Breaking News
light_mode
Trending Tags

Politik Identitas di Ruang Publik; Sebuah Gugatan Atas Praktik Penamaan Fasilitas Umum di Era Rum Pagau Jilid II

  • account_circle Nurmawan Pakaya
  • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
  • visibility 92
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pernakah kita berpikir kenapa fasilitas publik seperti rumah sakit atau taman kota bisa dinamai sesuai dengan nama seseorang? Memang sih, terkadang kita menganggap bagian dari menamai ruang publik itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada seseorang. Tapi, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah; apakah semua fasilitas publik harus terhubung dengan nama seseorang? Lebih-lebih di balik penamaan itu ada kepentingan politik di baliknya? Misalkan.

Belum lama ini, bupati Rum Pagau melakukan langkah yang cukup kontroversial; mengganti nama RS Tani dan Nelayan menjadi nama seseorang yang (masih) punya hubungan keluarga dengan seorang politisi besar di Gorontalo. Sepak terjang Rum Pagau dalam menamai fasilitas publik dengan nama tokoh memang bukan pertama kali ia lakukan. Sebelumnya, Rum juga pernah menyematkan nama Presiden RI Ke-2 pada bangunan jembatan di pusat kabupaten saat ia menjabat Bupati Boalemo pada periode pertamanya (2012-2017).

Maka untuk yang kedua kalinya, ihwal pergantian nama pada fasilitas publik ini, sepintas dianggap biasa saja oleh kroni-kroninya Rum Pagau; “kalau torang suka mo ganti nama, ngoni mo bekeng apa? Kalau ngana jadi bupati tahun 2029 nanti ngana ganti dengan nga pe nama sandiri itu nama Rumah Sakit” saking orang-orang itu mengaggap langkah Rum biasa saja dan wajar sebab ia seorang Bupati, maka celutukan itu muncul. Mereka nyaris tidak menyadari efek jangka panjang dari kebijakan ini kelak bisa membahayakan dinamika politik lokal yang ada di daerah.

Dalam Catatan kali ini, saya ingin mengajak sauadara sekalian untuk bisa melihat dengan kacamata penuh kesadaran tanpa pengaruh mantera atau guna-guna, cacicu, fafifu politik yang kerap menjadi alat pembenaran mereka. Sederhana saja; alasan di balik pergantian nama itu!

Setelah melewati debat kusir via daring pada tulisan saya yang sebelumnya, saya menemukan alasan di balik pergantian nama tersebut. Bahwasanya penggantian nama itu bertujuan untuk mempermudah lobi anggaran perbaikan rumah sakit. Dan ya, saya maupun anda yang mungkin menyimak perdebatan itu kita semua tidak salah baca. Lobi anggaran!

Lantas bagaimana bisa Rumah Sakit yang seharusnya menjadi tempat untuk melayani kesehatan masyarakat, justeru terkesan dijadikan alat untuk menegosiasikan anggaran dengan tokoh politik. Dan lagi, ini dia yang menjadi masalah besar. Ganti nama fasilitas publik supaya bisa mendapatkan keuntungan politik. Eh, anggran maksudnya. Ya, sama aja sih. Sementara di ruang-ruang yang tidak terlihat bahkan nyaris tidak terdengar suaranya, mereka berbisik “perbaharui fasilitasnya bukan ganti namanya!”.

Maka penting untuk kita pahami bahwa rumah sakit, seperti halnya fasilitas publik lainnya, adalah milik rakyat. Yang jelas-jelas fasilitas publik ini didanai oleh pajak rakyat, dengan kata lain dana untuk pembangunan dan perbaikan rumah sakit digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya untuk transaksi politik keluarga atau kelompok tertentu.  Sayangnya, dalam kasus ini, kita melihat bagaimana fasilitas publik dijadikan objek untuk melobi dan mendapatkan keuntungan bagi segelintir orang yang terhubung dengan kekuasaan politik. Rumah sakit yang seharusnya menjadi ruang netral untuk masyrakat malah dipolitisasi.

Bayangkan jika ini menjadi kebiasaan. Apa jadinya jika setiap fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, atau jalan, terus menerus dinamai dengan nama-nama politisi atau keluarga dari politisi tertentu? Jika demikian, tanyakan lagi kepada diri kita, apakah kita mau hidup di sebuah kota atau daerah di mana setiap jalanan dan bangunan publik terhubung dengan nama-nama keluarga politisi tertentu? Dan sebagai warga negara yang mendambakan keadilan dan trasparasi, kita juga berhak bertanya; kenapa nama fasilitas publik harus digunakan sebagai alat politik? Apakah ini benar-benar tentang memaksimalkan pelayanan publik, atau justeru lebih kepada siapa yang nantinya akan mendapatkan manfaat dari nama tersebut? Pun kita juga perlu mempertanyakan apakah kebijakan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat atau sekadar kebutuhan politis semata? Bukankah lobi anggaran untuk perbaikan rumah sakit harus didorong oleh kebutuhan nyata masyarakat? Bukan karena ada nama keluarga politisi yang harus ditempatkan di plang depan! Perlu diingat, kita tidak anti pada penghormatan namun bukan berarti kita harus diam ketika ruang publik kita dikorbankan!

Sampai di sini, jika saudara masih beranggapan tulisan saya adalah bagian dari ketidak berdayaan saya (sebut saja gagal move on), pasca kekalahan pilkada tahuan lalu, saudara keliru. Justeru dengan cara pandang seperti itu saudara seolah lepas tangan sembari menutup mata dengan produk kekuasaan yang telah melanggar batasan. Batasan yang saya maksudkan adalah netralitas ruang publik itu sendiri yang seyogyanya adalah ruang aman bagi seluruh masyarakat. Dan jika saudara membiarkan ruang publik itu dicemari dengan intrik politik, saudara sebenanrnya sedang merusak pondasi keadilan sosial dan pelayanan publik yang adil.

Parahnya lagi, tanpa disadari bahwa tindakan kita yang menganggap ini adalah hal yang wajar secara tidak langsung kita sedang memberikan izin bagi politisi untuk mengambil alih ruang yang seharusnya itu milik rakyat.

Terakhir, sekiranya jika saudara bagian dari kroni Rum Pagau dan tak sengaja membaca tulisan ini, sampaikan bahwa kritik ini bukan menyerang pribadi Rum Pagau atau siapapun secara pribadi, tapi untuk memperingatkan kita semua bahwa politik tidak boleh masuk ke dalam ruang publik yang seharusnya itu adalah milik semua orang. Kita berhak memiliki ruang yang netral, ruang yang tidak dipengaruhi oleh keluarga atau kelompok politisi tertentu. Kita berhak untuk memiliki rumah sakit yang hanya memikirkan bagaimana menyembuhkan orang sakit, bukan rumah sakit yang lebih peduli dengan siapa yang punya koneksi politik.

Sebab pada akhirnya, yang kita inginkan adalah pelayanan publik yang benar-benar melayani, bukan sekadar memberi nama atau simbol politik yang belum tentu berdampak langsung pada pelayanan itu sendiri.

Semoga hari senin kita menyenangkan…

  • Penulis: Nurmawan Pakaya
  • Editor: Nurmawan Pakaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua ISNU Gorontalo: NU Harus Jadi Pemain Utama dalam Ekonomi Syariah

    Ketua ISNU Gorontalo: NU Harus Jadi Pemain Utama dalam Ekonomi Syariah

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Gorontalo sekaligus Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., IPU., ASEAN.Eng, menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi syariah, bukan hanya menjpesadi penonton. Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Eduart saat menjadi narasumber dalam Seminar Manajemen Bisnis bertema “MOU Kementerian Koperasi: […]

  • Febrina, Dewan Pembina DPP GENINUSA : Intinya Geninusa Harus Tetap Kritis Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Febrina, Dewan Pembina DPP GENINUSA : Intinya Geninusa Harus Tetap Kritis Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Dewan Pengurus Pusat Gerakan Santripreneur Nusantara (DPP GENINUSA), menggelar buka puasa bersama dan berbagi takjil dengan ibu Febrina sebagai salah satu dewan pembina Geninusa di kediamannya, Jakarta Selatan, Jum’at 07 Maret 2025. Sebagai salah satu dewan pembina Geninusa, ibu Febrina juga memberikan pesan sebagai dorongan kepada pengurus DPP Geninusa. Harapannya geninusa harus tetap konsisten dan […]

  • Adhan Ultimatum Warga: 3 Hari Kosongkan Lahan Eks Terminal, Jika Tidak Dibongkar!

    Adhan Ultimatum Warga: 3 Hari Kosongkan Lahan Eks Terminal, Jika Tidak Dibongkar!

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemerintah Kota Gorontalo mempercepat pembangunan Kantor Wali Kota baru dengan mulai melakukan pembongkaran bangunan di kawasan eks Terminal 42 Andalas. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa langkah awal difokuskan pada pembongkaran aset milik pemerintah agar proses pembangunan dapat segera berjalan. “Untuk sementara kita bongkar yang milik pemerintah kota dulu,” ujar Adhan usai […]

  • Senja di Panti Waluya: Luka Anak Bangsa dan Rumah bagi Mereka yang Pernah Dibuang

    Senja di Panti Waluya: Luka Anak Bangsa dan Rumah bagi Mereka yang Pernah Dibuang

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Suaib Prawono
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Siang itu, Jakarta enggan berkompromi. Matahari menyengat tanpa ampun, membakar aspal dan menyilaukan pandangan. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, rombongan peserta Temu Nasional Gusdurian 2025 melangkah pelan, menyusuri lorong-lorong sejarah yang tak tercatat dalam buku pelajaran. Tujuan mereka bukan gedung megah atau aula ber-AC, melainkan sebuah bangunan sederhana di Jalan Kramat V Jakarta Pusat: Panti […]

  • Breaking News : Prabowo Serukan Perang Terhadap Sampah

    Breaking News : Prabowo Serukan Perang Terhadap Sampah

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 270
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Presiden Prabowo Subianto menyerukan perang terhadap sampah dan meminta seluruh kepala daerah, kementerian, serta lembaga negara untuk serius menangani persoalan lingkungan. Seruan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026). Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. […]

  • Kapal Nelayan Mati Mesin di Teluk Tomini, Seluruh Awak Berhasil Diselamatkan

    Kapal Nelayan Mati Mesin di Teluk Tomini, Seluruh Awak Berhasil Diselamatkan

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 250
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Sebuah kapal nelayan, KM Elnas III, dilaporkan mengalami mati mesin saat beroperasi di perairan Teluk Tomini. Beruntung, seluruh awak kapal berhasil ditemukan dalam kondisi selamat setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Kejadian ini pertama kali diketahui berdasarkan laporan nakhoda kapal, Rahman, pada Senin (16/3/2026) sekitar pukul 01.00 Wita. Saat itu, KM Elnas […]

expand_less