Industri Farmasi Nasional Tertinggal, DPR Beberkan Akar Masalahnya
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
- visibility 93
- print Cetak
Evita Nursanty menilai rendahnya daya saing industri farmasi nasional bukan disebabkan oleh lemahnya efisiensi produksi, melainkan tingginya biaya bahan baku dan ongkos produksi di dalam negeri.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
nulondalo.om – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menilai rendahnya daya saing industri farmasi nasional bukan disebabkan oleh lemahnya efisiensi produksi, melainkan tingginya biaya bahan baku dan ongkos produksi di dalam negeri. Kondisi ini membuat harga produk farmasi Indonesia sulit bersaing dengan produk impor.
Hal tersebut disampaikan Evita usai memimpin rapat Komisi VII DPR RI bersama Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Direktur Utama Bio Farma, Direktur Utama Kimia Farma, serta Direktur Utama Indofarma di PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).
“Kalau bahan bakunya mahal, otomatis harganya juga tinggi. Jadi bukan karena industrinya tidak efisien, tapi memang biaya memproduksi di Indonesia itu tinggi,” ujar Evita.
Menurutnya, terdapat banyak faktor yang memengaruhi tingginya biaya produksi industri farmasi nasional. Selain mahalnya bahan baku dan keterbatasan pasokan, harga gas industri yang tinggi juga menjadi salah satu beban utama yang menekan daya saing.
“Masalah gas, harga gas yang tinggi, bahan baku yang sulit, itu semua berkontribusi menurunkan daya saing kita. Kalau persoalan-persoalan di lapangan ini bisa kita carikan solusinya, saya yakin produk farmasi Indonesia tidak kalah dengan produk luar,” jelasnya.
Evita menekankan perlunya langkah kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran dari pemerintah untuk memperkuat industri farmasi nasional, baik di pasar domestik maupun global. Upaya peningkatan daya saing, kata dia, tidak bisa dilakukan secara parsial dan harus menyentuh akar persoalan biaya produksi.
Selain persoalan biaya, Evita juga menyoroti masih adanya tumpang tindih kebijakan antar kementerian dan lembaga dalam pengembangan industri nasional. Ia menilai penguatan industri tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Perindustrian, karena menyangkut banyak sektor lain, seperti lingkungan hidup, perizinan, dan AMDAL.
“Kebijakan kita ini masih tumpang tindih. Tidak bisa hanya Kemenperin saja kalau bicara izin industri. Ada kaitannya dengan lingkungan hidup, AMDAL, dan kementerian/lembaga lain. Semua harus punya political will,” tegasnya.
Politisi tersebut menambahkan, dengan komitmen politik yang kuat dan sinergi lintas kementerian dan lembaga, kemandirian industri farmasi nasional bukan hal yang mustahil untuk dicapai.
“Kalau semua kementerian dan lembaga memiliki political will untuk kemajuan dan kemandirian produk industri dalam negeri, insyaallah itu bisa terwujud,” pungkas Evita.
- Penulis: Tim Redaksi
- Editor: Djemi Radji
Saat ini belum ada komentar