Gerakan Nurani Bangsa Sampaikan 8 Pesan untuk Pemerintah
- account_circle Djemi Radji
- calendar_month Senin, 16 Nov 2026
- visibility 76
- print Cetak

Konferensi Pers Gerakan Nurani Bangsa dalam rangka penyampaian Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2026, yang digelar pada 13 Januari 2026. (Foto: Dokumentasi Gerakan Nurani Bangsa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
NULONDALO.COM, JAKARTA – Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan delapan pesan kebangsaan kepada penyelenggara negara, aparat pemerintahan, penegak hukum, serta pemegang otoritas kebijakan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi bertanggal 16 November 2026 di Jakarta. Gerakan Nurani Bangsa menilai, dinamika politik nasional, termasuk persoalan terkait mundurnya Wakil Presiden RI pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), tidak boleh mengalihkan perhatian pemerintah dari berbagai persoalan mendasar masyarakat.
Dalam pernyataannya, Gerakan Nurani Bangsa menggambarkan kondisi Indonesia tengah menghadapi polikrisis, mulai dari kebakaran hutan di berbagai wilayah, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam menangani demonstrasi, hingga persoalan ekonomi dan sosial akibat tata kelola pemerintahan yang dinilai belum membaik.
Gerakan ini juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan secara ilegal oleh aparat kepolisian dan aparat negara lainnya terhadap pejabat negara, masyarakat sipil, aktivis, tokoh politik, serta warga yang menyampaikan kritik.
Atas kondisi tersebut, Gerakan Nurani Bangsa menegaskan pentingnya komitmen penyelenggara negara untuk tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga prinsip demokrasi.
Ada delapan pesan kebangsaan yang disampaikan.
Pertama, pemerintah diminta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas, termasuk penyelesaian persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup. Agenda tersebut tidak boleh terpinggirkan oleh dinamika politik dalam proses pergantian Wakil Presiden RI.
Kedua, pemerintah didesak mengoptimalkan seluruh sumber daya, termasuk anggaran negara, untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia. Langkah pemulihan lingkungan juga harus dilakukan serta memastikan tidak terjadi alih fungsi hutan semata-mata untuk kepentingan ekonomi.
Ketiga, pemerintah diminta mengambil langkah cepat untuk memulihkan kesehatan masyarakat terdampak kebakaran hutan, terutama mereka yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
Keempat, Gerakan Nurani Bangsa meminta aparat menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia serta menghindari penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dalam merespons kebebasan berpendapat, termasuk aksi demonstrasi mahasiswa.
Kelima, pemerintah diminta memastikan proses hukum yang adil dan transparan dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal. Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum, sementara hak-hak korban harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan.
Keenam, prinsip supremasi sipil sebagai salah satu pilar negara demokrasi harus dijunjung tinggi. Gerakan Nurani Bangsa mengingatkan agar tidak terjadi penggunaan kekuatan militer di berbagai ranah sipil, terutama di lingkungan institusi perguruan tinggi.
Ketujuh, penyelesaian krisis kemanusiaan berkepanjangan di Papua harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan dialog yang menghormati martabat manusia. Perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk warga yang mengungsi akibat konflik dan kekerasan, juga harus dipastikan.
Kedelapan, pemerintah dan seluruh pemegang otoritas diminta menghentikan ujaran yang merendahkan, memberikan stigma, maupun mengintimidasi kaum intelektual dan masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan serta tata kelola penyelenggaraan negara.
Gerakan Nurani Bangsa menegaskan bahwa kesadaran kolektif untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia harus menjadi landasan komitmen bersama.
Menurut gerakan tersebut, komitmen itu diperlukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Pernyataan kebangsaan tersebut ditandatangani sejumlah tokoh lintas agama, akademisi, budayawan, aktivis, dan tokoh masyarakat.
Di antara nama-nama yang tercantum ialah Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komaria Nurcholish Madjid, M. Quraish Shihab, KH Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, Pdt. Jacky Manuputty, Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat, Slamet Rahardjo, dr. Umar Wahid, Karlina Rohima Supelli, Pdt. Gomar Gultom, Frans Magnis Suseno SJ, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Q. Wahid.
Pernyataan tersebut juga mencantumkan nama sejumlah tokoh lainnya, yakni Erry Riyana Hardjapamekas, A. Setyo Wibowo SJ, Laode Muhammad Syarif, dan Ery Seda.
Gerakan Nurani Bangsa menyebut dirinya sebagai gerakan etis dan nonpartisan yang berupaya memperkuat cita-cita Indonesia. Melalui delapan pesan tersebut, gerakan ini mengingatkan bahwa penyelenggaraan negara harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan prinsip demokrasi.
- Penulis: Djemi Radji
- Editor: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar