Ekspansi industri pelet kayu dan ancaman deforestasi di Gorontalo
- account_circle Faisal Husuna
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- visibility 100
- print Cetak

Pelet kayu (wood pellet) hasil produksi industri biomassa di Provinsi Gorontalo. Ekspansi industri ini menjadi sorotan menyusul kekhawatiran terhadap deforestasi, perubahan perizinan kehutanan, dan dampaknya terhadap lingkungan. (Doc: #SaveGorontalo)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
GORONTALO, NULONDALO.COM – Perkembangan industri pelet kayu (wood pellet) di Gorontalo membawa konsekuensi yang melampaui urusan produksi dan perdagangan. Di balik ekspansi perkebunan energi dan meningkatnya permintaan pasar internasional, muncul persoalan mengenai perubahan tutupan hutan, perizinan kehutanan, keterlibatan masyarakat, hingga keterbukaan dokumen lingkungan.
Data yang dihimpun #KoalisiSaveGorontalo menunjukkan, terdapat sepuluh konsesi perkebunan energi di Provinsi Gorontalo dengan luas sekitar 282.100 hektare. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan telah beroperasi, yakni PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), PT Inti Global Laksana (IGL), PT Gorontalo Citra Lestari (GCL), dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ).
Pemantauan organisasi masyarakat sipil memperkirakan deforestasi di empat konsesi tersebut mencapai 9.617 hektare sepanjang 2020–2026.
Laporan Forest Watch Indonesia (FWI) dan Trend Asia yang diterbitkan Oktober 2026 juga mencatat sekitar 44.685 hektare hutan yang masih tersisa di dalam konsesi-konsesi tersebut berada dalam risiko konversi.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah konsesi BTL. Sekitar 42 persen hutan yang terdapat di dalam konsesi perusahaan pada 2020 disebut telah hilang. Analisis citra satelit Auriga Nusantara bahkan mengidentifikasi sekitar 720 hektare deforestasi di konsesi BTL selama Januari–April 2026.
Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya tekanan terhadap kawasan hutan di tengah berkembangnya industri biomassa. Namun, persoalan ini tidak hanya menyangkut luas hutan yang hilang, melainkan juga bagaimana perubahan perizinan dan orientasi usaha perusahaan berlangsung.
Perubahan Skema Kehutanan
Perkembangan industri pelet kayu di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari perubahan orientasi usaha sejumlah perusahaan pemegang izin kehutanan.
Perusahaan yang sebelumnya mengantongi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kini mengembangkan skema Multiusaha Kehutanan (MUK). Skema ini memungkinkan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menjalankan beberapa jenis usaha kehutanan dalam satu kawasan konsesi.
PT GCL dan PT GNJ merupakan dua perusahaan yang telah mengantongi PBPH dengan skema MUK. Kayu dari kedua konsesi tersebut kemudian dipasok untuk diolah di fasilitas PT Gorontalo Panel Lestari (GPL).
Secara kebijakan, MUK memberikan fleksibilitas kepada pemegang izin untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha kehutanan. Namun, perubahan orientasi usaha tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan kawasan, perlindungan hutan, dan keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi.
Direktur Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK) Gorontalo, Zulfianto Biahimo, menilai perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan berpotensi memperbesar konflik tenurial atau persoalan penguasaan lahan antara perusahaan dan masyarakat.
Menurut Zulfianto, perubahan dari HTI menjadi perkebunan energi melalui skema MUK dijalankan tanpa persetujuan masyarakat berdasarkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
“JPIK Gorontalo menemukan bahwa perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan, dari HTI menjadi perkebunan energi melalui skema MUK, dijalankan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) dari desa-desa yang berada di dalam konsesi,” kata Zulfianto.
FPIC merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak awal dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi ruang hidup dan hak-hak mereka.
JPIK juga menemukan perubahan luasan kawasan lindung di dalam konsesi PT GNJ. Dalam dokumen AMDAL, kawasan lindung tercatat seluas 7.652 hektare. Namun, dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH), luasnya menjadi 3.713,68 hektare.
Sementara itu, dokumen RKUPH PT GCL periode 2023–2032 memuat rencana pengembangan kawasan perdagangan karbon di dalam konsesi.
Penelusuran Mongabay pada Oktober 2026 turut menemukan perubahan luasan kawasan lindung di konsesi GNJ dan GCL. Dalam dokumen usulan perubahan RKUPH terbaru, kawasan lindung GNJ tercatat menjadi 3.713,68 hektare, sedangkan GCL menjadi 8.232 hektare.
Perubahan tersebut berkaitan dengan tidak dimasukkannya kembali sejumlah areal dengan kemiringan lereng lebih dari 30 derajat ke dalam kategori kawasan lindung.
Perubahan luasan kawasan lindung membutuhkan penjelasan terbuka dari perusahaan dan pemerintah. Sebab, kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis penting, antara lain menjaga tata air, mencegah erosi, dan mempertahankan habitat keanekaragaman hayati.
Penolakan Ekspansi di Pohuwato
Persoalan ekspansi industri kehutanan juga muncul di Kabupaten Pohuwato.
Rencana kehadiran PT Lumintu Ageng Lestari Joyo, perusahaan hutan tanaman energi dengan skema PBPH, mendapat penolakan dari pemerintah daerah dan DPRD Pohuwato.
Dalam rapat paripurna ke-33 DPRD Kabupaten Pohuwato pada 30 Juni 2026, seluruh fraksi menyatakan menolak kehadiran perusahaan tersebut.
Perusahaan itu mengusulkan tiga kecamatan sebagai wilayah operasi, yakni Popayato Barat, Popayato, dan Popayato Timur, dengan luas konsesi setidaknya 38.000 hektare.
Juru Bicara #KoalisiSaveGorontalo, Renal Husa, mengatakan ketiga kecamatan tersebut bukan wilayah baru bagi aktivitas industri ekstraktif. Izin usaha biomassa kayu telah lebih dahulu berada di Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, dan Lemito.
Berdasarkan analisis citra satelit koalisi, sekitar 1.105 hektare hutan alam di Pohuwato mengalami deforestasi sepanjang 2021–2023.
Renal mengapresiasi sikap seluruh fraksi DPRD Pohuwato yang menolak rencana ekspansi tersebut. Namun, menurutnya, penolakan itu harus ditindaklanjuti melalui langkah politik dan administratif kepada pemerintah pusat sebagai pemberi izin.
“Sikap itu harus ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat sebagai pemberi izin,” ujarnya.
Bagi koalisi, persoalan utamanya bukan hanya kehadiran satu perusahaan baru, melainkan akumulasi tekanan industri kehutanan terhadap wilayah yang telah lebih dahulu menjadi ruang hidup masyarakat.
Dokumen AMDAL Sulit Diakses
Selain persoalan deforestasi dan perubahan perizinan, keterbukaan informasi lingkungan juga menjadi sorotan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo sebelumnya pernah menyatakan bahwa dokumen perizinan perusahaan produsen pelet kayu PT BJA, beserta perusahaan pemasok bahan bakunya, PT IGL dan PT BTL, telah lengkap.
Namun, ketika Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) meminta dokumen AMDAL ketiga perusahaan tersebut pada 17 Agustus 2026 melalui surat Nomor 48/SP/JAPESDA/VIII/2026, DLHK menyatakan tidak memiliki dokumen yang dimaksud.
Menurut keterangan dinas, ketiga perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga dokumen perizinannya berada di tingkat kementerian.
Pada 1 September 2026, Japesda hanya menerima empat dokumen AMDAL. Di antaranya terdapat dokumen PT IGL dan PT BTL yang masih berstatus perkebunan sawit, bukan hutan tanaman energi.
Direktur Japesda, Christopel Paino, mempertanyakan perbedaan keterangan DLHK tersebut.
“Kalau DLHK bisa menyatakan dokumennya lengkap, artinya mereka pernah memeriksanya. Lalu mengapa sekarang dokumen itu tidak bisa diakses di daerah?” ujarnya.
Menurut Christopel, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keterbukaan informasi publik dalam proses perizinan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Japesda juga mengirimkan permintaan dokumen perizinan PT BJA kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo. Namun, dinas tersebut menyatakan tidak memiliki dokumen yang dimaksud karena perizinan perusahaan berstatus PMA berada di tingkat kementerian.
Direktur WALHI Gorontalo, Defri Sofyan, turut mempertanyakan penerapan prinsip FPIC dalam perubahan komoditas perusahaan dari perkebunan sawit menjadi tanaman energi.
Riset WALHI Gorontalo pada 2025 di Desa Lomuli dan Desa Butungale menemukan bahwa seluruh responden yang diwawancarai mengaku tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi perusahaan terkait rencana hutan tanaman energi. Menurut pengakuan mereka, sosialisasi yang pernah dilakukan sebelumnya hanya berkaitan dengan perkebunan sawit.
“Perubahan komoditas dari sawit ke tanaman energi adalah perubahan besar yang menentukan nasib hutan dan warga. Tanpa persetujuan baru dari masyarakat, izin itu cacat secara sosial. Pemerintah harus meninjau ulang izin tersebut,” kata Defri.
Siapa Mengawasi Perubahan?
Rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan bahwa ekspansi industri pelet kayu tidak cukup dilihat dari jumlah investasi, luas konsesi, atau kapasitas produksi. Perubahan orientasi usaha kehutanan juga harus diikuti pengawasan yang transparan dan pelibatan masyarakat.
Perusahaan dan pemerintah perlu menjelaskan dasar perubahan kawasan lindung, status dokumen lingkungan, serta bagaimana persetujuan masyarakat diperoleh. Di sisi lain, temuan organisasi masyarakat sipil mengenai deforestasi dan konflik penguasaan lahan membutuhkan pemeriksaan yang terbuka dan dapat diuji.
Persoalan mendasarnya adalah bagaimana memastikan pemanfaatan kawasan hutan tidak mengabaikan fungsi ekologis dan hak masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Sebab, ketika perubahan kebijakan kehutanan berlangsung tanpa keterbukaan dan partisipasi yang memadai, masyarakat berisiko menjadi pihak yang paling dekat dengan dampak, tetapi paling terbatas aksesnya terhadap keputusan.
- Penulis: Faisal Husuna
- Editor: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar