Wacana Tiga Wapres, Publik Pertanyakan Efisiensi
- account_circle Diana Larasati Dewi
- calendar_month 5 jam yang lalu
- visibility 43
- print Cetak

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan penambahan jumlah Wakil Presiden untuk memperkuat pengawasan pemerintahan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, NULONDALO.COM – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu Wakil Presiden (Wapres).
Dalam gagasannya, tiga Wapres dapat ditempatkan di Papua, Kalimantan, dan Sumatera untuk memperkuat pemerataan pembangunan serta pengawasan pemerintahan di daerah.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Sultan mengatakan gagasan tersebut merupakan kajian lama yang kembali relevan untuk dibicarakan di tengah luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Sultan, salah satu pertimbangan utama usulan itu adalah memastikan efektivitas pengawasan terhadap pekerjaan eksekutif.
“Yang paling penting adalah bagaimana memastikan efisiensi, efektivitas, pengawasan pekerjaan eksekutif itu dilakukan oleh Wakil Presiden salah satunya,” ujar Sultan saat wawancarai , Ahad (21/11/2026)
Ia menilai, dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, diperlukan mekanisme pengawasan pemerintahan yang lebih kuat agar pelaksanaan program nasional dapat dikontrol secara efektif.
Sultan juga menyinggung kemungkinan adanya lebih dari satu Wapres sebagai bagian dari skema pembagian tanggung jawab pemerintahan.
“Kalau Wapres lebih dari satu kan tidak mungkin seperti sekarang ditungguin. Kalau pun ada Wapres yang bermasalah, ya masih ada Wapres kedua, ketiga, dan keempat bahkan,” katanya.
Ia menyebut gagasan tersebut sebagai kajian yang perlu dipikirkan bersama.
Namun, usulan itu tidak lepas dari persoalan konstitusional. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Dengan ketentuan tersebut, penerapan gagasan penambahan jumlah Wapres membutuhkan perubahan konstitusi melalui mekanisme amendemen UUD 1945.
Di ruang publik, gagasan tersebut juga menuai respons kritis dan sarkastik. Sejumlah komentar netizen mempertanyakan urgensi penambahan jabatan, bahkan menyindir agar setiap provinsi hingga tingkat rukun tetangga (RT) memiliki Wakil Presiden sendiri.
Respons tersebut mencerminkan kekhawatiran sebagian pengguna media sosial terhadap potensi pembengkakan birokrasi dan bertambahnya beban anggaran negara.
Perdebatan ini pun memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penambahan jumlah Wakil Presiden sebagai solusi penguatan pengawasan dan pemerataan pembangunan.
Gagasan Sultan pada akhirnya membutuhkan kajian lebih jauh, tidak hanya dari sisi konstitusional, tetapi juga mengenai pembagian kewenangan, efektivitas kelembagaan, serta konsekuensi anggaran negara.
- Penulis: Diana Larasati Dewi
- Editor: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar