Intelektual NU Sentil Keras Seskab: Jawaban “Pokoknya Ada” Cermin Akuntabilitas yang Retak
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Senin, 30 Mar 2026
- visibility 219
- print Cetak

Sekretaris Kabinet Teddy bersama Maman saat memberikan keterangan kepada wartawan di kawasan Monas terkait pelaksanaan program pasar murah.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Lebih lanjut, Aras mengaitkan fenomena ini dengan apa yang ia sebut sebagai krisis epistemik dalam birokrasi modern situasi ketika bahasa kekuasaan menggantikan bahasa akuntabilitas.
“Jawaban ‘pokoknya ada’ adalah bentuk simplifikasi yang berbahaya. Ia mengaburkan proses, menutupi struktur, dan menghilangkan jejak akuntabilitas. Publik tidak hanya berhak tahu ‘ada’, tetapi juga ‘dari mana’, ‘bagaimana’, dan ‘untuk siapa’ anggaran itu digunakan,” katanya.
Aras juga mendorong pemerintah untuk memperkuat transparansi fiskal melalui mekanisme keterbukaan data anggaran secara real-time.
Menurutnya, era digital menuntut pemerintah lebih akuntabel dan responsif terhadap publik.
“Keterbukaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah perlu membangun ekosistem akuntabilitas dan komunikasi publik yang berbasis data, bukan retorika,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam negara demokratis sangat ditentukan oleh kualitas akuntabilitasnya.
Ketidakmampuan menjelaskan sumber anggaran secara rasional dan transparan, menurutnya, dapat menjadi indikasi adanya persoalan struktural dalam tata kelola keuangan negara.
- Penulis: Tim Redaksi

Saat ini belum ada komentar