Breaking News
dark_mode
Trending Tags

LBH PB PMII Kecam Dugaan Illegal Logging CV AEM di Sula, Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan dan Copot Kepala UPTD KPH Kepulauan Sula

  • account_circle Risman Lutfi
  • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
  • visibility 294
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Nulondalo.com – Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PB PMII) mengecam keras dugaan skandal illegal logging yang melibatkan CV Anugerah Empat Mandiri (AEM) di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Perusahaan tersebut diduga kuat melakukan penebangan kayu di luar koordinat izin yang telah ditentukan, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kehutanan di Indonesia.

Abdul Haris Nepe, S.H. perwakilan LBH PB PMII menyatakan bahwa tindakan CV AEM bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan lingkungan yang terstruktur. Berdasarkan investigasi PC PMII Kepulauan Sula dan laporan masyarakat, aktivitas penebangan liar ini diduga telah merambah kawasan hutan yang tidak masuk dalam peta konsesi perusahaan.

Abdul Haris juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera mengambil langkah tegas.

“Kami meminta Pemerintah untuk tidak sekadar memberikan teguran, tetapi langsung melakukan pencabutan izin operasional CV AEM. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2013 yang telah diubah ke dalam UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), korporasi yang menebang pohon tanpa perizinan berusaha yang sah diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar,” tegas Abdul Haris Nepe selaku Ketua Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kemitraan mewakili LBH PB PMII.

Selain pihak korporasi, LBH PB PMII juga menuntut pertanggungjawaban dari aparatur negara di daerah. Mereka mendesak Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk segera mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Sula.

“Dugaan illegal logging yang dilakukan CV AEM mengindikasikan adanya kelemahan pengawasan atau bahkan potensi pembiaran oleh otoritas kehutanan setempat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan pembersihan institusi, LBH PB PMII mendesak agar Kepala UPTD KPH Sula segera dicopot dari jabatannya karena gagal menjaga kawasan hutan dari penjarahan ilegal,” tambahnya.

Abdul Haris Nepe, menilai bahwa jika praktik ini dibiarkan, maka ekosistem hutan di Kepulauan Sula akan berada di ambang kehancuran. Kerusakan hutan tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang mengancam keselamatan warga sekitar.

Abdul Haris Nepe juga menegaskan bahwa LBH PB PMII bersama PC PMII Kepulauan Sula berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan berkoordinasi dengan Satgas Pemberantasan Perusakan Hutan (Satgas PKH) serta Gakkum KLHK.

“PC PMII Kepulauan Sula dengan didampingi LBH PB PMII memstikan akan mengambil langkah hukum lebih lanjut jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari pemerintah terhadap CV AEM maupun oknum pejabat yang terlibat,” tutupnya.

  • Penulis: Risman Lutfi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akadnya Rapi, Akhlaknya Bolong

    Akadnya Rapi, Akhlaknya Bolong

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak
    • visibility 363
    • 0Komentar

    Kalau mendengar istilah “korporasi syariah”, banyak orang langsung merasa tenang. Seolah-olah begitu ada kata “syariah”, uang otomatis aman, laporan keuangan jujur, dan direksi langsung rajin tahajud. Padahal, kata Gus Dur, “Tidak semua yang pakai sarung itu kiai”, dan tidak semua yang berlabel syariah itu amanah. Di brosur, korporasi syariah digambarkan bak pesantren modern: bersih, rapi, […]

  • Gus Yahya: Muktamar PBNU Bisa Digelar Kapan Saja Asal Penuhi Syarat Konstitusional

    Gus Yahya: Muktamar PBNU Bisa Digelar Kapan Saja Asal Penuhi Syarat Konstitusional

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 232
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan usulan percepatan pelaksanaan Muktamar PBNU selama seluruh ketentuan konstitusional organisasi dipenuhi. Gus Yahya menyatakan, Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU bisa digelar kapan saja, bahkan “besok pagi”, asalkan dipimpin oleh dua pemegang mandat tertinggi organisasi, yakni Rais Aam PBNU […]

  • Tradisi Memperingati 1 Muharram di Gorontalo: Perpaduan Spiritualitas dan Budaya

    Tradisi Memperingati 1 Muharram di Gorontalo: Perpaduan Spiritualitas dan Budaya

    • calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Bulan Muharram, khususnya tanggal 1 Muharram, bukan hanya menandai tahun baru dalam kalender Islam, tetapi juga menjadi momen penting refleksi dan spiritualitas bagi masyarakat Gorontalo. Di wilayah ini, peringatan Muharram tidak sekadar seremonial, namun sarat dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Tradisi Buruda di Makam-makam Aulia Salah satu tradisi yang masih dilestarikan adalah Buruda atau […]

  • Kemenag Sulsel Serahkan SK Redistribusi PPPK, 66 Pegawai Kembali Bertugas di Daerah Asal

    Kemenag Sulsel Serahkan SK Redistribusi PPPK, 66 Pegawai Kembali Bertugas di Daerah Asal

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 319
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) redistribusi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Selasa (5/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan bagian dari upaya penataan dan optimalisasi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama. Sebanyak 66 PPPK dari berbagai kabupaten […]

  • Perempuan dan Financial Freedom di Era Digital

    Perempuan dan Financial Freedom di Era Digital

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Sutanti Idris
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Di era digital, perempuan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mencapai financial freedom. Kemajuan teknologi telah mengubah cara bekerja, berbisnis, berinvestasi, hingga mengelola keuangan. Kesempatan yang dahulu hanya dimiliki segelintir orang, kini terbuka bagi siapa saja yang mau belajar dan beradaptasi. Namun, kemudahan teknologi juga membawa tantangan. Akses belanja yang semakin praktis, maraknya pinjaman […]

  • As-Salam Tenjo Berbagi Tali Sayang 500 Paket ke Guru dan Murid

    As-Salam Tenjo Berbagi Tali Sayang 500 Paket ke Guru dan Murid

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 433
    • 0Komentar

    nulondalo.com -Lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan As-Salam Terpadu Tenjo (YATT) kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap keluarga besar sekolah dengan membagikan 500 paket “Tali Sayang” kepada para guru dan murid. Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan antara sekolah, yayasan, dan orang tua murid. Acara pembagian paket sembako ini […]

expand_less