dimandatkan dalam Putusan MK sebelumnya.

Di akhir persidangan, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Perbaikan permohonan harus diterima Mahkamah paling lambat Rabu, 11 Februari 2026, pukul 12.00 WIB.

  • Penulis: Tim Redaksi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tahajud Sang Aktivis Reborn: Napas Baru Tasawuf Progresif dalam Sastra Indonesia

    Tahajud Sang Aktivis Reborn: Napas Baru Tasawuf Progresif dalam Sastra Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 5 Jul 2025
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Dunia literasi spiritual Indonesia kembali hidup dengan hadirnya edisi re-born novel Tahajud Sang Aktivis, karya Pepi Al Bayqunie, seorang penulis sekaligus aktivis kebudayaan dan Gusdurian di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan pendekatan Islam progresif dan humanis. Novel ini bukan sekadar fiksi keagamaan. Ia adalah refleksi mendalam tentang perjalanan iman, kegelisahan eksistensial, dan pencarian makna hidup […]

  • Dari Gedung IP-DDI, PMII Maros Tetapkan Alif Al Isra sebagai Ketua Umum

    Dari Gedung IP-DDI, PMII Maros Tetapkan Alif Al Isra sebagai Ketua Umum

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Sakti
    • visibility 373
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAROS — Konferensi Cabang (Konfercab) ke-IX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Maros sukses digelar di Gedung IP-DDI Maros, Sabtu, 25 Januari 2026. Forum tertinggi organisasi di tingkat cabang ini berlangsung khidmat, dinamis, dan penuh semangat kaderisasi. Dalam forum tersebut, M. Alif Al Isra resmi terpilih sebagai Ketua Umum PMII Cabang Maros periode 2026–2027, […]

  • Wali Kota Gorontalo Siapkan Perda LGBT, Adhan Dambea: Tidak Ada Ruang untuk LGBT

    Wali Kota Gorontalo Siapkan Perda LGBT, Adhan Dambea: Tidak Ada Ruang untuk LGBT

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 423
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Adhan Dambea menyatakan Pemerintah Kota Gorontalo berencana menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga visi Kota Gorontalo sebagai daerah religius. Pernyataan itu disampaikan Adhan saat berbincang dengan awak media di halaman Kantor Wali Kota Gorontalo pada Rabu malam, […]

  • I’tikaf: Kontemplasi dan Reorientasi Diri

    I’tikaf: Kontemplasi dan Reorientasi Diri

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle Dr. Hj. Misnawaty S. Nuna
    • visibility 462
    • 0Komentar

    DI Tengah Kebisingan Dunia, di era modern yang serba cepat ini, manusia sering kali terjebak dalam labirin rutinitas yang melelahkan. Tekanan pekerjaan, tuntutan sosial, dan paparan informasi digital yang tak henti-hentinya membuat jiwa sering kali kehilangan jangkar spiritualnya. Kehidupan dunia yang hiruk-pikuk ini, jika tidak diimbangi dengan waktu untuk berhenti sejenak, akan menggiring seseorang pada […]

  • Aliansi Pemuda Kalumbatan Soroti Lemahnya Pengawasan Proyek Kampung Nelayan Merah Putih

    Aliansi Pemuda Kalumbatan Soroti Lemahnya Pengawasan Proyek Kampung Nelayan Merah Putih

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 298
    • 0Komentar

    nulondalo.com, BANGGAI KEPULAUAN – Koordinator Aliansi Pemuda Kalumbatan, Kevin Lapendos, kembali menyoroti pelaksanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Kalumbatan. Kali ini, kritik diarahkan pada lemahnya pengawasan proyek yang dinilai tidak mencerminkan standar pelaksanaan proyek strategis nasional. Kevin mengatakan proyek yang dibiayai melalui anggaran negara semestinya menjadi contoh penerapan tata kelola pembangunan yang […]

  • 80 Persen Objek Wisata di Aceh Timur Rusak Akibat Banjir Besar

    80 Persen Objek Wisata di Aceh Timur Rusak Akibat Banjir Besar

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 367
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Bencana banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Timur pada akhir November 2025 menyebabkan dampak serius pada sektor pariwisata. Sekitar 80 persen objek wisata di daerah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh Timur, Syahril, S.STP., M.AP, mengatakan kerusakan terparah terjadi pada […]

expand_less