Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Ekonomi Jakarta Tumbuh, Ketimpangan Masih Menganga

  • account_circle Diana Larasati Dewi
  • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
  • visibility 66
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, NULONDALO.COM – Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, menyoroti paradoks pembangunan ekonomi Jakarta. Meski memiliki kapasitas ekonomi besar dan mencatat pertumbuhan positif, ibu kota masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan antarwilayah.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Dialog Publik dan Bedah Buku bertajuk “Sosialisme Islam” yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Barat, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan bertema “Islam Membangun Etika Publik, Menegakkan Sistem Sosial, Mengubah Masyarakat Menuju Keberadaban” itu menghadirkan Wakil Ketua Syuro PKB Jakarta Barat, Drs. KH. Abdul Ghoni Faiq, dan Muhammad Aras Prabowo sebagai narasumber.

Dialog tersebut diikuti lebih dari 50 peserta yang terdiri atas kader PKB, tokoh masyarakat, pemuda, dan Generasi Z. Forum ini menjadi ruang refleksi intelektual untuk membahas nilai-nilai keislaman, keadilan sosial, serta keberpihakan terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pemaparannya, Aras mengungkapkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada 2025 mencapai Rp3.926,15 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen.

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Pada Maret 2026, angka kemiskinan di Jakarta masih mencapai 3,96 persen atau sekitar 432,62 ribu penduduk.

“Jakarta memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang menghasilkan kekayaan, siapa yang menikmati pertumbuhan, dan siapa yang menanggung biaya sosial serta ekologis pembangunan,” ujar Aras.

Ia juga menyoroti konsentrasi aktivitas ekonomi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang secara bersama-sama menghasilkan hampir separuh PDRB enam wilayah administrasi Jakarta.

Sementara itu, Kepulauan Seribu justru mengalami kontraksi ekonomi sebesar 2,68 persen pada 2025. Wilayah tersebut juga mencatat tingkat kemiskinan mencapai 12,37 persen berdasarkan data dalam materi kajian Aras.

Jakarta Utara turut menghadapi persoalan serupa. Di tengah keberadaan pelabuhan, kawasan industri, dan aktivitas perdagangan, wilayah ini masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Menurut Aras, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghadirkan keadilan sosial.

“Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan keadilan. Tanpa kebijakan distribusi, demokratisasi akses modal, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan justru berpotensi memperlebar ketimpangan struktural,” jelasnya.

Enam Klaster Ekonomi Berbasis Wilayah

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Aras merekomendasikan enam klaster pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah Jakarta.

Pertama, penguatan sektor keuangan dan perdagangan di Jakarta Pusat. Kedua, pengembangan ekonomi kreatif dan digital di Jakarta Selatan. Ketiga, industrialisasi kerakyatan di Jakarta Timur.

Selanjutnya, penguatan perdagangan, UMKM, dan logistik di Jakarta Barat; pengembangan ekonomi maritim di Jakarta Utara; serta ekonomi biru berbasis komunitas di Kepulauan Seribu.

Selain itu, ia mendorong pemerintah memperkuat koperasi produktif, digitalisasi UMKM, pembiayaan inklusif, kemitraan industri, dan integrasi rantai pasok lokal.

Bagi Aras, pembangunan ekonomi harus menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat dari kebijakan pemerintah.

“Jakarta membutuhkan keberanian untuk mengubah orientasi pembangunan dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju distribusi kesejahteraan. Rakyat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan,” pungkasnya.

Melalui dialog bertajuk Sosialisme Islam tersebut, PKB Jakarta Barat berupaya menghadirkan ruang diskusi mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam, etika publik, dan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

  • Penulis: Diana Larasati Dewi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KIBR Desak KPK Adili Ade Irawan, Dirut PT Halmahera Sukses Mineral Atas Dugaan Penyuapan WIUP

    KIBR Desak KPK Adili Ade Irawan, Dirut PT Halmahera Sukses Mineral Atas Dugaan Penyuapan WIUP

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Koalisi Independet Bersama Rakyat (KIBR) Gelar aksi demonstrasi di Kantor PT Halmahera Sukses Mineral dan KPK RI menyoroti persoalan di Maluku Utara Terkait Penyuapan Kepada Eks Gubernur Maluku Utara, almarhum Abdhul Gani Kasuba. Dalam Kasus Tersebut, diduga keterlibatan Direktur Uatama PT Halmahera Sukses Mineral Ade Irawan, Sebagai salah satu pihak yang ikut menyuap AGK. Jakarta, […]

  • Di Bawah Bayang APBN: Menguji Akuntabilitas Keuangan Daerah dan BUMD

    Di Bawah Bayang APBN: Menguji Akuntabilitas Keuangan Daerah dan BUMD

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Nurul Izah Rahareng
    • visibility 339
    • 0Komentar

    Diskursus publik mengenai akuntabilitas keuangan negara sering kali hanya terfokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, pengelolaan keuangan publik tidak berhenti di tingkat pusat. Di luar APBN, terdapat ekosistem keuangan yang luas dan kompleks, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), hingga Dana Desa. Sektor-sektor tersebut justru kerap […]

  • Pendamping PKH Pallantikang Klarifikasi Isu Pendataan dan Biaya Administrasi, Tegaskan Bukan Kewenangannya

    Pendamping PKH Pallantikang Klarifikasi Isu Pendataan dan Biaya Administrasi, Tegaskan Bukan Kewenangannya

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 219
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros –  Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Pallantikang, Maryam, akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dugaan permasalahan pendataan penerima bantuan dan isu pemungutan biaya administrasi bantuan sosial. Klarifikasi ini disampaikan secara terbuka sebagai upaya meredam polemik yang dinilai telah mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat. Maryam menegaskan bahwa proses pendataan penerima manfaat […]

  • Gus Yahya dan Ikhtiar Menguatkan Khidmah Keagamaan NU

    Gus Yahya dan Ikhtiar Menguatkan Khidmah Keagamaan NU

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 158
    • 0Komentar

    NULONDALO.COM – Satu periode membersamai KH Yahya Cholil Staquf dalam kepengurusan PBNU 2022–2026 memberikan banyak pengalaman dan pelajaran bagi saya. Tentu setiap masa kepemimpinan memiliki dinamika, tantangan, kekurangan, sekaligus capaian yang kelak akan dinilai secara lebih jernih oleh sejarah. Namun, ada satu hal yang sejak awal saya tangkap dari Gus Yahya: kesadarannya bahwa Nahdlatul Ulama […]

  • Bupati Halmahera Timur Turut Resmikan Kursus Wasit Bola Voli Lisensi Dasar

    Bupati Halmahera Timur Turut Resmikan Kursus Wasit Bola Voli Lisensi Dasar

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 221
    • 0Komentar

    Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Ubaid Yakub diwakili Nurdin Hadi Asisten ll Bidang Administrasi, dengan resmi membuak kegiatan Kursusu Wasit Bola Voli Lisensi Dasar. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Halmahera Timur di Aula Penginapan Rahmat, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Rabu (26/11/2025). Dalam kesempatan tersebut. Nurdin Hadi dalam sambutannya mengatakan, atas […]

  • Pasar Modal Bergejolak, DPR Soroti Mundurnya Dirut BEI

    Pasar Modal Bergejolak, DPR Soroti Mundurnya Dirut BEI

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 308
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Gejolak pasar modal yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami trading halt selama dua hari berturut-turut berujung pada pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman. Langkah tersebut mendapat sorotan sekaligus apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Komisi XI DPR RI, M. Hasanuddin Wahid, menilai keputusan Iman Rachman […]

expand_less