Breaking News
dark_mode
Trending Tags

SMA vs S2

  • account_circle Pepi Al-Bayqunie
  • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
  • visibility 265
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kita mungkin pernah bertanya, mengapa untuk menjadi dosen seseorang minimal pendidikan S2, sementara untuk menjadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif termasuk Presiden dan Wapres cukup berijazah SMA? Pertanyaan ini  sering muncul di tengah kita karena peran strategis lembaga eksekutif dan legislative dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi standarnya terlihat minimalis.

Sekilas, perbedaan ini memang tampak seperti ketimpangan standar. Dunia akademik terlihat ketat dan berlapis, sementara dunia politik seolah longgar dan terbuka. Namun kesan ini muncul karena kita mencoba membaca dua ruang yang berbeda dengan logika yang sama. Padahal, akademik dan politik berdiri di atas fondasi yang tidak serupa.

Dunia akademik bertumpu pada pengetahuan yang harus dapat diuji. Dunia ini menuntut kedalaman berpikir, ketelitian metodologis, dan kemampuan membangun argumen secara sistematis. Seorang dosen tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi bagian dari proses produksi pengetahuan. Dalam konteks ini, pendidikan formal menjadi penting karena ia membentuk cara berpikir, bukan sekadar memberikan informasi. Gelar akademik, dengan segala keterbatasannya, berfungsi sebagai penanda bahwa seseorang telah melewati proses intelektual tertentu.

Sebaliknya, dunia politik bergerak dalam logika legitimasi. Seorang politisi hadir bukan terutama karena apa yang ia ketahui, tetapi karena sejauh mana ia dipercaya. Politik menuntut kemampuan membaca situasi, menjalin relasi, dan mengambil keputusan dalam kondisi yang sering kali tidak pasti. Kompetensi yang dibutuhkan bersifat praksis: kepemimpinan, komunikasi publik, negosiasi, serta kepekaan terhadap dinamika sosial. Semua ini tidak selalu lahir dari ruang kelas, melainkan dari keterlibatan langsung dalam kehidupan masyarakat.

  • Penulis: Pepi Al-Bayqunie

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polda Jabar Bongkar Produksi Mie Basah Berformalin di Garut, Satu Tersangka Diamankan

    Polda Jabar Bongkar Produksi Mie Basah Berformalin di Garut, Satu Tersangka Diamankan

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 173
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membongkar praktik produksi mie basah yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya di Kabupaten Garut. Seorang pria berinisial WK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Hendra Rochmawan, mengatakan pengungkapan berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/A/14/II/2026/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA JABAR tertanggal 13 Februari 2026. “Pengungkapan […]

  • Halal Bi Halal: Silaturrahmi Yang Membentuk “Kita”

    Halal Bi Halal: Silaturrahmi Yang Membentuk “Kita”

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle Pepi al-Bayqunie
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Setiap lebaran tiba, ada satu momen yang selalu kita tunggu dengan antusias: Halal Bi Halal. Di banyak keluarga muslim Indonesia, tradisi ini berarti keliling dari rumah ke rumah, bersalaman, dan menyantap hidangan yang sensasi rasanya tak pernah gagal. Tapi lebih dari itu, ada suasana hangat yang selalu hadir: perasaan diterima kembali, (setelah) apapun yang terjadi […]

  • Waketum PBNU Urai Strategi NU, Isu Indonesia Timur dan Kesejahteraan Guru Mengemuka

    Waketum PBNU Urai Strategi NU, Isu Indonesia Timur dan Kesejahteraan Guru Mengemuka

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 376
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Zulfa Musthofa, mengurai arah strategi kepemimpinan NU sekaligus menyerap berbagai aspirasi daerah dalam agenda silaturahim bersama PCNU se-Gorontalo dan tiga cabang PCNU dari Sulawesi Utara, Ahad (19/4/2026), di Kantor PWNU Gorontalo. Dalam pemaparannya, Zulfa Musthofa menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan […]

  • Politik Identitas di Ruang Publik; Sebuah Gugatan Atas Praktik Penamaan Fasilitas Umum di Era Rum Pagau Jilid II

    Politik Identitas di Ruang Publik; Sebuah Gugatan Atas Praktik Penamaan Fasilitas Umum di Era Rum Pagau Jilid II

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Nurmawan Pakaya
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Pernakah kita berpikir kenapa fasilitas publik seperti rumah sakit atau taman kota bisa dinamai sesuai dengan nama seseorang? Memang sih, terkadang kita menganggap bagian dari menamai ruang publik itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada seseorang. Tapi, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah; apakah semua fasilitas publik harus terhubung dengan nama seseorang? Lebih-lebih di balik penamaan […]

  • Mengapa Literasi Keuangan Perempuan Menentukan Masa Depan Anak

    Mengapa Literasi Keuangan Perempuan Menentukan Masa Depan Anak

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Sutanti Idris
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Di tengah perubahan ekonomi yang semakin kompleks, perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai pendamping dalam rumah tangga, melainkan sebagai penentu arah masa depan keluarga. Salah satu kekuatan terbesar perempuan modern hari ini bukan hanya pendidikan tinggi atau karier, tetapi kemampuan mengelola keuangan dengan bijak. Literasi keuangan perempuan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, […]

  • Belum Genap Sebulan Menjabat, Hakim MK Adies Kadir digugat 21 Guru Besar ke MKMK

    Belum Genap Sebulan Menjabat, Hakim MK Adies Kadir digugat 21 Guru Besar ke MKMK

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 298
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Sebanyak 21 guru besar, dosen, hingga praktisi hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan Hakim Konstitusi Adies Kadir ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Laporan tersebut diajukan setelah Adies resmi mengucap sumpah jabatan sebagai hakim MK pada Kamis (5/2/2026). Perwakilan CALS, Yance Arizona, mengatakan pelaporan dilakukan untuk menjaga keluhuran […]

expand_less