Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Wacana Tiga Wapres, Publik Pertanyakan Efisiensi

  • account_circle Diana Larasati Dewi
  • calendar_month 5 jam yang lalu
  • visibility 43
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, NULONDALO.COM – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu Wakil Presiden (Wapres).

Dalam gagasannya, tiga Wapres dapat ditempatkan di Papua, Kalimantan, dan Sumatera untuk memperkuat pemerataan pembangunan serta pengawasan pemerintahan di daerah.

Dalam pernyataannya kepada awak media, Sultan mengatakan gagasan tersebut merupakan kajian lama yang kembali relevan untuk dibicarakan di tengah luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Sultan, salah satu pertimbangan utama usulan itu adalah memastikan efektivitas pengawasan terhadap pekerjaan eksekutif.

“Yang paling penting adalah bagaimana memastikan efisiensi, efektivitas, pengawasan pekerjaan eksekutif itu dilakukan oleh Wakil Presiden salah satunya,” ujar Sultan saat wawancarai , Ahad (21/11/2026)

Ia menilai, dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, diperlukan mekanisme pengawasan pemerintahan yang lebih kuat agar pelaksanaan program nasional dapat dikontrol secara efektif.

Sultan juga menyinggung kemungkinan adanya lebih dari satu Wapres sebagai bagian dari skema pembagian tanggung jawab pemerintahan.

“Kalau Wapres lebih dari satu kan tidak mungkin seperti sekarang ditungguin. Kalau pun ada Wapres yang bermasalah, ya masih ada Wapres kedua, ketiga, dan keempat bahkan,” katanya.

Ia menyebut gagasan tersebut sebagai kajian yang perlu dipikirkan bersama.

Namun, usulan itu tidak lepas dari persoalan konstitusional. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Dengan ketentuan tersebut, penerapan gagasan penambahan jumlah Wapres membutuhkan perubahan konstitusi melalui mekanisme amendemen UUD 1945.

Di ruang publik, gagasan tersebut juga menuai respons kritis dan sarkastik. Sejumlah komentar netizen mempertanyakan urgensi penambahan jabatan, bahkan menyindir agar setiap provinsi hingga tingkat rukun tetangga (RT) memiliki Wakil Presiden sendiri.

Respons tersebut mencerminkan kekhawatiran sebagian pengguna media sosial terhadap potensi pembengkakan birokrasi dan bertambahnya beban anggaran negara.

Perdebatan ini pun memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penambahan jumlah Wakil Presiden sebagai solusi penguatan pengawasan dan pemerataan pembangunan.

Gagasan Sultan pada akhirnya membutuhkan kajian lebih jauh, tidak hanya dari sisi konstitusional, tetapi juga mengenai pembagian kewenangan, efektivitas kelembagaan, serta konsekuensi anggaran negara.

  • Penulis: Diana Larasati Dewi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kolaborasi Peneliti, Warga Pesisir, dan Pemerintah Pulihkan Terumbu Karang Botutonuo

    Kolaborasi Peneliti, Warga Pesisir, dan Pemerintah Pulihkan Terumbu Karang Botutonuo

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Kerusakan terumbu karang menjadi ancaman nyata bagi ekosistem laut, Salah satunya di dasar laut yang berada di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Barrier Reef (karang penghalang) yang berada disana sudah menjadi patahan karang mati yang kehilangan fungsinya sebagai rumah bagi ribuan biota laut. Kerusakan ini akibat aktivitas manusia, pencemaran, dan perubahan […]

  • Nota Bertemu Pasal

    Nota Bertemu Pasal

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Dr. Muhammad Aras Prabowo
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Konon, ada dua profesi yang paling ditakuti di negeri ini. Yang pertama adalah penagih utang. Yang kedua adalah penegak hukum. Bedanya, penagih utang datang membawa buku tagihan, sedangkan penegak hukum datang membawa pasal. Namun, bagaimana jadinya jika suatu hari penegak hukum justru menjadi pihak yang diperiksa oleh hukum? Di sinilah humor Indonesia sering kali mengalahkan […]

  • Gorontalo Targetkan 155 Titik Dapur MBG

    Gorontalo Targetkan 155 Titik Dapur MBG

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan pembangunan 155 titik Sentra Produksi Pangan dan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Target tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan MBG yang dibuka Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan, Kamis (4/9/2025). Sofian menyampaikan, hingga saat ini baru 15 titik yang beroperasi dan akan bertambah […]

  • Puan Maharani Hormati Putusan MK: DPR Siap Tindak Lanjuti Pilkada Tetap Dipilih Langsung

    Puan Maharani Hormati Putusan MK: DPR Siap Tindak Lanjuti Pilkada Tetap Dipilih Langsung

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. DPR, kata Puan, akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan mekanisme pemilihan kepala […]

  • IGIC 2026: Faried F. Saenong Sebut Imam Masjid Harus Menjadi Diplomat Peradaban

    IGIC 2026: Faried F. Saenong Sebut Imam Masjid Harus Menjadi Diplomat Peradaban

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 237
    • 0Komentar

    TANGERANG, NULONDALO.COM – Ketua Panitia International Grand Imam Conference (IGIC) 2026, Faried F. Saenong, Ph.D., menegaskan bahwa imam masjid di era global tidak lagi cukup menjalankan fungsi sebagai pemimpin ritual keagamaan. Menurutnya, imam juga harus tampil sebagai diplomat peradaban yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan berbagai tantangan kemanusiaan kontemporer. Pernyataan tersebut disampaikan Faried saat membuka […]

  • DPR Buka Suara: Lemahnya Propam Jadi Biang Turunnya Kepercayaan Publik

    DPR Buka Suara: Lemahnya Propam Jadi Biang Turunnya Kepercayaan Publik

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 229
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti serius lemahnya pengawasan internal di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menilai ketidaktegasan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) menjadi salah satu faktor utama menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pernyataan tersebut disampaikan Martin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja […]

expand_less