Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Pemprov Gorontalo Gelar Workshop Percepatan Penyusunan Dokumen Administratif BLUD SMK

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
  • visibility 119
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo menggelar Workshop Percepatan Penyusunan Dokumen Administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Senin (20/10/2025), di Hotel Grand Q Kota Gorontalo.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini diikuti oleh para Kepala SMK se-Provinsi Gorontalo serta melibatkan OPD teknis terkait, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan praktisi BLUD SMK.

Workshop ini bertujuan mempercepat penyusunan dan penyempurnaan dokumen administratif agar seluruh SMK di Provinsi Gorontalo dapat segera memperoleh status BLUD secara sah dan efektif. Meski demikian, percepatan tersebut diharapkan tidak mengesampingkan kualitas, karena setiap dokumen yang disusun harus mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (good governance).

Dalam sambutannya, Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rusli W. Nusi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan implementasi BLUD di SMK sekaligus memperkuat tata kelola serta kemandirian satuan pendidikan kejuruan di daerah.

“Dokumen yang kita susun nanti harus benar-benar mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik,” ujar Rusli.
Lebih lanjut, Rusli menguraikan bahwa dari 16 SMK Negeri yang ada di Provinsi Gorontalo, telah terdapat tiga SMK yang berhasil menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, yakni SMKN 2 Kota Gorontalo, SMKN 1 Limboto, dan SMKN 1 Boalemo, yang masing-masing telah memperoleh Surat Keputusan Gubernur sebagai dasar hukum pelaksanaan BLUD. Ia berharap pelaksanaan workshop ini dapat mempercepat proses legalisasi dan operasionalisasi BLUD di SMK, sekaligus menjadi langkah nyata bersama dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.

“SMK memegang peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja, sehingga diharapkan SMK menjadi ujung tombak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,”hal ini sejalan dengan salah satu program unggulan Gubernur Gorontalo  yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pungkasnya.

Sementara itu, praktisi BLUD SMK Muhajirin, dalam paparannya menekankan bahwa percepatan implementasi BLUD perlu dibarengi dengan penguatan mindset kewirausahaan, inovasi, dan kemandirian satuan pendidikan. Ia menegaskan bahwa BLUD bukan sekadar mekanisme keuangan, tetapi instrumen untuk mentransformasi SMK menjadi lembaga yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan mampu mencetak lulusan berjiwa wirausaha. Penerapan BLUD, menurutnya, harus diiringi dengan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha, penguatan kapasitas SDM, serta kemitraan berkelanjutan agar SMK dapat berperan sebagai sentra kewirausahaan dan pusat pengembangan ekonomi daerah.

“Tidaklah mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih, melainkan niat yang masih rendah untuk memulai,” tutupnya penuh motivasi.
Kegiatan workshop ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber dari Kemendagri, Nurminda Yurika Hartuti, serta praktisi BLUD, Muhajirin, yang membahas berbagai tantangan teknis dan solusi percepatan penyusunan dokumen BLUD di lingkungan SMK se-Provinsi Gorontalo.

Workshop ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat tata kelola pendidikan vokasi berbasis kemandirian dan kewirausahaan. Melalui implementasi BLUD, diharapkan SMK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang melahirkan generasi terampil, inovatif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja masa depan.

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Koalisi Desak Presiden Hentikan Proyek Jalan 135 Km di Merauke, Diduga Langgar AMDAL dan HAM

    Koalisi Desak Presiden Hentikan Proyek Jalan 135 Km di Merauke, Diduga Langgar AMDAL dan HAM

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 401
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua mendesak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan untuk segera menghentikan pembangunan jalan akses sepanjang 135 kilometer di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Desakan ini disampaikan menyusul dugaan bahwa proyek sarana prasarana ketahanan pangan tersebut dijalankan tanpa memenuhi ketentuan lingkungan hidup serta berpotensi melanggar hak masyarakat […]

  • Mengapa Amerika Serikat Enggan Menandatangani UNCLOS? Ini Alasan Strategisnya

    Mengapa Amerika Serikat Enggan Menandatangani UNCLOS? Ini Alasan Strategisnya

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 296
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Amerika Serikat hingga kini belum menandatangani United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), meskipun konvensi tersebut telah menjadi rezim hukum internasional utama yang mengatur tata kelola laut global. Keputusan ini didorong oleh sejumlah pertimbangan strategis, ekonomi, dan politik luar negeri. Salah satu alasan utama penolakan Amerika Serikat terhadap UNCLOS adalah […]

  • Pelecehan Seksual: Kuasa dan Keberanian Melawan Atas Nama Siri

    Pelecehan Seksual: Kuasa dan Keberanian Melawan Atas Nama Siri

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Akhir-akhir ini kita memang sering dikejutkan dengan berbagai berita mencengangkan. Dari pajak yang naik berlipat-lipat, hingga sewa tempat tinggal anggota dewan terhormat yang berjumlah 50 juta perbulan. Dan kita lagi lagi dikejutkan dengan viralnya berita seorang rektor perguruan tinggi ternama di Indonesia Timur yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan bawahannya. Berita pelecehan seksual semacam […]

  • Imam Alumni Pesantren As’adiyah Pimpin Shalat Jum’at Perdana di IKN photo_camera 2

    Imam Alumni Pesantren As’adiyah Pimpin Shalat Jum’at Perdana di IKN

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 211
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Momentum bersejarah tercatat di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan digelarnya Shalat Jum’at perdana di Masjid Negara IKN yang bertepatan dengan Jum’at pertama Ramadan 1447 Hijriah. Ribuan jamaah memadati ruang utama masjid dalam suasana khidmat dan penuh kekhusyukan. Shalat Jum’at bersejarah tersebut dipimpin oleh Ustadz H. Martomo Malaing, S.Q., M.A., alumni Pondok Pesantren As’adiyah, […]

  • Keluarga Berisiko Stunting Dapat Bantuan Internasional

    Keluarga Berisiko Stunting Dapat Bantuan Internasional

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi atas dukungan internasional dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, yang mewakili Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, dalam acara penyerahan bantuan oleh Branch Singapore Aid kepada 150 keluarga berisiko stunting di Kota Gorontalo. Kegiatan ini merupakan bagian dari […]

  • Akademisi dan Ulama Soroti Pengadaan MacBook Rp25 Juta untuk Anggota DPRD Gorontalo

    Akademisi dan Ulama Soroti Pengadaan MacBook Rp25 Juta untuk Anggota DPRD Gorontalo

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 248
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Rencana pengadaan laptop merek MacBook Air untuk 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo menuai sorotan dari kalangan akademisi dan ulama. Pengadaan tersebut dianggarkan sekitar Rp25 juta per unit dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo. Kebijakan itu menjadi perbincangan publik setelah muncul pertanyaan mengenai urgensi penggunaan perangkat dengan kategori premium […]

expand_less