Pemkot Gorontalo Paparkan Arah Pembangunan 2026, Penanganan Banjir hingga Jalan Jadi Prioritas

Nulondalo.com, MAROS — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros bersama Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Maros resmi dilantik dalam prosesi khidmat yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Mengakar di Maros, Bergerak untuk Peradaban” sebagai spirit perjuangan kader PMII dalam merawat nilai, tradisi, dan […]

Oleh : Mukari – (Dosen Sosiologi Fisipol Undar) Perdebatan sengit tentang kredibilitas ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mewarnai ruang publik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun beberapa klarifikasi resmi telah diberikan, masalah ini terus muncul, terutama melalui media sosial dan jaringan komunikasi alternatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa tuduhan tersebut telah menjadi bagian dari pertarungan […]

Jika nilai nilai Ramadhan mampu meresap dalam tata kelola negara, maka politik simbolik dapat berubah menjadi politik pertanggungjawaban. Retorika amanah diikuti transparansi. Bahasa keberpihakan diikuti kebijakan yang berpihak. Komitmen keadilan diikuti penegakan hukum yang konsisten. Stabilitas memang penting. Namun stabilitas yang tidak ditopang kepercayaan hanya akan menjadi ketenangan di permukaan. Demokrasi yang matang menuntut lebih […]

“Ini tentu memerlukan penjelasan yang sama dan terbuka, agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana haji sangat penting, mengingat besarnya anggaran serta dampaknya terhadap calon jemaah. Hidayat juga meminta pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif dan konsisten terkait kebijakan pembiayaan tersebut. “Ini harus diluruskan agar tidak terjadi kesimpangsiuran, apalagi […]

Kuasa hukum pemohon, Alif Resnu Ahmad, menilai pendanaan pesantren seharusnya diposisikan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945, bukan sekadar kebijakan yang bergantung pada diskresi pemerintah. “Persoalan pendanaan pendidikan, termasuk pesantren, harus dipandang sebagai kewajiban konstitusional negara. Bukan sekadar kebijakan yang bisa diberikan atau tidak diberikan berdasarkan alasan kemampuan […]

nulondalo.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian materiil Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), Rabu (24/6/2026). Permohonan dengan Nomor 217/PUU-XXIV/2026 itu diajukan oleh enam mahasiswa, yakni Alysa Milano Sepania, Aditya Zain, Affan Kurnia Fawwaz, Fransisca Denis Febrianti, Mukhammad […]