Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Politik Identitas di Ruang Publik; Sebuah Gugatan Atas Praktik Penamaan Fasilitas Umum di Era Rum Pagau Jilid II

  • account_circle Nurmawan Pakaya
  • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
  • visibility 153
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pernakah kita berpikir kenapa fasilitas publik seperti rumah sakit atau taman kota bisa dinamai sesuai dengan nama seseorang? Memang sih, terkadang kita menganggap bagian dari menamai ruang publik itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada seseorang. Tapi, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah; apakah semua fasilitas publik harus terhubung dengan nama seseorang? Lebih-lebih di balik penamaan itu ada kepentingan politik di baliknya? Misalkan.

Belum lama ini, bupati Rum Pagau melakukan langkah yang cukup kontroversial; mengganti nama RS Tani dan Nelayan menjadi nama seseorang yang (masih) punya hubungan keluarga dengan seorang politisi besar di Gorontalo. Sepak terjang Rum Pagau dalam menamai fasilitas publik dengan nama tokoh memang bukan pertama kali ia lakukan. Sebelumnya, Rum juga pernah menyematkan nama Presiden RI Ke-2 pada bangunan jembatan di pusat kabupaten saat ia menjabat Bupati Boalemo pada periode pertamanya (2012-2017).

Maka untuk yang kedua kalinya, ihwal pergantian nama pada fasilitas publik ini, sepintas dianggap biasa saja oleh kroni-kroninya Rum Pagau; “kalau torang suka mo ganti nama, ngoni mo bekeng apa? Kalau ngana jadi bupati tahun 2029 nanti ngana ganti dengan nga pe nama sandiri itu nama Rumah Sakit” saking orang-orang itu mengaggap langkah Rum biasa saja dan wajar sebab ia seorang Bupati, maka celutukan itu muncul. Mereka nyaris tidak menyadari efek jangka panjang dari kebijakan ini kelak bisa membahayakan dinamika politik lokal yang ada di daerah.

Dalam Catatan kali ini, saya ingin mengajak sauadara sekalian untuk bisa melihat dengan kacamata penuh kesadaran tanpa pengaruh mantera atau guna-guna, cacicu, fafifu politik yang kerap menjadi alat pembenaran mereka. Sederhana saja; alasan di balik pergantian nama itu!

Setelah melewati debat kusir via daring pada tulisan saya yang sebelumnya, saya menemukan alasan di balik pergantian nama tersebut. Bahwasanya penggantian nama itu bertujuan untuk mempermudah lobi anggaran perbaikan rumah sakit. Dan ya, saya maupun anda yang mungkin menyimak perdebatan itu kita semua tidak salah baca. Lobi anggaran!

Lantas bagaimana bisa Rumah Sakit yang seharusnya menjadi tempat untuk melayani kesehatan masyarakat, justeru terkesan dijadikan alat untuk menegosiasikan anggaran dengan tokoh politik. Dan lagi, ini dia yang menjadi masalah besar. Ganti nama fasilitas publik supaya bisa mendapatkan keuntungan politik. Eh, anggran maksudnya. Ya, sama aja sih. Sementara di ruang-ruang yang tidak terlihat bahkan nyaris tidak terdengar suaranya, mereka berbisik “perbaharui fasilitasnya bukan ganti namanya!”.

Maka penting untuk kita pahami bahwa rumah sakit, seperti halnya fasilitas publik lainnya, adalah milik rakyat. Yang jelas-jelas fasilitas publik ini didanai oleh pajak rakyat, dengan kata lain dana untuk pembangunan dan perbaikan rumah sakit digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya untuk transaksi politik keluarga atau kelompok tertentu.  Sayangnya, dalam kasus ini, kita melihat bagaimana fasilitas publik dijadikan objek untuk melobi dan mendapatkan keuntungan bagi segelintir orang yang terhubung dengan kekuasaan politik. Rumah sakit yang seharusnya menjadi ruang netral untuk masyrakat malah dipolitisasi.

Bayangkan jika ini menjadi kebiasaan. Apa jadinya jika setiap fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, atau jalan, terus menerus dinamai dengan nama-nama politisi atau keluarga dari politisi tertentu? Jika demikian, tanyakan lagi kepada diri kita, apakah kita mau hidup di sebuah kota atau daerah di mana setiap jalanan dan bangunan publik terhubung dengan nama-nama keluarga politisi tertentu? Dan sebagai warga negara yang mendambakan keadilan dan trasparasi, kita juga berhak bertanya; kenapa nama fasilitas publik harus digunakan sebagai alat politik? Apakah ini benar-benar tentang memaksimalkan pelayanan publik, atau justeru lebih kepada siapa yang nantinya akan mendapatkan manfaat dari nama tersebut? Pun kita juga perlu mempertanyakan apakah kebijakan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat atau sekadar kebutuhan politis semata? Bukankah lobi anggaran untuk perbaikan rumah sakit harus didorong oleh kebutuhan nyata masyarakat? Bukan karena ada nama keluarga politisi yang harus ditempatkan di plang depan! Perlu diingat, kita tidak anti pada penghormatan namun bukan berarti kita harus diam ketika ruang publik kita dikorbankan!

Sampai di sini, jika saudara masih beranggapan tulisan saya adalah bagian dari ketidak berdayaan saya (sebut saja gagal move on), pasca kekalahan pilkada tahuan lalu, saudara keliru. Justeru dengan cara pandang seperti itu saudara seolah lepas tangan sembari menutup mata dengan produk kekuasaan yang telah melanggar batasan. Batasan yang saya maksudkan adalah netralitas ruang publik itu sendiri yang seyogyanya adalah ruang aman bagi seluruh masyarakat. Dan jika saudara membiarkan ruang publik itu dicemari dengan intrik politik, saudara sebenanrnya sedang merusak pondasi keadilan sosial dan pelayanan publik yang adil.

Parahnya lagi, tanpa disadari bahwa tindakan kita yang menganggap ini adalah hal yang wajar secara tidak langsung kita sedang memberikan izin bagi politisi untuk mengambil alih ruang yang seharusnya itu milik rakyat.

Terakhir, sekiranya jika saudara bagian dari kroni Rum Pagau dan tak sengaja membaca tulisan ini, sampaikan bahwa kritik ini bukan menyerang pribadi Rum Pagau atau siapapun secara pribadi, tapi untuk memperingatkan kita semua bahwa politik tidak boleh masuk ke dalam ruang publik yang seharusnya itu adalah milik semua orang. Kita berhak memiliki ruang yang netral, ruang yang tidak dipengaruhi oleh keluarga atau kelompok politisi tertentu. Kita berhak untuk memiliki rumah sakit yang hanya memikirkan bagaimana menyembuhkan orang sakit, bukan rumah sakit yang lebih peduli dengan siapa yang punya koneksi politik.

Sebab pada akhirnya, yang kita inginkan adalah pelayanan publik yang benar-benar melayani, bukan sekadar memberi nama atau simbol politik yang belum tentu berdampak langsung pada pelayanan itu sendiri.

Semoga hari senin kita menyenangkan…

  • Penulis: Nurmawan Pakaya
  • Editor: Nurmawan Pakaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • QRIS Menyapa Gorontalo, Bank Indonesia Perkuat Literasi Pembayaran Digital di Pekan Ekonomi Syariah

    QRIS Menyapa Gorontalo, Bank Indonesia Perkuat Literasi Pembayaran Digital di Pekan Ekonomi Syariah

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Pekan Ekonomi Syariah yang digelar oleh PWNU Gorontalo menjadi ajang kolaborasi penting antara lembaga keagamaan, pelaku usaha, dan lembaga keuangan. Kegiatan yang berlangsung di kantor PWNU Gorontalo ini menghadirkan berbagai agenda edukatif, mulai dari expo UMKM, seminar investasi syariah, hingga sosialisasi sistem pembayaran digital oleh Bank Indonesia, Rabu (29/10/2025). Dalam kegiatan Sosialisasi QRIS, Bank Indonesia […]

  • BIM-MALUT Gelar Aksi di Kantor Pusat PT Harita Group Jakarta, Kecam Pencemaran Cr 6 di Pulau Obi

    BIM-MALUT Gelar Aksi di Kantor Pusat PT Harita Group Jakarta, Kecam Pencemaran Cr 6 di Pulau Obi

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Aktivis Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM-MALUT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Harita Group di Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang nikel tersebut di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, 14 Mei 2025. Dalam orasinya, massa BIM-MALUT mengecam tindakan PT Harita […]

  • Menuju Bank Gorontalo: Mungkinkah Pisah dari Bank SulutGo?

    Menuju Bank Gorontalo: Mungkinkah Pisah dari Bank SulutGo?

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Rencana pembentukan Bank Gorontalo kembali mencuat ke permukaan. Gagasan ini sebenarnya bukan hal baru, namun perdebatan soal peluang dan tantangannya kini semakin menarik untuk dikaji secara lebih serius. Bank SulutGo sendiri memiliki sejarah panjang. Didirikan pertama kali pada 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, bank ini lahir sebagai instrumen perbankan daerah untuk […]

  • Hisab Kemenag: Hilal Awal Syawal 1447 H Belum Penuhi Kriteria MABIMS, Lebaran Berpotensi 21 Maret 2026

    Hisab Kemenag: Hilal Awal Syawal 1447 H Belum Penuhi Kriteria MABIMS, Lebaran Berpotensi 21 Maret 2026

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 591
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan bahwa posisi hilal awal Syawal 1447 Hijriah secara hisab belum memenuhi kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Dengan kondisi tersebut, Idulfitri 1447 H berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Hal ini disampaikan Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep […]

  • Tak Biasa, Gorontalo Gelar Lomba Toilet Terbersih Tiap Bulan

    Tak Biasa, Gorontalo Gelar Lomba Toilet Terbersih Tiap Bulan

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 313
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan inovasi unik dalam membangun budaya bersih di lingkungan sekolah, yakni melalui lomba “toilet terbersih” yang digelar setiap bulan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Husin Ali, menjelaskan bahwa program ini tidak sekadar menilai kebersihan fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter […]

  • BSG Dukung Skema Pembiayaan Melawan Rentenir, Tutup Rangkaian PES PWNU Gorontalo 2025

    BSG Dukung Skema Pembiayaan Melawan Rentenir, Tutup Rangkaian PES PWNU Gorontalo 2025

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Rangkaian kegiatan Pekan Ekonomi Syariah (PES) 2025 yang digelar oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo resmi ditutup dengan seminar bertema “Skema Pembiayaan Melawan Rentenir”, Kamis (30/10/2025). Acara yang berlangsung di pelataran Kantor PWNU Gorontalo ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian kegiatan PES yang telah diselenggarakan sejak 28 Oktober 2025. Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari […]

expand_less