Google Hapus 19 Ribu Kanal YouTube Pro-Pemerintah Indonesia
- account_circle Djemi Radji
- calendar_month 7 jam yang lalu
- visibility 44
- print Cetak

Gedung kantor Google, perusahaan teknologi global yang mengelola platform YouTube. Google menghapus 19.372 kanal YouTube yang terindikasi terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia sepanjang Juli–September 2026.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, NULONDALO.COM – Google menghapus sebanyak 19.372 kanal YouTube yang terindikasi terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026.
Penindakan tersebut tercantum dalam laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026. Jaringan kanal yang ditindak diketahui menyebarkan konten berbahasa Indonesia berisi dukungan terhadap pemerintah Indonesia beserta kebijakannya.
Tidak hanya memproduksi konten bernada positif terhadap pemerintah, jaringan tersebut juga menyebarkan materi yang menyerang atau mengkritik pihak-pihak yang melontarkan kritik terhadap pemerintah.
Dalam laporan itu, Google mencatat penutupan dilakukan dalam tiga tahap. Pada Juli 2026, sebanyak 6.888 kanal dihentikan. Jumlahnya meningkat menjadi 10.134 kanal pada Agustus, kemudian 2.350 kanal pada September.
“Kami menghentikan 10.134 channel YouTube sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia. Kampanye tersebut membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik para pengkritik pemerintah Indonesia,” tulis tim Trust & Safety Google.
Operasi tersebut dikategorikan sebagai coordinated influence operations, yakni aktivitas terorganisasi yang memanfaatkan jaringan akun untuk menyebarkan narasi tertentu dan memengaruhi persepsi publik.
Meski demikian, Google belum mengungkap secara terbuka identitas pihak yang berada di balik pengelolaan jaringan tersebut, termasuk siapa yang mengorganisasi dan membiayai operasinya.
Besarnya jumlah kanal yang dihapus juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana jaringan tersebut bekerja, siapa aktor yang mengendalikannya, serta apakah terdapat kepentingan tertentu di balik penyebaran narasi secara terkoordinasi.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan mengenai penindakan tersebut. Klarifikasi yang diminta mencakup metode pendeteksian, proses peninjauan, akurasi sistem, serta dasar penghapusan kanal.
Komdigi juga menekankan pentingnya transparansi dalam moderasi konten digital agar penegakan kebijakan platform tidak mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi.
Kasus ini kembali menyoroti persoalan manipulasi opini publik di ruang digital. Dukungan terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, tetapi penggunaan jaringan akun terkoordinasi untuk menciptakan kesan dukungan publik yang tidak autentik menjadi persoalan berbeda.
Di tengah meningkatnya pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini masyarakat, pengungkapan aktor, pola pendanaan, dan mekanisme kerja jaringan semacam ini menjadi penting agar publik dapat mengetahui siapa yang berada di balik produksi dan distribusi narasi politik di ruang digital.
- Penulis: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar