tambang ilegal gorontalo
Dugaan Setoran PETI di Pasir Putih Disorot FKPR, Aparat Diminta Telusuri Aliran Uang
- calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
- visibility 184
- 0Komentar
GORONTALO, NULONDALO.COM – Dugaan adanya praktik setoran atau “atensi” dalam aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan Pasir Putih, Kabupaten Gorontalo, kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi mengenai dugaan adanya pihak yang disebut-sebut menjadi pengepul setoran dari aktivitas PETI. Sorotan […]
PETI Molalahu Mulolo: Banyak yang Tahu, Tambang Terus Mengoyak (Bagian 1)
- calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
- visibility 277
- 0Komentar
Akhirnya Rapat Dengar Pendapat soal Pertambangan Emas Tanpa Izin terlaksana. Akhirnya. Kata itu layak diulang karena rapat tersebut sempat tertunda selama sepekan. Undangan RDP 14 Juli 2026 sudah beredar. Sehari sebelumnya bergeser dari jam 09.00 pagi menjadi pukul 13.00 siang. Lalu tiba-tiba dibatalkan. Ada sidang paripurna, begitu alasan yang disampaikan Aleg asal Molalahu Mulolo, Rusli […]
Polres Pohuwato Amankan Ekskavator dan Sejumlah Barang Bukti dalam Penindakan PETI di Desa Teratai
- calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
- visibility 186
- 0Komentar
nulondalo.com – Polres Pohuwato kembali melakukan penindakan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang beroperasi di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kamis (11/6/2026). Operasi penertiban tersebut dipimpin langsung Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni, S.I.K., M.H., didampingi para Pejabat Utama Polres Pohuwato, Kapolsek Marisa, serta personel gabungan. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan satu unit […]
Aktivis Pohuwato Desak Gubernur Gusnar Ismail Advokasi Revisi Permen ESDM 18/2025
- calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
- visibility 426
- 0Komentar
nulondalo.com – Aktivis asal Kabupaten Pohuwato, Muhajir Laindi, mendesak Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk mengambil langkah lebih konkret dalam menyelesaikan persoalan pertambangan rakyat di daerah tersebut. Ia meminta pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tetapi juga aktif mengadvokasi revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 yang dinilai belum […]
