Breaking News
dark_mode
Trending Tags

PB PMII Laporkan Kasus Perusakan Sekretariat ke Polisi

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
  • visibility 269
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com– Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) resmi membawa kasus perusakan sekretariat organisasi ke ranah hukum. Laporan tersebut diajukan ke Polres Metro Jakarta Pusat setelah insiden yang terjadi pada Selasa malam, 10 Februari 2026.

Laporan itu disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PB PMII dan teregister dengan Nomor LP/B/446/II/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 12 Februari 2026. Langkah ini menandai sikap tegas organisasi dalam menjaga marwah serta integritas kelembagaan.

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, memberikan surat kuasa khusus kepada tim LBH PB PMII untuk menangani perkara tersebut. Ia menegaskan bahwa organisasi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim advokasi internal.

“Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada LBH PB PMII untuk menjalankan tugas secara profesional dan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Shofiyulloh.

Direktur LBH PB PMII, Ilham Fariduz Zaman, menilai tindakan perusakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Menurutnya, peristiwa itu telah melampaui batas dinamika organisasi dan masuk dalam kategori tindak pidana.

“Peristiwa ini jelas mencoreng nama besar PMII. Apa yang terjadi bukan lagi bagian dari dinamika atau aspirasi organisasi, melainkan telah masuk ke ranah tindak pidana yang bersifat anarkis dan harus ditindaklanjuti secara hukum,” kata Ilham saat dikonfirmasi, Rabu, 18 Februari 2026.

Ia menambahkan, pihaknya berharap aparat kepolisian dapat memproses laporan tersebut secara objektif dan transparan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

  • Penulis: Tim Redaksi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Pohuwato Amankan Mobil Pengangkut Puluhan Galon Solar Bersubsidi di Buntulia

    Polres Pohuwato Amankan Mobil Pengangkut Puluhan Galon Solar Bersubsidi di Buntulia

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Ikbal
    • visibility 229
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Jajaran Polres Pohuwato mengamankan satu unit kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Kamis (11/6/2026). Pengungkapan kasus tersebut bermula saat personel Polres Pohuwato melaksanakan patroli rutin di wilayah Kecamatan Buntulia. Dalam kegiatan itu, petugas menemukan sebuah kendaraan Suzuki Carry pikap […]

  • Ansor Pohuwato Perkuat Kapasitas BAGANA Hadapi Risiko Bencana photo_camera 4

    Ansor Pohuwato Perkuat Kapasitas BAGANA Hadapi Risiko Bencana

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 526
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pohuwato menggelar kegiatan peningkatan kapasitas dan penyegaran pengetahuan bagi Banser Tanggap Bencana (BAGANA), Minggu (5/1/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan kader menghadapi potensi bencana alam. Banser Siaga Bencana (BAGANA) merupakan satuan khusus Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di […]

  • DPR Dorong Sinergi Pusat–Daerah Demi Jaminan Kesehatan Warga Kurang Mampu

    DPR Dorong Sinergi Pusat–Daerah Demi Jaminan Kesehatan Warga Kurang Mampu

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 294
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap terlayani secara optimal dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur, Makassar, Jumat (20/2/2026). […]

  • Tahun Baru Hijriyah dan Ilusi Kebangkitan

    Tahun Baru Hijriyah dan Ilusi Kebangkitan

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle Dr. H. Ahmad Shaleh Amin, Lc., M.A.
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Setiap tahun, obor dinyalakan. Spanduk dibentangkan. Mimbar-mimbar dipenuhi ceramah tentang hijrah. Tahun Baru Hijriyah datang seperti tamu lama yang selalu disambut dengan hangat. Tetapi, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan, setelah semua perayaan itu terlaksana, apa yang sesungguhnya berubah? Kita selalu menyaksikan perayaan itu, dan kita sadar bahwa sejatinya waktu terus bergerak. Kalender berganti. Namun, […]

  • Dominasi Viralitas Dalam Pembentukan Opini Publik di Ruang Digital

    Dominasi Viralitas Dalam Pembentukan Opini Publik di Ruang Digital

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Julkifli Gadeang
    • visibility 503
    • 0Komentar

    Oleh: Julkifli Gadeang Hari ini, sebuah persoalan tidak perlu benar-benar penting untuk menjadi perhatian publik. Ia hanya perlu viral. Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai upaya menghakimi dinamika ruang digital yang terus berkembang, melainkan sebagai refleksi kritis atas perubahan cara masyarakat membangun dan memahami opini publik di era teknologi informasi. Di tengah derasnya arus komunikasi digital, […]

  • Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pemerintah Nilai Perkuat Stabilitas Pemerintahan Daerah

    Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pemerintah Nilai Perkuat Stabilitas Pemerintahan Daerah

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 355
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan. Pemerintah menilai skema tersebut dapat memperkuat stabilitas pemerintahan daerah serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara eksekutif dan legislatif. Melalui mekanisme ini, gubernur, bupati, dan wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui proses pemilihan di DPRD. Pemerintah berpendapat, […]

expand_less