Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Pelet Kayu Dominasi Ekspor Gorontalo, Seberapa Hijau Industri Ini?

  • account_circle Faisal Husuna
  • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
  • visibility 59
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

GORONTALO, NULONDALO.COM – Pelet kayu (wood pellet) menjadi salah satu komoditas utama perdagangan dari Provinsi Gorontalo ke luar negeri. Permintaan pasar internasional, terutama Jepang dan Korea Selatan, mendorong nilai ekspor komoditas tersebut mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat.

Namun, besarnya nilai perdagangan memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan proses produksinya. Di tengah klaim biomassa sebagai bagian dari energi terbarukan, organisasi masyarakat sipil menyoroti risiko deforestasi, perubahan fungsi hutan, serta persoalan sosial di wilayah produksi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo melalui Berita Resmi Statistik Nomor 64/10/75 tentang Perkembangan Ekspor dan Impor yang diterbitkan 1 Oktober 2026 mencatat, ekspor pelet kayu mencapai US$33,34 juta selama Januari–Agustus 2026.

Nilai tersebut setara dengan 57,02 persen dari total ekspor Gorontalo yang mencapai US$58,46 juta. Volume ekspornya mencapai 240.816 ton dan seluruhnya dikirim ke Jepang dan Korea Selatan.

Pada Agustus 2026, nilai ekspor ke kedua negara tersebut mencapai US$6,17 juta atau sekitar 58 persen dari total ekspor pada bulan itu.

Sebelumnya, pada 2024, Bea Cukai menyebut PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) menyumbang lebih dari 55 persen devisa ekspor Gorontalo. Perusahaan tersebut menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara pada 27 Agustus 2024 atas pencapaian tersebut.

Angka-angka itu menunjukkan posisi penting pelet kayu dalam struktur ekspor Gorontalo. Namun, kontribusi perdagangan belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai manfaat ekonomi yang diterima masyarakat di sekitar kawasan produksi maupun biaya ekologis dari aktivitas industri.

Juru Bicara #KoalisiSaveGorontalo, Renal Husa, menilai ketergantungan ekspor pada pelet kayu menunjukkan belum berkembangnya diversifikasi komoditas unggulan daerah.

Koalisi juga menghubungkan capaian ekspor tersebut dengan persoalan pembukaan hutan alam di Pohuwato.

“Padahal pencapaian yang diraih oleh PT BJA tersebut didapat dengan membabat hutan alam di Pohuwato,” kata Renal, dalam rilis diteruma nulondalo.com, Kamis 19 November 2026.

Bagi koalisi, keberhasilan ekonomi tidak semestinya hanya diukur dari nilai perdagangan, tetapi juga harus memperhitungkan biaya kerusakan ekologis dan sosial yang ditanggung masyarakat.

Rantai Pasok dan Klaim Keberlanjutan

Salah satu perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok industri ini adalah PT Gorontalo Panel Lestari (GPL). Dalam keterangan kepada Mongabay, GPL mengakui GNJ dan GCL merupakan pemasok utama bahan baku pelet kayunya.

GPL menyatakan kedua perusahaan pemasok tersebut telah menjalani audit sertifikasi secara berkala, baik yang diwajibkan pemerintah maupun sertifikasi sukarela.

Perusahaan juga menyebut telah menerapkan verifikasi rantai pasok melalui skema Sustainable Biomass Program Renewable Energy Directive (SBP RED) III yang diaudit lembaga sertifikasi internasional, Control Union.

Menurut GPL, sertifikat SBP RED III yang berlaku hingga November 2029 menunjukkan bahwa pengadaan bahan baku dan operasional perusahaan telah memenuhi standar keberlanjutan biomassa internasional, termasuk terkait perlindungan ekosistem dan masyarakat lokal.

Dalam aspek legalitas kayu, GPL mengaku memiliki Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berlaku hingga April 2027. Setiap ekspor pelet kayu, menurut perusahaan, dilengkapi dokumen V-Legal untuk bahan baku yang berasal dari GNJ dan GCL.

“Dalam aspek legalitas kayu, GPL telah memiliki Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berlaku hingga April 2027. Setiap ekspor pelet kayu dilengkapi dokumen V-Legal untuk bahan baku yang berasal dari GNJ dan GCL,” tulis Yohan, Direktur GPL.

GPL juga menyebut seluruh ekspornya mengikuti prosedur, termasuk pengajuan Certificate of Origin (COO) kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gorontalo. Perusahaan menjelaskan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan pemasok melalui mekanisme Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Namun, sertifikasi legalitas kayu dan sertifikasi pengelolaan hutan perlu dibedakan dari sertifikasi produk pelet kayu maupun pembuktian klaim energi hijau.

Hal ini menjadi penting karena sertifikat yang dimiliki suatu perusahaan memiliki ruang lingkup dan standar penilaian tertentu.

FSC Tegaskan Batas Sertifikasi

Dalam tanggapannya kepada Mongabay, Forest Stewardship Council (FSC) menjelaskan bahwa sertifikasi GNJ dan GCL hanya mencakup kategori produk W1 Rough Wood atau kayu bulat.

Sertifikasi tersebut tidak mencakup produk biomassa seperti serpihan kayu, arang kayu, maupun pelet kayu.

“Pelet kayu tidak termasuk dalam ruang lingkup sertifikat yang saat ini dimiliki kedua perusahaan,” tulis Hartono Prabowo, Technical Director FSC Indonesia.

FSC juga menegaskan bahwa sertifikasi pengelolaan hutan tidak secara otomatis memverifikasi klaim energi hijau, pengurangan emisi, program cofiring, ataupun perdagangan karbon.

“Keberadaan sertifikat FSC tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai bukti bahwa suatu proyek biomassa telah memenuhi seluruh aspek keberlanjutan iklim.”

FSC menyatakan diperlukan bukti hasil audit untuk memastikan dugaan bahwa aktivitas GNJ dan GCL memicu deforestasi serta menimbulkan dampak ekologis. Proses verifikasi dilakukan lembaga sertifikasi independen melalui pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, citra satelit, data GIS, dokumen hukum, konsultasi publik, dan penelusuran rantai pasok.

Penjelasan tersebut memperlihatkan pentingnya membaca sertifikat berdasarkan ruang lingkupnya. Kepemilikan sertifikat untuk produk kayu tertentu tidak dapat langsung dimaknai sebagai sertifikasi terhadap seluruh produk yang dihasilkan atau jaminan bahwa semua klaim lingkungan perusahaan telah terverifikasi.

Kritik terhadap Narasi Energi Terbarukan

Industri pelet kayu berkembang seiring meningkatnya kebutuhan biomassa untuk pembangkit energi. Jepang dan Korea Selatan menjadi dua pasar utama bagi produk pelet kayu asal Gorontalo.

Namun, permintaan internasional terhadap biomassa tidak serta-merta menjadikan seluruh proses produksinya berkelanjutan.

Laporan Forest Watch Indonesia dan Trend Asia bertajuk Biomass Energy Expansion at the Expense of Indonesia’s Gorontalo Forests, yang diterbitkan Oktober 2026, menyoroti risiko konversi hutan alam menjadi perkebunan monokultur, hilangnya keanekaragaman hayati, serta persoalan hak masyarakat lokal.

Laporan tersebut juga menunjukkan sekitar 75.412 hektare wilayah konsesi perkebunan energi di Gorontalo beririsan dengan kawasan penting keanekaragaman hayati (Key Biodiversity Areas).

Sementara itu, riset Trend Asia pada 2022 berjudul Ancaman Deforestasi Tanaman Energi memperkirakan pengembangan Hutan Tanaman Energi untuk pelet kayu berpotensi menyebabkan deforestasi seluas 630.000 hingga 2,1 juta hektare. FWI mencatat deforestasi terencana akibat pembangunan hutan tanaman energi dapat mencapai 420.000 hektare.

Amelya Reza Oktaviani, Manajer Program Bioenergi Trend Asia, menilai aktivitas perusahaan bioenergi seperti GNJ dan GCL di Gorontalo menunjukkan bahwa transisi energi berbasis biomassa berisiko menjadi pembenaran bagi ekspansi industri kehutanan.

“Apa yang mereka klaim sebagai energi terbarukan berpotensi memicu konversi hutan dan lahan secara besar-besaran, memperparah ketimpangan penguasaan lahan, serta mendorong deforestasi atas nama energi hijau,” katanya.

Menurut Amelya, keberlanjutan biomassa harus diukur melalui penerapan standar lingkungan, sosial, dan ekonomi, bukan hanya melalui statusnya sebagai sumber energi terbarukan.

Ia juga mengkritik sertifikasi keberlanjutan apabila tidak mencerminkan praktik nyata di lapangan. Menurutnya, sertifikasi berpotensi menjadi strategi pemasaran yang menyesatkan atau greenwashing apabila tidak diikuti penerapan prinsip keberlanjutan.

Amelya mendesak GNJ, GCL, GPL, serta lembaga sertifikasi FSC dan SBP memastikan standar keberlanjutan benar-benar diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan lingkungan serta masyarakat.

Perusahaan Membantah Tudingan

GNJ membantah berbagai tudingan terkait pembukaan hutan alam hingga memicu meningkatnya banjir di Gorontalo Utara.

Perusahaan menyatakan saat memperoleh izin pada 2011, sebagian wilayah konsesi telah lebih dahulu ditempati dan dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, kegiatan awal perusahaan disebut berfokus pada lahan terbuka, semak belukar, serta area garapan masyarakat melalui mekanisme ganti rugi biaya pembukaan lahan (GRBL).

GNJ juga mengklaim telah melakukan sosialisasi rencana operasional kepada pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten sejak awal kegiatan.

Terkait standar keberlanjutan, perusahaan menyatakan telah menerapkan prinsip FSC, termasuk penghormatan terhadap hak masyarakat lokal dan penerapan FPIC. GNJ mengaku menjalani audit pengawasan tahunan yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan pengelolaan hutan.

Perusahaan juga menyebut pemetaan partisipatif berlangsung bersama masyarakat dan pemerintah desa sebelum penyusunan rencana kerja tahunan. Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), menurut perusahaan, ditetapkan sebagai kawasan yang tidak boleh terganggu aktivitas operasional.

“GNJ telah melakukan konsultasi publik sebelum AMDAL disahkan dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan warga terdampak,” tulis Amir Suar, Direktur GNJ.

Senada, GCL menyatakan seluruh kegiatan pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan izin yang sah serta mengikuti standar pengelolaan hutan nasional maupun internasional.

GCL mengklaim memiliki data pemantauan lingkungan dan laporan berkala mengenai kondisi area konsesi. Perusahaan juga menyebut sempadan sungai, kawasan pelestarian plasma nutfah, habitat satwa liar, serta area bernilai konservasi tinggi ditetapkan sebagai kawasan lindung yang tidak boleh terganggu kegiatan operasional.

“GCL melakukan kajian hidrologi, sedimentasi, dan erosi sejak tahap penyusunan AMDAL hingga kegiatan operasional berjalan,” tulis Amir Suar.

Perusahaan menyatakan pemantauan kualitas air, debit sungai, sedimentasi, dan kondisi erosi dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan.

GPL juga membantah tudingan bahwa operasional GNJ dan GCL meningkatkan bencana di wilayah hilir. Perusahaan menyatakan para pemasoknya telah memiliki sertifikasi pengelolaan hutan dan menerapkan kebijakan sumber bahan baku legal serta bertanggung jawab.

Mengukur Keberlanjutan dari Praktik

Perdebatan mengenai industri pelet kayu Gorontalo memperlihatkan adanya perbedaan penilaian antara perusahaan, lembaga sertifikasi, dan organisasi masyarakat sipil.

Perusahaan menekankan legalitas, sertifikasi, audit, serta pemantauan lingkungan. Sementara organisasi masyarakat sipil menyoroti perubahan tutupan hutan, keterlibatan masyarakat, dan dampak ekologis di sekitar konsesi.

Perbedaan tersebut membutuhkan pemeriksaan berdasarkan data dan bukti yang dapat diuji. Sertifikat perlu dibaca sesuai ruang lingkupnya, klaim perusahaan perlu diperiksa melalui audit dan pemantauan independen, sementara temuan organisasi masyarakat sipil juga perlu dibuka metode serta dasar pengukurannya.

Tanggung jawab keberlanjutan tidak hanya berada pada pemerintah daerah dan perusahaan produsen. Negara tujuan ekspor, perusahaan perdagangan internasional, lembaga sertifikasi, serta lembaga pembiayaan juga memiliki peran dalam memastikan rantai pasok bebas dari deforestasi dan pelanggaran hak masyarakat.

Pada akhirnya, pertanyaan penting bukan semata apakah pelet kayu dapat dikategorikan sebagai biomassa atau energi terbarukan. Pertanyaan mendasar apakah proses produksinya benar-benar melindungi hutan, menghormati hak masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi tanpa memindahkan beban kerusakan lingkungan kepada daerah penghasil bahan baku.

  • Penulis: Faisal Husuna
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelatihan Bahasa Isyarat untuk Jembatani Komunikasi Warga Tuli

    Pelatihan Bahasa Isyarat untuk Jembatani Komunikasi Warga Tuli

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Komitmen untuk membangun masyarakat yang inklusif terus digalakkan oleh Yayasan Gorontalo Baik Indonesia (Goroba). Bersama Gerakan Kesejahteraan Untuk Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) cabang Gorontalo, Goroba menggelar kelas bahasa isyarat yang diikuti oleh 50 relawan, Minggu (4/10/20225). Kelas bahasa isyarat  ini mendapat dukungan anggota DPR Rachmat Gobel yang langsung memfasilitasi ruang kelas kantor DPW NasDem sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan. Kelas […]

  • PENAS XVII Gorontalo: Antara Klaim Pemerintah dan Jejak Perjuangan KTNA

    PENAS XVII Gorontalo: Antara Klaim Pemerintah dan Jejak Perjuangan KTNA

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 266
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Suksesnya pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo meninggalkan cerita besar bagi daerah. Ribuan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha pertanian, hingga pejabat negara hadir dalam agenda nasional yang berlangsung 20–25 Juni 2026 di kawasan GORR David-Tony, Limboto. Namun, di balik keberhasilan Gorontalo menjadi tuan rumah, muncul perbincangan […]

  • Wawancara Eksklusif: MUI Gorontalo Siap Gelar Musda, Siapa yang Layak Memimpin?

    Wawancara Eksklusif: MUI Gorontalo Siap Gelar Musda, Siapa yang Layak Memimpin?

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 208
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gorontalo akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dalam waktu dekat. Forum resmi itu akan menetapkan program kerja dan memilih Ketua Umum yang baru. Lantas siapa pengganti KH. Abdurrahman Abubakar Bachmid selaku Ketua Umum MUI Gorontalo yang dinilai layak memimpin organisasi sebagai wadah berhimpun ormas keagamaan Islam dan cendekiawan di Gorontalo […]

  • Gorontalo Berhasil Dalam Program Tiga Juta Rumah

    Gorontalo Berhasil Dalam Program Tiga Juta Rumah

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo meraih peringkat kedelapan nasional dukungan pemerintah daerah pada program tiga juta rumah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Dinas PUPR-PKP Mohamad Iqbal Hasan saat ditemui diruang kerjanya, Senin (07/07/2025). “Di Kementerian ada program 3 juta rumah, kami di […]

  • Menag Pimpin Peningkatan Profesionalisme Pegawai UPQ

    Menag Pimpin Peningkatan Profesionalisme Pegawai UPQ

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 212
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., membuka secara resmi kegiatan Tazkiyatun Nafs: Pembinaan Ruhani dan Profesionalisme Pegawai UPQ yang diselenggarakan Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Kementerian Agama pada 10–13 November 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor. Agenda ini menjadi bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia UPQ seiring target besar […]

  • NU di Persimpangan Jalan: Analisis Geopolitik dan Sosio-Keagamaan

    NU di Persimpangan Jalan: Analisis Geopolitik dan Sosio-Keagamaan

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle Dr. Samsi Pomalingo, MA
    • visibility 320
    • 0Komentar

    Eksistensi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial-keagamaan terbesar di dunia tengah menghadapi ujian eksistensial yang menempatkannya pada persimpangan jalan sejarah yang krusial. Memasuki akhir tahun 2025, organisasi ini terjebak dalam pusaran konflik internal yang melibatkan dua pilar utamanya, jajaran Syuriyah yang merepresentasikan otoritas ulama dan jajaran Tanfidziyah sebagai pelaksana organisatoris. Ketegangan ini bukan sekadar perselisihan […]

expand_less