Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Politik Identitas di Ruang Publik; Sebuah Gugatan Atas Praktik Penamaan Fasilitas Umum di Era Rum Pagau Jilid II

  • account_circle Nurmawan Pakaya
  • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
  • visibility 134
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pernakah kita berpikir kenapa fasilitas publik seperti rumah sakit atau taman kota bisa dinamai sesuai dengan nama seseorang? Memang sih, terkadang kita menganggap bagian dari menamai ruang publik itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada seseorang. Tapi, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah; apakah semua fasilitas publik harus terhubung dengan nama seseorang? Lebih-lebih di balik penamaan itu ada kepentingan politik di baliknya? Misalkan.

Belum lama ini, bupati Rum Pagau melakukan langkah yang cukup kontroversial; mengganti nama RS Tani dan Nelayan menjadi nama seseorang yang (masih) punya hubungan keluarga dengan seorang politisi besar di Gorontalo. Sepak terjang Rum Pagau dalam menamai fasilitas publik dengan nama tokoh memang bukan pertama kali ia lakukan. Sebelumnya, Rum juga pernah menyematkan nama Presiden RI Ke-2 pada bangunan jembatan di pusat kabupaten saat ia menjabat Bupati Boalemo pada periode pertamanya (2012-2017).

Maka untuk yang kedua kalinya, ihwal pergantian nama pada fasilitas publik ini, sepintas dianggap biasa saja oleh kroni-kroninya Rum Pagau; “kalau torang suka mo ganti nama, ngoni mo bekeng apa? Kalau ngana jadi bupati tahun 2029 nanti ngana ganti dengan nga pe nama sandiri itu nama Rumah Sakit” saking orang-orang itu mengaggap langkah Rum biasa saja dan wajar sebab ia seorang Bupati, maka celutukan itu muncul. Mereka nyaris tidak menyadari efek jangka panjang dari kebijakan ini kelak bisa membahayakan dinamika politik lokal yang ada di daerah.

Dalam Catatan kali ini, saya ingin mengajak sauadara sekalian untuk bisa melihat dengan kacamata penuh kesadaran tanpa pengaruh mantera atau guna-guna, cacicu, fafifu politik yang kerap menjadi alat pembenaran mereka. Sederhana saja; alasan di balik pergantian nama itu!

Setelah melewati debat kusir via daring pada tulisan saya yang sebelumnya, saya menemukan alasan di balik pergantian nama tersebut. Bahwasanya penggantian nama itu bertujuan untuk mempermudah lobi anggaran perbaikan rumah sakit. Dan ya, saya maupun anda yang mungkin menyimak perdebatan itu kita semua tidak salah baca. Lobi anggaran!

Lantas bagaimana bisa Rumah Sakit yang seharusnya menjadi tempat untuk melayani kesehatan masyarakat, justeru terkesan dijadikan alat untuk menegosiasikan anggaran dengan tokoh politik. Dan lagi, ini dia yang menjadi masalah besar. Ganti nama fasilitas publik supaya bisa mendapatkan keuntungan politik. Eh, anggran maksudnya. Ya, sama aja sih. Sementara di ruang-ruang yang tidak terlihat bahkan nyaris tidak terdengar suaranya, mereka berbisik “perbaharui fasilitasnya bukan ganti namanya!”.

Maka penting untuk kita pahami bahwa rumah sakit, seperti halnya fasilitas publik lainnya, adalah milik rakyat. Yang jelas-jelas fasilitas publik ini didanai oleh pajak rakyat, dengan kata lain dana untuk pembangunan dan perbaikan rumah sakit digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya untuk transaksi politik keluarga atau kelompok tertentu.  Sayangnya, dalam kasus ini, kita melihat bagaimana fasilitas publik dijadikan objek untuk melobi dan mendapatkan keuntungan bagi segelintir orang yang terhubung dengan kekuasaan politik. Rumah sakit yang seharusnya menjadi ruang netral untuk masyrakat malah dipolitisasi.

Bayangkan jika ini menjadi kebiasaan. Apa jadinya jika setiap fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, atau jalan, terus menerus dinamai dengan nama-nama politisi atau keluarga dari politisi tertentu? Jika demikian, tanyakan lagi kepada diri kita, apakah kita mau hidup di sebuah kota atau daerah di mana setiap jalanan dan bangunan publik terhubung dengan nama-nama keluarga politisi tertentu? Dan sebagai warga negara yang mendambakan keadilan dan trasparasi, kita juga berhak bertanya; kenapa nama fasilitas publik harus digunakan sebagai alat politik? Apakah ini benar-benar tentang memaksimalkan pelayanan publik, atau justeru lebih kepada siapa yang nantinya akan mendapatkan manfaat dari nama tersebut? Pun kita juga perlu mempertanyakan apakah kebijakan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat atau sekadar kebutuhan politis semata? Bukankah lobi anggaran untuk perbaikan rumah sakit harus didorong oleh kebutuhan nyata masyarakat? Bukan karena ada nama keluarga politisi yang harus ditempatkan di plang depan! Perlu diingat, kita tidak anti pada penghormatan namun bukan berarti kita harus diam ketika ruang publik kita dikorbankan!

Sampai di sini, jika saudara masih beranggapan tulisan saya adalah bagian dari ketidak berdayaan saya (sebut saja gagal move on), pasca kekalahan pilkada tahuan lalu, saudara keliru. Justeru dengan cara pandang seperti itu saudara seolah lepas tangan sembari menutup mata dengan produk kekuasaan yang telah melanggar batasan. Batasan yang saya maksudkan adalah netralitas ruang publik itu sendiri yang seyogyanya adalah ruang aman bagi seluruh masyarakat. Dan jika saudara membiarkan ruang publik itu dicemari dengan intrik politik, saudara sebenanrnya sedang merusak pondasi keadilan sosial dan pelayanan publik yang adil.

Parahnya lagi, tanpa disadari bahwa tindakan kita yang menganggap ini adalah hal yang wajar secara tidak langsung kita sedang memberikan izin bagi politisi untuk mengambil alih ruang yang seharusnya itu milik rakyat.

Terakhir, sekiranya jika saudara bagian dari kroni Rum Pagau dan tak sengaja membaca tulisan ini, sampaikan bahwa kritik ini bukan menyerang pribadi Rum Pagau atau siapapun secara pribadi, tapi untuk memperingatkan kita semua bahwa politik tidak boleh masuk ke dalam ruang publik yang seharusnya itu adalah milik semua orang. Kita berhak memiliki ruang yang netral, ruang yang tidak dipengaruhi oleh keluarga atau kelompok politisi tertentu. Kita berhak untuk memiliki rumah sakit yang hanya memikirkan bagaimana menyembuhkan orang sakit, bukan rumah sakit yang lebih peduli dengan siapa yang punya koneksi politik.

Sebab pada akhirnya, yang kita inginkan adalah pelayanan publik yang benar-benar melayani, bukan sekadar memberi nama atau simbol politik yang belum tentu berdampak langsung pada pelayanan itu sendiri.

Semoga hari senin kita menyenangkan…

  • Penulis: Nurmawan Pakaya
  • Editor: Nurmawan Pakaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dakwah dengan Akhlak, Bukan Amarah: Pesan KH. Hasyim Asy’ari yang Relevan Hingga Kini Play Button

    Dakwah dengan Akhlak, Bukan Amarah: Pesan KH. Hasyim Asy’ari yang Relevan Hingga Kini

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 386
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Bagaimana seharusnya Islam hadir di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya menjalankan syariat? Pertanyaan inilah yang menjadi pokok bahasan dalam sebuah pengajian yang digelar secara mendadak dan disiarkan melalui kanal youtube NUtizen Televisi, pada dua tahun yang lalu. Pengajian tersebut disampaikan oleh KH. Abdullah Aniq Nawawi, MA, Katib Syuriyah PWNU Gorontalo sekaligus Pengurus Lembaga […]

  • Jakarta Bukan Indonesia: Menimbang Federalisme dan Otoritas Kharismatik

    Jakarta Bukan Indonesia: Menimbang Federalisme dan Otoritas Kharismatik

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Muhammad Kamal
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Perdebatan mengenai bentuk negara tidak pernah benar-benar usai. Ia muncul kembali setiap kali ketimpangan pembangunan melebar, distribusi sumber daya dipersoalkan, atau hubungan pemerintah pusat dan daerah dipenuhi rasa saling curiga. Pertanyaan yang mengemuka bukan lagi sekadar apakah Indonesia harus tetap menjadi negara kesatuan, melainkan apakah pola penyelenggaraannya yang masih menyisakan watak sentralistik masih memadai untuk […]

  • Adhan Ultimatum Warga: 3 Hari Kosongkan Lahan Eks Terminal, Jika Tidak Dibongkar!

    Adhan Ultimatum Warga: 3 Hari Kosongkan Lahan Eks Terminal, Jika Tidak Dibongkar!

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 257
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemerintah Kota Gorontalo mempercepat pembangunan Kantor Wali Kota baru dengan mulai melakukan pembongkaran bangunan di kawasan eks Terminal 42 Andalas. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa langkah awal difokuskan pada pembongkaran aset milik pemerintah agar proses pembangunan dapat segera berjalan. “Untuk sementara kita bongkar yang milik pemerintah kota dulu,” ujar Adhan usai […]

  • Pemkot Gorontalo Paparkan Arah Pembangunan 2026, Penanganan Banjir hingga Jalan Jadi Prioritas

    Pemkot Gorontalo Paparkan Arah Pembangunan 2026, Penanganan Banjir hingga Jalan Jadi Prioritas

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 216
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemerintah Kota Gorontalo melalui Kepala Dinas PUPR, Meidy N. Silangen, memaparkan arah pembangunan infrastruktur tahun 2026 dalam kegiatan silaturahmi bersama masyarakat pada rangkaian HUT ke-298 Kota Gorontalo, yang digelar di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Jumat (3/4/2026). Dalam pemaparannya, Meidy menegaskan bahwa sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, meskipun pemerintah daerah menghadapi […]

  • Nasionalisme: Etalase Kekuasaan dan Imajinasi yang Terbajak

    Nasionalisme: Etalase Kekuasaan dan Imajinasi yang Terbajak

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Kamal
    • visibility 435
    • 0Komentar

    Nasionalisme berangkat dari pertanyaan paling mendasar tentang manusia: siapa saya dan di mana posisi saya. Jawaban atas identitas inilah yang kemudian membimbing cara hidup, pilihan moral, dan tindakan politik. Dalam kerangka ini, bangsa diposisikan sebagai komunitas utama yang membentuk kewajiban normatif individu. Pemikiran ini sejalan dengan antropolog Benedict Anderson yang menegaskan bahwa nasionalisme adalah sebuah […]

  • Tenggeyamo, Sidang Isbat ala Gorontalo menentukan Awal Ramadan dan 1 Syawal

    Tenggeyamo, Sidang Isbat ala Gorontalo menentukan Awal Ramadan dan 1 Syawal

    • calendar_month Rabu, 5 Mar 2025
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Tradisi Tenggeyamo diketahui ada sejak zaman kesultanan Gorontalo dan hingga kini masih digelar setiap tahun. Sebelum penetapan, biasanya agenda diawali dengan ceramah tentang asal-muasal bulan Ramadan sambil menunggu hasil sidang isbat dari pemerintah dalam menentukan awal Ramadan dan 1 Syawal. Gelaran Tanggeyamo biasanya dilakukan di rumah adat atau di rumah dinas kepala daerah di Gorontalo. […]

expand_less