Ikhlas Boleh, Lapar Jangan

Di republik ini, guru dan dosen punya gelar kehormatan yang sangat sakral: “pahlawan tanpa tanda jasa.” Setiap kali kalimat itu diucapkan, hadirin biasanya mengangguk khidmat. Tapi kalau direnungi ala santri pesantren, ada pertanyaan kecil yang suka muncul di sela-sela ngopi: “Tanpa tanda jasa itu maksudnya tanpa piagam atau tanpa angka di slip gaji?”

Humor Nahdlatul Ulama mengajarkan kita untuk tertawa sambil mikir. Karena sering kali, yang terlalu serius justru lupa bercermin. Kita memuliakan guru dalam doa, tapi kadang lupa memuliakan mereka dalam daftar transfer. Kita menyebut dosen sebagai penjaga akal sehat bangsa, tapi akal sehat fiskal kita sendiri kadang sedang cuti.

Dalam tradisi NU, guru itu bukan sekadar pengajar. Ia adalah wasilah ilmu, pintu keberkahan. Bahkan di pesantren, santri lebih takut kehilangan rida kiai daripada kehilangan sinyal Wi-Fi. Tapi ada satu hal yang tidak pernah disebut dalam kitab kuning: bab “keutamaan hidup dengan gaji pas-pasan demi menjaga romantisme pengabdian.” Tidak ada. Yang ada justru bab keadilan dan amanah.

Di masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, kita melihat simbol keberpihakan yang unik. Gus Dur itu bisa bercanda tentang apa saja, termasuk tentang kekuasaan. Andaikan beliau melihat kondisi guru honorer hari ini, mungkin beliau akan berkelakar, “Di negara ini, yang paling kuat imannya itu guru. Sudah sabar, sudah ikhlas, masih juga diminta bersyukur.” Kita tertawa, tapi tawa itu seperti bawang—bikin mata sedikit perih.

Realitas kesejahteraan guru dan dosen sekarang sering kali seperti ceramah panjang tanpa konsumsi: penuh semangat, tapi perut tetap kosong. Guru honorer mengajar dari pagi sampai sore, pulang membawa lelah dan kadang angka yang bahkan kalah dari gaji parkir bulanan mal besar. Dosen non-PNS mengejar publikasi internasional, akreditasi unggul, dan laporan kinerja, sambil berharap saldo rekening tidak ikut “downgrade”.

Ironinya, tuntutan kepada guru dan dosen selalu kelas premium. Harus inovatif, harus adaptif, harus digital, harus internasional. Tapi soal kesejahteraan, jawabannya sering masih versi beta. Kita ingin pendidikan kelas dunia, tapi kadang menggaji pendidiknya dengan logika warung: “Yang penting jalan dulu.”

Negara sebenarnya sudah mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan. Angkanya terlihat gagah dalam pidato. Tapi guru sering bertanya lirih, “Dari 20 persen itu, yang benar-benar sampai ke kami berapa persen?” Jangan-jangan anggarannya besar, tapi perjalanan administrasinya lebih panjang dari silsilah tarekat.

Coba tengok Finland. Di sana, menjadi guru itu seperti jadi pemain inti tim nasional, seleksinya ketat, gajinya terhormat. Di Singapura, negara memastikan guru tidak perlu mencari kerja sampingan demi bertahan hidup. Di Jepang, guru dihormati secara budaya dan dijamin secara ekonomi. Mereka paham, kalau ingin murid disiplin dan cerdas, gurunya jangan dibuat cemas tiap akhir bulan.

Kita di Indonesia sering berkata ingin menyongsong 2045 sebagai Indonesia Emas. Tapi emas itu tidak bisa dicetak dari pidato saja. Ia lahir dari kelas-kelas yang hidup, dari kampus-kampus yang dinamis, dari guru dan dosen yang pikirannya fokus mendidik, bukan memikirkan cicilan.

Humor ala Gus Dur selalu menyimpan pesan moral. Kalau hari ini beliau ada, mungkin beliau akan berkata, “Kalau guru terus disuruh ikhlas tanpa kesejahteraan, nanti yang tersisa cuma keikhlasan. Ilmunya bisa pindah ke profesi lain.” Kita tentu tidak ingin profesi guru dan dosen ditinggalkan oleh talenta terbaik hanya karena pertimbangan ekonomi.

Pengarusutamaan gaji guru dan dosen bukan soal memanjakan. Ini soal akal sehat kebijakan. Pertama, harus ada standar gaji layak nasional yang tidak membedakan status secara diskriminatif. Kedua, tunjangan jangan dibuat seperti ujian skripsi, banyak revisi dan lama cair. Ketiga, anggaran pendidikan perlu lebih berani diarahkan pada kesejahteraan struktural, bukan hanya proyek simbolik.

Karena sejatinya, daulat negara itu terlihat dari cara ia memperlakukan pendidiknya. Kalau guru dihormati hanya saat Hari Guru, itu seperti anak yang rajin mencium tangan orang tua hanya saat Lebaran. Selebihnya lupa. Kita tentu ingin penghormatan yang konsisten, bukan musiman.

Mari kita akhiri romantisme “pahlawan tanpa tanda jasa” dengan kebijakan yang lebih rasional. Biarlah guru tetap ikhlas, tapi jangan diuji terus-menerus. Biarlah dosen tetap mengabdi, tapi jangan dibuat merasa sendiri. Kalau negara sungguh-sungguh ingin Indonesia 2045 berdiri tegak, maka mulailah dengan memastikan guru dan dosennya berdiri tanpa rasa waswas.

Sebab kalau pendidik sudah sejahtera, mereka bisa tertawa lepas. Dan tawa itu bukan lagi tawa getir, melainkan tawa optimis, tawa ala NU, tawa ala Gus Dur yang ringan di bibir, tapi berat maknanya.

Penulis : Intelektual NU dan Akademisi di UNUSIA Jakarta