Nelayan Daseng Karangria Tolak Kampung Nelayan Merah Putih, Persoalan Reklamasi Belum Tuntas
- account_circle Faisal Husuna
- calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
- visibility 56
- print Cetak

Sejumlah nelayan menggelar aksi penolakan reklamasi dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Stop Reklamasi”, “Ruang Hidup Nelayan”, dan “Nelayan Tolak Reklamasi” di atas perahu di perairan Manado Utara. Aksi ini menjadi bentuk perlawanan warga pesisir dalam mempertahankan ruang hidup dan kelestarian lingkungan laut.(Doc. LBH Manado)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MANADO, NULONDALO.COM – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir menghadapi penolakan di kawasan Daseng Karangria, Manado, Sulawesi Utara.
Masyarakat nelayan setempat meminta pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu persoalan reklamasi yang dinilai belum memiliki kepastian hukum sebelum menghadirkan program pembangunan baru di wilayah mereka.
Penolakan itu disampaikan saat Tim Surveyor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendatangi kawasan Daseng Karangria untuk melakukan survei dan pembahasan rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat secara terbuka menyatakan tidak menerima rencana pembangunan program KNMP di wilayah mereka.
Sikap tersebut bukan semata-mata penolakan terhadap pembangunan infrastruktur atau program peningkatan kesejahteraan nelayan. Masyarakat menilai pemerintah belum menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini mengancam ruang hidup dan sumber penghidupan mereka, yakni persoalan reklamasi di kawasan pesisir Manado Utara.
Masyarakat nelayan masih mempertanyakan status dan kepastian hukum perizinan reklamasi yang sebelumnya diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir kembali terancam oleh kebijakan pembangunan yang tidak memberikan jaminan perlindungan kepada nelayan.
Bagi masyarakat, kehadiran pemerintah melalui program Kampung Nelayan Merah Putih justru memunculkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan pembangunan pesisir.
Di satu sisi, pemerintah menawarkan program peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Namun, di sisi lain, persoalan reklamasi yang menjadi sumber keresahan masyarakat belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat meminta mereka kembali percaya terhadap program pembangunan, sementara persoalan yang mengancam ruang hidup mereka masih menggantung.
Empat Tuntutan Nelayan Daseng Karangria
Melalui pernyataan sikap tertanggal 18 November 2026, masyarakat nelayan Daseng Karangria menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, menolak rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Daseng Karangria dan meminta pemerintah menghormati keputusan serta kehendak masyarakat nelayan.
Kedua, menuntut transparansi dan kejelasan status perizinan reklamasi yang sebelumnya diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Ketiga, mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan reklamasi terlebih dahulu sebelum menghadirkan program pembangunan baru di kawasan pesisir yang sama-sama menjadi ruang hidup masyarakat nelayan.
Keempat, menuntut pelibatan dan penghormatan terhadap hak masyarakat nelayan dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang berdampak terhadap ruang hidup, sumber penghidupan, dan keberlanjutan kawasan pesisir.
Masyarakat juga menegaskan tidak ingin kembali ditempatkan sebagai objek sosialisasi yang hanya diminta menerima keputusan pemerintah. Mereka menginginkan keterlibatan nyata dalam setiap kebijakan yang menyangkut masa depan kawasan pesisir.
Bagi nelayan Daseng Karangria, pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan fasilitas, infrastruktur, maupun program peningkatan ekonomi. Lebih dari itu, pembangunan harus menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan pada laut dan kawasan pesisir.
Laut bukan ruang kosong yang dapat diperlakukan semata-mata sebagai objek proyek dan investasi. Di dalamnya terdapat sumber penghidupan, sejarah sosial, identitas, serta masa depan masyarakat pesisir.
Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus menghormati kehendak masyarakat dan tidak mengabaikan hak mereka atas ruang hidup.
92 Titik Calon Kampung Nelayan Disiapkan di Sulawesi Utara
Penolakan masyarakat Daseng Karangria berlangsung ketika pemerintah tengah menyiapkan perluasan program Kampung Nelayan Merah Putih di Sulawesi Utara.
Sebanyak 92 titik calon lokasi KNMP di provinsi tersebut direncanakan menjalani survei kelayakan sepanjang 2026. Lokasi yang memenuhi persyaratan berpeluang masuk tahap pembangunan mulai 2027 dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagai bagian dari persiapan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Satuan Tugas (Satgas) Persiapan dan Perencanaan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih 2027 menggelar pembekalan bagi mitra pembangunan.
Dilansir dari Waktu News, kegiatan tersebut berlangsung serentak secara nasional pada 26–30 Oktober 2026.
Di Sulawesi Utara, pembekalan dipusatkan di Hotel Sintesa Peninsula Manado dengan melibatkan empat mitra pembangunan, yakni Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Yayasan Bumi Tangguh, PPS, serta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
Tenaga Ahli Satgas Perencanaan Kampung Nelayan Merah Putih, Nazaruddin Maddepungeng, S.T., menjelaskan bahwa pembekalan menjadi persiapan penting sebelum tim melaksanakan survei lapangan.
Nazaruddin merupakan salah satu pemateri dalam kegiatan pembekalan yang diikuti 92 surveyor di Sulawesi Utara.
Para peserta memperoleh materi mengenai pelaksanaan survei sebagai bekal menjalankan tugas secara aman, lancar, profesional, dan independen.
Menurut Nazaruddin, pembekalan tersebut juga bertujuan memastikan seluruh mitra memiliki pemahaman yang sama dalam menganalisis kebutuhan masyarakat di lokasi yang akan disurvei.
“Dengan adanya bekal selama pembekalan, saya berharap semoga survei calon kampung nelayan di daerah ini dapat berjalan lancar, karena semua mitra sudah memiliki pemahaman yang sama untuk menganalisis kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai kegiatan pembekalan di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Jumat (30/10/2026).
Di Sulawesi Utara, 92 titik calon lokasi yang direncanakan menjalani survei mencakup hampir seluruh kabupaten/kota. Hasil penilaian lapangan nantinya menjadi dasar untuk menentukan apakah masing-masing lokasi memenuhi persyaratan pembangunan KNMP.
Dengan demikian, 92 titik tersebut belum dapat dipastikan seluruhnya akan memperoleh pembangunan. Statusnya masih merupakan calon lokasi yang harus melalui proses penilaian kelayakan.
Pembangunan 2027 Menunggu Hasil Survei
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu agenda pemerintah untuk mendorong modernisasi kawasan perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Berdasarkan informasi dalam materi pembekalan, sekitar 100 kampung nelayan telah dibangun secara nasional pada 2025. Sementara itu, untuk 2027 terdapat target pembangunan sebanyak 200 titik, dengan pelaksanaan bergantung pada hasil survei kelayakan dan kesiapan calon lokasi.
Untuk Sulawesi Utara, survei terhadap 92 titik menjadi bagian dari tahapan penyiapan lokasi sebelum kemungkinan pembangunan pada tahun berikutnya.
Nazaruddin Maddepungeng menyampaikan optimisme terhadap manfaat program tersebut apabila pembangunan dapat direalisasikan.
“Program dari Bapak Presiden ini sangat penting, dan saya yakin akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat nelayan dan sekitarnya,” kata Nazaruddin.
Menurutnya, dukungan infrastruktur melalui program KNMP berpotensi membantu pengembangan kegiatan masyarakat nelayan.
Program tersebut juga diharapkan mendorong perubahan dari kegiatan perikanan tradisional menuju pengelolaan yang lebih modern.
Namun, manfaat tersebut masih bergantung pada realisasi pembangunan di lokasi yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Pembangunan dan Hak Masyarakat Pesisir
Penolakan masyarakat nelayan Daseng Karangria memperlihatkan bahwa keberhasilan program pembangunan pesisir tidak cukup hanya diukur dari jumlah kampung yang dibangun, ketersediaan fasilitas, atau besarnya anggaran yang dialokasikan.
Persoalan penerimaan masyarakat, kepastian hukum, perlindungan ruang hidup, dan keberlanjutan sumber penghidupan juga menjadi bagian penting yang harus diperhitungkan pemerintah.
Bagi masyarakat nelayan, krisis kepercayaan tidak dapat diselesaikan dengan mengganti satu program pembangunan dengan program lainnya. Kepercayaan hanya dapat dibangun melalui tanggung jawab, transparansi, kepastian hukum, dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat.
Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar membawa narasi peningkatan kesejahteraan nelayan, sementara persoalan yang mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir belum diselesaikan.
“Nelayan tidak menolak kesejahteraan. Nelayan menolak pembangunan yang mengabaikan kehendak dan mengancam keberlangsungan hidup mereka,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap masyarakat nelayan Daseng Karangria.
Mereka menegaskan bahwa laut merupakan ruang kehidupan, bukan sekadar ruang investasi. Kawasan pesisir juga bukan tanah kosong yang dapat dialihkan pemanfaatannya tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat setempat.
Perbedaan antara agenda pembangunan pemerintah dan kehendak masyarakat Daseng Karangria kini menjadi persoalan yang perlu dijawab secara terbuka.
Sebelum menentukan kelanjutan pembangunan, pemerintah dituntut memberikan kepastian mengenai persoalan reklamasi sekaligus memastikan masyarakat nelayan memperoleh ruang yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
Sebab, pembangunan yang mengatasnamakan kesejahteraan nelayan semestinya tidak justru mengabaikan suara dan hak masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
- Penulis: Faisal Husuna
- Editor: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar