Menjaga Representasi, Merawat Kepercayaan

Perdebatan mengenai ambang batas parlemen kembali menghangat setiap kali siklus pemilu mendekat. Angka-angka diperdebatkan dengan serius—3 persen, 4 persen, 5 persen—seolah keselamatan demokrasi kita bertumpu pada hitungan matematis itu. Stabilitas pemerintahan dijadikan alasan utama. Terlalu banyak partai di parlemen dianggap mengganggu efektivitas legislasi dan menyulitkan pembentukan koalisi.

Namun di balik perdebatan teknis tersebut, ada persoalan yang lebih mendasar dan sering terlewatkan: krisis kepercayaan publik terhadap partai politik dan memudarnya makna representasi dalam demokrasi kita.

Sejak Reformasi 1998, demokrasi Indonesia dibangun di atas semangat membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Partai politik ditempatkan sebagai pilar utama demokrasi perwakilan, jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan negara. Tetapi dua dekade lebih perjalanan reformasi memperlihatkan paradoks. Di satu sisi, prosedur demokrasi berjalan relatif mapan. Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap partai politik justru cenderung rendah.

Ruang publik kita sering kali menyaksikan partai lebih sibuk dalam perundingan kekuasaan ketimbang perumusan agenda ideologis yang jelas. Koalisi terbentuk dan berubah dengan cepat, sering tanpa perdebatan substantif yang memadai. Akibatnya, bagi sebagian warga, partai tampak semakin jauh dari pengalaman hidup sehari-hari mereka.

Dalam konteks krisis kepercayaan inilah ambang batas parlemen harus dibaca ulang. Ambang batas nasional bekerja dengan satu logika sederhana: partai yang tidak mencapai persentase suara tertentu secara nasional tidak diikutkan dalam konversi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Secara prosedural, aturan ini sah. Ia dirumuskan dalam undang-undang dan diterapkan secara konsisten.

Namun demokrasi tidak hanya soal kepastian prosedur. Ia juga soal rasa keadilan dan pengakuan. Ketika jutaan suara tidak terkonversi menjadi kursi karena terhalang ambang batas nasional, yang hilang bukan sekadar angka statistik, melainkan pengalaman politik warga. Pemilih yang telah menggunakan haknya secara sah dapat merasa bahwa pilihannya tidak diakui secara setara.

Argumen stabilitas tentu tidak dapat diabaikan. Fragmentasi ekstrem memang berpotensi menyulitkan pengambilan keputusan. Akan tetapi stabilitas yang dibangun di atas penghapusan representasi berisiko menjadi stabilitas yang rapuh. Ia mungkin efisien dalam jangka pendek, tetapi miskin legitimasi dalam jangka panjang.

Apalagi jika melihat dari hulu regulasi, negara telah menetapkan syarat yang sangat ketat bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Struktur organisasi harus menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Jumlah anggota minimal ditentukan secara rinci. Proses verifikasi administratif dan faktual dilakukan secara berlapis. Artinya, partai yang lolos sebagai peserta pemilu bukanlah entitas sembarangan.

Pertanyaannya, jika penyaringan di hulu sudah begitu ketat, apakah masih perlu penyaringan keras di hilir melalui ambang batas parlemen yang tinggi? Apakah penyederhanaan sistem kepartaian harus selalu dilakukan dengan mengorbankan konversi suara menjadi kursi?

Di sinilah gagasan ambang batas pembentukan fraksi layak dipertimbangkan secara lebih serius. Berbeda dengan ambang batas parlemen yang dapat menghapus hak partai atas kursi, ambang batas fraksi bekerja di level manajemen internal parlemen. Partai yang memperoleh kursi melalui mekanisme konversi suara tetap berhak mengirimkan wakilnya. Namun untuk membentuk fraksi mandiri, mereka harus memenuhi jumlah kursi tertentu. Jika tidak, mereka dapat bergabung dalam fraksi gabungan.

Pendekatan ini menyederhanakan tata kelola kelembagaan tanpa meniadakan representasi. Suara rakyat tetap terkonversi menjadi kursi. Efektivitas kerja parlemen tetap dijaga melalui pengelompokan fraksi yang rasional. Penyederhanaan terjadi pada struktur internal, bukan pada hak elektoral warga negara.