Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Modernisasi Sistem Keuangan Pesantren di Era Digital

  • account_circle Sutanti Idris, S.E., CMC
  • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
  • visibility 238
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam membangun karakter, moral, dan pendidikan masyarakat. Selama bertahun-tahun, pesantren dikenal sebagai lembaga yang mengedepankan nilai kesederhanaan, keikhlasan, dan pendidikan berbasis spiritual. Namun di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, pesantren kini menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana mampu bertahan dan berkembang di era digital tanpa kehilangan identitas serta nilai-nilai dasarnya. Salah satu tantangan terbesar tersebut terletak pada pengelolaan sistem keuangan.

Di era modern saat ini, pengelolaan keuangan tidak lagi dapat dilakukan secara sederhana atau hanya berdasarkan kebiasaan lama. Pesantren kini bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga telah berkembang menjadi lembaga sosial dan ekonomi yang memiliki aktivitas keuangan cukup kompleks. Ada pembayaran pendidikan santri, pengelolaan unit usaha pesantren, dana zakat, infak, sedekah, wakaf, bantuan pemerintah, hingga donasi masyarakat yang semuanya membutuhkan sistem pencatatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sayangnya, masih banyak pesantren yang menjalankan sistem keuangan secara manual dan tradisional. Pencatatan pemasukan serta pengeluaran masih dilakukan menggunakan buku tulis sederhana, arsip belum tertata dengan baik, bahkan ada yang masih mengandalkan ingatan pengurus dalam pengelolaan dana. Kondisi seperti ini tentu berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan, ketidakefisienan, hingga lemahnya transparansi. Jika dibiarkan terus menerus, hal tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren itu sendiri.

Dalam perspektif akuntansi modern, transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan lembaga, termasuk lembaga pendidikan keagamaan. Pesantren perlu memahami bahwa sistem keuangan yang baik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari menjaga amanah. Kepercayaan wali santri, masyarakat, dan para donatur akan semakin kuat ketika pesantren mampu menunjukkan laporan keuangan yang jelas, rapi, dan profesional.

  • Penulis: Sutanti Idris, S.E., CMC

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wahdah Islamiyah Kota Gorontalo Gelar Mukerda XII, Ismail Madjid Tekankan Pembinaan Pemuda dan Kebersihan Kota

    Wahdah Islamiyah Kota Gorontalo Gelar Mukerda XII, Ismail Madjid Tekankan Pembinaan Pemuda dan Kebersihan Kota

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 292
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Kota Gorontalo menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) XII, Ahad (11/1/2025). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid. Dalam sambutannya, Sekda Ismail Madjid menyampaikan sejumlah pesan penting kepada Wahdah Islamiyah, khususnya terkait pembinaan generasi […]

  • KIBR Desak KPK Adili Ade Irawan, Dirut PT Halmahera Sukses Mineral Atas Dugaan Penyuapan WIUP

    KIBR Desak KPK Adili Ade Irawan, Dirut PT Halmahera Sukses Mineral Atas Dugaan Penyuapan WIUP

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Koalisi Independet Bersama Rakyat (KIBR) Gelar aksi demonstrasi di Kantor PT Halmahera Sukses Mineral dan KPK RI menyoroti persoalan di Maluku Utara Terkait Penyuapan Kepada Eks Gubernur Maluku Utara, almarhum Abdhul Gani Kasuba. Dalam Kasus Tersebut, diduga keterlibatan Direktur Uatama PT Halmahera Sukses Mineral Ade Irawan, Sebagai salah satu pihak yang ikut menyuap AGK. Jakarta, […]

  • Ketua DPD FKPR Desak BK DPRD Provinsi Gorontalo Jangan jadi pelindung kode etik

    Ketua DPD FKPR Desak BK DPRD Provinsi Gorontalo Jangan jadi pelindung kode etik

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 133
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Ketua DPD Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Kota Gorontalo, Ikbal Ka’u, kembali menyuarakan kritik keras terhadap kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam pernyataannya, ia menilai BK DPRD seolah-olah menjalankan fungsi pengawasan etik secara tebang pilih. Ikbal menyampaikan apresiasi bahwa BK DPRD mampu menyelesaikan persoalan terkait ucapan kontroversial anggota DPRD, Wahyu Moridu, […]

  • Demokrasi dan Distribusi Keadilan

    Demokrasi dan Distribusi Keadilan

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Siti Sara Malase
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Penulis : Siti Sara Malase Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang paling banyak diadopsi di dunia modern. Sejak akhir Perang Dingin, demokrasi menjadi standar legitimasi politik bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Secara konseptual, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, dalam praktiknya, demokrasi kerap mengalami penyempitan makna dengan direduksi […]

  • Pegadaian Kanwil IX Dorong Pelaku Usaha Lewat Promo Cashback Pinjaman Hingga RP 5 Juta

    Pegadaian Kanwil IX Dorong Pelaku Usaha Lewat Promo Cashback Pinjaman Hingga RP 5 Juta

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    PT Pegadaian terus mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya melalui program Pinjaman Usaha dengan beragam bonus menarik. Nasabah berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp 5 juta dengan berbagai benefit tambahan yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan usaha. Program ini berlaku untuk transaksi baru, baik bagi nasabah baru maupun nasabah eksisting, di outlet Pegadaian Konvensional maupun Syariah. Melalui […]

  • Komisi XI DPR Uji Kelayakan 10 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK pada 11 Maret 2026

    Komisi XI DPR Uji Kelayakan 10 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK pada 11 Maret 2026

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 180
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (11/3/2026). Uji kelayakan tersebut dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan. Jadwal Uji Kelayakan Berdasarkan jadwal […]

expand_less