Mahasiswa Doktor UIN Banten Tembus Jurnal Scopus Q1, Teliti Hukum Perceraian ASN
- account_circle Abdul Fajar
- calendar_month Senin, 16 Nov 2026
- visibility 44
- print Cetak

Martomo, mahasiswa Program Doktor Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berhasil memublikasikan penelitian ilmiah tentang hukum perceraian aparatur sipil negara (ASN) dalam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam yang terindeks Scopus Q1.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
NULONDALO.COM, BANTEN – Mahasiswa Program Doktor Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Martomo, berhasil memublikasikan penelitian ilmiah pada Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus Q1.
Publikasi tersebut menjadi capaian akademik yang menunjukkan kontribusi mahasiswa doktor dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam sekaligus memperkuat kolaborasi riset lintas perguruan tinggi.
Artikel berjudul “Administrative Permission and Proportional Formalism in Indonesian Civil-Servant Divorce Adjudication” diterbitkan pada Volume 11 Nomor 2 Tahun 2026, halaman 684–711.
Penelitian ini ditulis Martomo bersama Prof. Dr. Itang, M.Ag., Ketua Program Studi Doktor HKI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Edi Sofwan dan Dodi Sugianto dari Universitas Pamulang, serta Muhammad Aras Prabowo dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
Penelitian tersebut mengkaji persoalan persyaratan izin administratif dalam perkara perceraian aparatur sipil negara (ASN), terutama terkait pengaruh ketentuan administratif terhadap proses pemeriksaan dan pengambilan putusan pengadilan.
Dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis terhadap sejumlah putusan pengadilan, penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Pbr, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Pbr, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Ag/2024.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan izin administratif tidak semestinya diperlakukan sebagai hambatan mutlak bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Pengadilan perlu mempertimbangkan tujuan penerapan aturan administratif, dampak penundaan proses hukum, serta perlindungan hak para pihak secara proporsional.
Martomo menjelaskan, penelitian tersebut berangkat dari kebutuhan menghadirkan sistem hukum yang tidak hanya tertib secara prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif.
“Persyaratan administratif memiliki fungsi penting dalam menjaga tata kelola aparatur negara. Namun, penerapannya harus tetap mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat. Hukum tidak boleh kehilangan tujuan kemanusiaannya hanya karena persoalan prosedural,” ungkap Martomo.
Menurutnya, penelitian ini sekaligus memperlihatkan pentingnya penguatan kapasitas akademik mahasiswa doktor agar mampu menghasilkan gagasan ilmiah yang relevan dengan persoalan hukum nasional.
“Publikasi internasional bukan semata-mata soal reputasi akademik. Yang lebih penting adalah bagaimana penelitian memberikan kontribusi nyata terhadap pembaruan hukum dan praktik peradilan di Indonesia,” tambahnya.
Kolaborasi lintas perguruan tinggi ini menjadi salah satu bentuk sinergi akademik dalam menghasilkan penelitian yang tidak hanya memperkaya literatur hukum keluarga Islam, tetapi juga menawarkan perspektif bagi penguatan sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif.
Publikasi tersebut diharapkan dapat mendorong mahasiswa doktor lainnya untuk memperkuat penelitian berbasis persoalan nyata, memperluas jejaring akademik, serta meningkatkan kontribusi keilmuan Indonesia di tingkat internasional.
- Penulis: Abdul Fajar
- Editor: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar