Breaking News
light_mode
Trending Tags

SMA vs S2

  • account_circle Pepi Al-Bayqunie
  • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
  • visibility 214
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kita mungkin pernah bertanya, mengapa untuk menjadi dosen seseorang minimal pendidikan S2, sementara untuk menjadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif termasuk Presiden dan Wapres cukup berijazah SMA? Pertanyaan ini  sering muncul di tengah kita karena peran strategis lembaga eksekutif dan legislative dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi standarnya terlihat minimalis.

Sekilas, perbedaan ini memang tampak seperti ketimpangan standar. Dunia akademik terlihat ketat dan berlapis, sementara dunia politik seolah longgar dan terbuka. Namun kesan ini muncul karena kita mencoba membaca dua ruang yang berbeda dengan logika yang sama. Padahal, akademik dan politik berdiri di atas fondasi yang tidak serupa.

Dunia akademik bertumpu pada pengetahuan yang harus dapat diuji. Dunia ini menuntut kedalaman berpikir, ketelitian metodologis, dan kemampuan membangun argumen secara sistematis. Seorang dosen tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi bagian dari proses produksi pengetahuan. Dalam konteks ini, pendidikan formal menjadi penting karena ia membentuk cara berpikir, bukan sekadar memberikan informasi. Gelar akademik, dengan segala keterbatasannya, berfungsi sebagai penanda bahwa seseorang telah melewati proses intelektual tertentu.

Sebaliknya, dunia politik bergerak dalam logika legitimasi. Seorang politisi hadir bukan terutama karena apa yang ia ketahui, tetapi karena sejauh mana ia dipercaya. Politik menuntut kemampuan membaca situasi, menjalin relasi, dan mengambil keputusan dalam kondisi yang sering kali tidak pasti. Kompetensi yang dibutuhkan bersifat praksis: kepemimpinan, komunikasi publik, negosiasi, serta kepekaan terhadap dinamika sosial. Semua ini tidak selalu lahir dari ruang kelas, melainkan dari keterlibatan langsung dalam kehidupan masyarakat.

  • Penulis: Pepi Al-Bayqunie

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Raport Merah Ketua PKC PMII Sulawesi Selatan

    Raport Merah Ketua PKC PMII Sulawesi Selatan

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Rahmat Hidayat
    • visibility 1.202
    • 0Komentar

    Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Selatan di bawah nahkoda Muhammad Afdal saat ini menghadapi persoalan serius dalam aspek kepemimpinan organisasi. Banyak kader menilai bahwa roda organisasi tidak lagi dijalankan dengan semangat tanggung jawab sebagaimana mestinya sebagai penggerak, pengarah, sekaligus penghubung bagi seluruh cabang PMII di Sulawesi Selatan. Kepemimpinan yang seharusnya […]

  • Moderasi; Kata Kerja Yang Selalu Terbuka

    Moderasi; Kata Kerja Yang Selalu Terbuka

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Pepi Al-Bayqunie
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Saya terlibat cukup lama dalam kerja-kerja moderasi beragama. Bukan hanya dalam bentuk pelatihan, tapi juga merancang metode pembelajaran yang lebih segar dan kontekstual, menyusun pendekatan-pendekatan baru yang lebih hidup — seperti Klinik Moderasi Beragama, Visiting Class, dan Moving Class. Bersama tim kecil, saya mencoba menyebarkan gagasan moderasi sebagai ruang belajar, bukan sekadar slogan. Tapi, jujur […]

  • Penuh Khidmat, PERADI Gorontalo Lantik Kepengurusan Baru dan 24 Advokat Muda

    Penuh Khidmat, PERADI Gorontalo Lantik Kepengurusan Baru dan 24 Advokat Muda

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Mike
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Kota Gorontalo – Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gorontalo meresmikan kepengurusan baru periode 2022–2027. Advokat Arif Mahfudin Ibrahim, S.H., M.H., secara resmi mengemban tugas sebagai Ketua DPC setelah dilantik dalam sebuah upacara yang dipenuhi kekhidmatan di Hotel Aston, Kota Gorontalo, pada Selasa (02/12/2025). Momentum pelantikan ini merupakan perayaan regenerasi profesi hukum di […]

  • Musdes Penetapan APBDes 2026 Desa Majannang Digelar di Hari Libur, Dorong Percepatan dan Transparansi

    Musdes Penetapan APBDes 2026 Desa Majannang Digelar di Hari Libur, Dorong Percepatan dan Transparansi

    • calendar_month Sabtu, 27 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAROS — Pemerintah Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 pada Sabtu (27/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Desa Majannang dan menjadi perhatian karena dilaksanakan di hari libur. Musdes dihadiri oleh PJ Kepala Desa Majannang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping […]

  • Modernisasi Sistem Keuangan Pesantren di Era Digital

    Modernisasi Sistem Keuangan Pesantren di Era Digital

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Sutanti Idris, S.E., CMC
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam membangun karakter, moral, dan pendidikan masyarakat. Selama bertahun-tahun, pesantren dikenal sebagai lembaga yang mengedepankan nilai kesederhanaan, keikhlasan, dan pendidikan berbasis spiritual. Namun di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, pesantren kini menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana mampu bertahan dan berkembang di […]

  • BIM-MALUT Gelar Aksi di Kantor Pusat PT Harita Group Jakarta, Kecam Pencemaran Cr 6 di Pulau Obi

    BIM-MALUT Gelar Aksi di Kantor Pusat PT Harita Group Jakarta, Kecam Pencemaran Cr 6 di Pulau Obi

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Aktivis Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM-MALUT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Harita Group di Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang nikel tersebut di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, 14 Mei 2025. Dalam orasinya, massa BIM-MALUT mengecam tindakan PT Harita […]

expand_less