Ekonom UNUSIA Gagas Ekonesia Metropolitan untuk Jakarta Berkeadilan
- account_circle Djemi Radji
- calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
- visibility 50
- print Cetak

Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, Dr. Muhammad Aras Prabowo, saat menyampaikan materi dalam Dialog Publik dan Bedah Buku tentang transformasi ekonomi kerakyatan menuju Jakarta yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkeadaban.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, NULONDALO.COM– Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, menggagas Ekonesia Metropolitan sebagai paradigma alternatif pembangunan ekonomi Jakarta yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkeadaban.
Gagasan tersebut disampaikan dalam Dialog Publik dan Bedah Buku bertema Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Jakarta Berkeadilan, Berkelanjutan, dan Berkeadaban, Rabu (18/11/2026).
Melalui gagasan Ekonesia Metropolitan, Aras menawarkan pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan dan akumulasi modal, tetapi juga menempatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan distribusi, serta kelestarian lingkungan sebagai tujuan utama.
Dalam pemaparannya, Aras mengintegrasikan pemikiran sosialisme Islam H.O.S. Tjokroaminoto, teologi pembebasan Ali Syari’ati, dan paradigma Eko-Akunta-Nesia untuk menjawab berbagai persoalan struktural ekonomi metropolitan.
“Jakarta tidak boleh hanya menjadi ruang akumulasi kapital. Jakarta harus menjadi ruang distribusi kesejahteraan, demokratisasi ekonomi, dan pemuliaan martabat manusia,” ujar Aras.
Ia menjelaskan, Ekonesia Metropolitan bertumpu pada empat unsur utama yang saling melengkapi, yakni pasar, negara, komunitas, dan ekologi.
Pasar berperan mendorong efisiensi dan inovasi. Negara bertanggung jawab menjamin keadilan distribusi. Komunitas menjadi basis solidaritas sosial, sedangkan ekologi merupakan fondasi keberlanjutan pembangunan.
Menurut Aras, transformasi ekonomi Jakarta juga harus diarahkan pada empat orientasi utama, yaitu ekonomi produktif, ekonomi inklusif, ekonomi digital, serta ekonomi hijau dan biru.
“Ekonomi kerakyatan tidak berarti menolak kapital dan modernisasi. Persoalannya adalah bagaimana kapital dikelola secara demokratis, teknologi dapat diakses masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan warga,” jelasnya.
Selain aspek ekonomi, Aras menempatkan kebudayaan sebagai modal strategis dalam pembangunan metropolitan. Nilai gotong royong, kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif dinilai dapat menjadi fondasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kemitraan produktif.
Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai konsumen, pekerja, atau penerima bantuan pemerintah. Lebih dari itu, masyarakat harus memiliki kesempatan menjadi produsen sekaligus pemilik aset produktif.
“Ukuran kemajuan metropolitan bukan sekadar gedung pencakar langit, besarnya investasi, atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Kemajuan harus tercermin dalam kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan layak, memiliki aset produktif, dan hidup dalam lingkungan yang sehat,” tegasnya.
Gagasan tersebut juga menempatkan modernisasi ekonomi dalam kerangka nilai kemanusiaan, spiritualitas, dan keadilan sosial.
Dengan demikian, pembangunan metropolitan tidak hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, pemikiran Aras mengenai sosialisme Islam juga menjadi bagian dari ruang diskusi publik yang dikembangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Barat.
Melalui dialog bertajuk Sosialisme Islam dengan tema “Islam Membangun Etika Publik, Menegakkan Sistem Sosial, Mengubah Masyarakat Menuju Keberadaban”, PKB Jakarta Barat menghadirkan Aras bersama Wakil Ketua Syuro PKB Jakarta Barat, Drs. KH. Abdul Ghoni Faiq.
Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang refleksi intelektual untuk memperkuat nilai keislaman, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Peserta yang hadir berjumlah lebih dari 50 orang, terdiri atas kader PKB, tokoh masyarakat, pemuda, dan generasi Z.
Melalui berbagai ruang diskusi tersebut, gagasan Ekonesia Metropolitan menawarkan perspektif bahwa masa depan kota tidak cukup dibangun melalui investasi dan infrastruktur.
Pembangunan juga harus memastikan masyarakat menjadi pelaku utama ekonomi, memperoleh akses terhadap sumber daya produktif, serta menikmati lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.
- Penulis: Djemi Radji
- Editor: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar