Breaking News
light_mode
Trending Tags

Potensi Perbedaan Awal Ramadhan 1447 H, Pemerintah dan NU Diprediksi Mulai Puasa 19 Februari 2026

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
  • visibility 218
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com – Umat Islam di Indonesia diperkirakan akan kembali menghadapi kemungkinan perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Perbedaan tersebut dipicu oleh kondisi astronomis hilal yang belum memenuhi kriteria kesepakatan regional pada saat pemantauan.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan astronomi, posisi bulan pada saat Maghrib, 17 Februari 2026, diprediksi masih terlalu rendah untuk memenuhi kriteria visibilitas hilal yang disepakati negara-negara MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Menurut Thomas, kriteria MABIMS mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi atau jarak sudut Matahari-Bulan minimal 6,4 derajat. Namun, pada tanggal tersebut, posisi hilal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara diperkirakan belum mencapai batas minimal tersebut.

“Karena hilal diprediksi tidak dapat teramati atau tidak memenuhi kriteria imkanur rukyat pada 17 Februari petang, maka bulan Syaban kemungkinan akan digenapkan menjadi 30 hari,” ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Dengan kondisi tersebut, awal Ramadhan versi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan Islam yang menggunakan kriteria MABIMS diprediksi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) selama ini mengikuti metode rukyat dengan kriteria MABIMS, sehingga besar kemungkinan menetapkan awal puasa pada tanggal tersebut.

Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang memiliki kriteria berbeda. Jika berdasarkan perhitungan hisab posisi bulan dinilai telah memenuhi syarat wujudul hilal, maka terdapat potensi awal Ramadhan ditetapkan sehari lebih awal.

Perbedaan penetapan awal Ramadhan bukanlah hal baru dalam dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Para tokoh dan ulama biasanya mengimbau umat Islam untuk tetap menjaga persatuan dan saling menghormati perbedaan ijtihad dalam menentukan awal bulan Hijriah.

Sebelumnya,

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Penetapan tersebut dijelaskan secara rinci oleh Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Rahmadi Wibowo, dalam Pengajian Tarjih dikutip nulondalo.com, Selasa (3/1/2026).

Rahmadi menerangkan bahwa KHGT dibangun di atas prinsip keseragaman hari dan tanggal secara global (one day, one date globally).

Prinsip ini hanya dapat terwujud jika bumi dipandang sebagai satu kesatuan matla’, tanpa pembagian zona penanggalan regional, namun tetap mengikuti garis tanggal internasional.

“Kalau bumi dibagi ke dalam zona-zona penanggalan, maka tidak mungkin terjadi keseragaman hari dan tanggal. Bisa terjadi kawasan barat sudah masuk tanggal baru, sementara kawasan timur belum,” ujar Rahmadi.

Ia menambahkan, kalender Hijriah secara sistematis hanya dapat disusun menggunakan hisab (perhitungan astronomi).

Menurutnya, rukyat tidak memungkinkan penyusunan kalender jangka panjang karena hanya dapat memastikan satu bulan berjalan.

Karena itu, KHGT menggunakan prinsip ittihadul mathali’ (kesatuan matla’) dengan parameter global, bukan kriteria lokal.

Rahmadi menjelaskan, berdasarkan keputusan Majelis Tarjih, awal bulan Hijriah ditetapkan apabila sebelum pukul 24.00 GMT terdapat wilayah daratan di bumi yang memenuhi dua syarat astronomis utama, yakni elongasi bulan–matahari minimal 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat saat matahari terbenam.

Apabila syarat tersebut belum terpenuhi, KHGT menyediakan parameter lanjutan, yaitu ijtimak (konjungsi) harus terjadi di Selandia Baru sebelum fajar, serta pada saat yang sama parameter elongasi dan ketinggian hilal terpenuhi di daratan benua Amerika sebagai penanda akhir siklus 24 jam global.

“Fajar dipilih karena ia menjadi batas awal puasa. Ini untuk memastikan tidak ada satu pun wilayah di bumi yang tertinggal atau mendahului kalender global,” jelasnya.

Berdasarkan hasil hisab, konjungsi bulan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01.09 GMT. Namun hingga sebelum pukul 24.00 GMT pada hari tersebut, tidak ada wilayah dunia yang secara langsung memenuhi kriteria utama elongasi 8 derajat dan ketinggian hilal 5 derajat.

Dengan demikian, Majelis Tarjih menggunakan parameter lanjutan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ijtimak di Selandia Baru terjadi sebelum waktu fajar setempat.

Pada Februari, Selandia Baru menggunakan waktu musim panas (UTC+13), sehingga konjungsi terjadi sekitar pukul 01.00 dini hari waktu lokal, sementara fajar terjadi setelahnya.

Sementara itu, berdasarkan perhitungan geosentrik, wilayah Bethel, Alaska, telah memenuhi syarat elongasi lebih dari 8 derajat dan ketinggian hilal melampaui 5 derajat.

“Meski wilayahnya kecil dan penduduknya sedikit, ia tetap sah karena yang dijadikan acuan adalah daratan, bukan jumlah populasi,” tegas Rahmadi.

Dengan terpenuhinya dua parameter lanjutan tersebut, maka awal Ramadan ditetapkan secara global pada keesokan harinya, yakni Rabu, 18 Februari 2026.

Rahmadi menegaskan bahwa dalam sistem KHGT, wujud atau tidaknya hilal di Indonesia tidak menjadi penentu. Data menunjukkan bahwa pada saat itu, hilal di Indonesia, Makkah, dan Turki masih berada di bawah ufuk.

Namun karena KHGT menganut kesatuan matla’, keterpenuhan parameter di satu wilayah dunia berlaku untuk seluruh bumi.

“Kalau masih menggunakan wujudul hilal lokal, Indonesia memang akan memulai Ramadan pada 19 Februari. Tetapi karena kita sudah menggunakan KHGT, maka keterpenuhan parameter di Alaska itu ditransfer secara global,” ujarnya.

Ia menyebut konsep tersebut mirip dengan mekanisme “transfer wujud” dalam sistem lama, namun diterapkan secara global, bukan terbatas wilayah hukum nasional.Rahmadi menutup pemaparannya dengan harapan agar umat Islam diberi kesehatan dan umur panjang untuk dapat menyambut Ramadan serta menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya.

“Semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan dan mampu menjalaninya sampai akhir dengan sempurna,” pungkasnya.

  • Penulis: Tim Redaksi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sam’un Al-Gazi; Inspirasi untuk Lailatul Qadr (Kisah Sahabat Nabi Yang Jarang Diceritakan # 17)

    Sam’un Al-Gazi; Inspirasi untuk Lailatul Qadr (Kisah Sahabat Nabi Yang Jarang Diceritakan # 17)

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle Pepi Al-Bayqunie
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Edisi 17 Ramadhan ini, saya buat sedikit berbeda dan keluar dari tema besar. Ini karena 17 Ramadhan sering dianggap sebagai malam turunnya Al-Qur’an untuk pertama kali, sekaligus menjadi penanda bahwa malam Lailatul Qadr akan segera datang pada malam-malam ganjil berikutnya di bulan Ramadhan. Turunnya Lailatul Qadr sering dikaitkan dengan kisah seorang tokoh dari zaman Bani […]

  • Rezim Klarifikasi dan Politik Ekstraktivisme di Maluku Utara

    Rezim Klarifikasi dan Politik Ekstraktivisme di Maluku Utara

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Oleh : Riskiyawan Hasan Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Maluku Utara disuguhi berbagai “klarifikasi” yang disampaikan Gubernur Maluku Utara melalui podcast, media nasional da berbagai saluran digital lainnya. Sekilas, langkah itu terlihat seperti usaha untuk memperbaiki pandangan publik. Namun jika dilihat dalam perspektif komunikasi politik, situasi ini lebih tepat dipahami munculnya apa yang kemudian disebut […]

  • Bappeda Gorontalo Gelar Seminar Akhir Kajian Usaha Tani Konservasi Jagung di Lahan Miring

    Bappeda Gorontalo Gelar Seminar Akhir Kajian Usaha Tani Konservasi Jagung di Lahan Miring

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Seminar Akhir Kajian Potensi dan Dampak Sistem Usaha Tani Konservasi Jagung di Lahan Miring. Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara Bappeda Provinsi Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo (UNG), dan Universitas Ichsan Gorontalo ini berlangsung di Living Lab Fakultas Pertanian UNG pada Kamis (20/11/2025). kegiatan ini  dibuka oleh Kepala […]

  • Jelang Ramadan, Pemuda Desa Buti Gotong Royong Bangun Pagar Masjid Al-Ikhlas Secara Swadaya photo_camera 2

    Jelang Ramadan, Pemuda Desa Buti Gotong Royong Bangun Pagar Masjid Al-Ikhlas Secara Swadaya

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Faisal Husuna
    • visibility 253
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Di bawah cahaya lampu seadanya, sekelompok pemuda di Desa Buti, Kecamatan Mananggu masih bertahan di halaman Masjid Al-Ikhlas. Mereka mengayunkan sekop, mendorong gerobak, dan merapikan tumpukan batu yang perlahan disusun menjadi pagar masjid. Tak ada aba-aba resmi, tak pula jadwal ketat. Usai menyelesaikan aktivitas masing-masing, mereka datang satu per satu, lalu bekerja bersama. […]

  • Dugaan Kelalaian Medis RS Multazam Disorot, DPRD dan Dinkes Minta Perbaikan Layanan

    Dugaan Kelalaian Medis RS Multazam Disorot, DPRD dan Dinkes Minta Perbaikan Layanan

    • calendar_month Kamis, 25 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 97
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Dugaan kelalaian medis di Rumah Sakit (RS) Multazam Gorontalo menjadi perhatian publik setelah terungkap adanya perubahan metode persalinan dari yang semula direncanakan menggunakan Enhanced Recovery After Caesarean Surgery (ERACS) menjadi operasi caesar konvensional tanpa persetujuan pasien. Pihak RS Multazam mengakui adanya perubahan metode tindakan medis tersebut. Namun hingga kini, belum terdapat sanksi hukum […]

  • Alasan Nonjob 95 ASN di Sulbar Diungkap Badan Kepegawaian Negara, Layanan Kepegawaian Diblokir

    Alasan Nonjob 95 ASN di Sulbar Diungkap Badan Kepegawaian Negara, Layanan Kepegawaian Diblokir

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 345
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Humas BKN menyampaikan bahwa sebagai bentuk penegakan tata kelola manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambil langkah tegas terhadap kebijakan pembebasan jabatan (nonjob) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tercatat sebanyak 95 aparatur sipil negara (ASN) terdampak kebijakan tersebut, terdiri dari 51 Pejabat Administrator dan 44 Pejabat Pengawas yang dibebaskan dari jabatan strukturalnya. […]

expand_less