Breaking News
dark_mode
Trending Tags

63 Anggota DPR Lulusan SMA, 211 Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan

  • account_circle Diana Larasati Dewi
  • calendar_month 10 jam yang lalu
  • visibility 64
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, NULONDALO.COM – Latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan publikasi Statistik Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 63 dari 580 anggota DPR atau 10,85 persen tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat.

Selain itu, terdapat 3 anggota berpendidikan Diploma III, 155 orang lulusan S1, 119 orang lulusan S2, dan 29 orang lulusan S3.

Sementara itu, sebanyak 211 anggota DPR atau 36,38 persen tidak mencantumkan latar belakang pendidikan ketika melakukan pendaftaran sebagai calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data tersebut merupakan hasil pengolahan BPS terhadap data KPU yang dihimpun dalam publikasi Statistik Politik 2024.

Adapun dalam pemberitaan November 2026, KPU juga menyampaikan data berbeda yang menyebutkan 191 anggota DPR memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Angka tersebut merupakan hasil pendataan dengan basis dan waktu pengumpulan informasi berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan angka dalam publikasi BPS.

Sejumlah Anggota DPR Tercatat Lulusan Paket C

Dari daftar riwayat pendidikan anggota DPR yang dihimpun, terdapat sejumlah nama yang tercatat menempuh pendidikan melalui jalur kesetaraan Paket C.

Berikut daftarnya:

  1. Iyeth Bustami – Paket C.
  2. Samsul Bahri Tiyong – PKBM Al Ikhlas, jurusan IPS.
  3. Ranny Fahd A. Rafiq – PKBM Tanda Genap.
  4. Jamal Mirdad – Paket C PKBM Santika.
  5. Adik Sasongko – Paket C SMA Sinar Mentari.

Daftar Anggota DPR Lulusan SMA dan Sederajat

Selain lulusan Paket C, sejumlah anggota DPR lainnya tercatat memiliki latar belakang pendidikan SMA, sekolah kejuruan, sekolah pendidikan guru, hingga madrasah aliyah.

Berikut nama-nama dan riwayat pendidikannya:

  1. Asep Romy Romaya – SMU Tingkat Atas Bhakti Kalsum.
  2. H. Arisal Aziz – SMA Setia Dharma Pekanbaru.
  3. Eko Kurnia Ningsih – SPG Bengkulu.
  4. Melly Goeslaw – SMA BPI 1 Bandung.
  5. Rachel Maryam Sayidina – SMA Negeri 19 Bandung.
  6. Marlyn Maisarah – SMA Sumbangsih.
  7. H. Obon Tabroni – SMA Negeri 3 Karawang.
  8. Mulan Jameela – Tercatat memasuki parlemen dengan ijazah SMA sebelum meraih gelar sarjana.
  9. Hj. Ida Nurlaela Wiradinata – SMAN 2 Cimahi.
  10. Isfhan Taufik Munggaran – SMAN 1 Cianjur.
  11. Rajiv – SMA Paskalis, jurusan IPS.
  12. H. Fathi – SMA Negeri 1.
  13. Samuel JD Wattimena – SMAN 9 Jakarta.
  14. Nafa Urbach – SMU PGRI 6.
  15. Muhammad Hatta – SMU Harapan Kartasura, jurusan Ilmu Sosial.
  16. Ahmad Dhani Prasetyo – SMAN 2 Surabaya.
  17. H. Syaiful Nuri – SMA YP Trisila.
  18. Martin Daniel Tumbelaka – SMU Negeri 1 Manado.
  19. Rusda Mahmud – Sekolah Teknik Menengah (STM).
  20. F. Alimudin Kolatlena – MAN Geser.
  21. H. Sulaeman L. Hamzah – SMAN Fakfak.
  22. Robert Rouw – SMA Negeri 50 Jakarta.
  23. Faujia Helga Br. Tampubolon – SMA YPPK Agustinus Sorong.

Daftar tersebut memperlihatkan beragam latar belakang pendidikan para wakil rakyat. Namun, riwayat pendidikan masing-masing nama perlu dibaca sesuai data pencalonan dan tidak serta-merta dianggap sebagai representasi keseluruhan 63 anggota DPR dalam kategori SMA atau sederajat.

Persyaratan Pendidikan DPR Pernah Digugat ke MK

Persyaratan pendidikan minimal bagi calon anggota legislatif juga pernah menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu mensyaratkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Pada 2025, ketentuan tersebut digugat oleh Nanda Yuniza Eviani dan Muhammad Rafli Nur Rahman melalui Perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025.

Para pemohon menilai persyaratan pendidikan minimal SMA belum tentu menjamin kapasitas intelektual, kemampuan analisis, serta kualitas legislasi anggota parlemen. Mereka meminta agar persyaratan pendidikan calon anggota DPR ditingkatkan menjadi minimal sarjana atau S1.

Namun, perkara tersebut tidak berakhir dengan pemeriksaan pokok permohonan. Pada 16 Oktober 2025, MK menetapkan pencabutan permohonan tersebut.

Persoalan serupa kembali muncul pada 2026 melalui Perkara Nomor 270/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Fikri Haikal Harahap. Dalam sidang perbaikan permohonan pada 5 Agustus 2026, pemohon kembali mempersoalkan ketentuan persyaratan pendidikan calon anggota legislatif.

Pendidikan dan Transparansi Jadi Sorotan

Perdebatan mengenai pendidikan anggota DPR tidak semata-mata berkaitan dengan gelar akademik. Kapasitas legislasi, integritas, pengalaman, kemampuan memahami persoalan masyarakat, serta tanggung jawab menjalankan mandat rakyat juga menjadi aspek penting dalam menilai kualitas seorang wakil rakyat.

Di sisi lain, lulusan SMA maupun Paket C tetap memenuhi persyaratan pendidikan minimal yang berlaku dalam UU Pemilu. Karena itu, latar belakang pendidikan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kompetensi dan kinerja legislator.

Namun, data 211 anggota DPR yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat pendaftaran menjadi catatan tersendiri. Keterbukaan informasi mengenai profil wakil rakyat merupakan bagian penting dari akuntabilitas demokrasi.

Publik berhak mengetahui latar belakang para legislator yang memperoleh mandat untuk menyusun undang-undang, menentukan anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Pada akhirnya, persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan sekadar apakah seorang anggota DPR lulusan SMA, Paket C, atau perguruan tinggi, melainkan sejauh mana mereka memiliki kapasitas, integritas, dan keberpihakan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

  • Penulis: Diana Larasati Dewi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Seminar Akhir Kajian Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi Perkotaan

    Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Seminar Akhir Kajian Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi Perkotaan

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Seminar Akhir Kajian Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi Perkotaan Gorontalo dengan mengusung tema “Urgensi Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi Perkotaan Gorontalo: Sebuah Strategi Akselerasi Pembangunan Regional, Pemerataan, dan Pengembangan Peningkatan Kinerja Central Place.” Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Gorontalo , Jumat (21/11/2025). Seminar ini […]

  • Pegadaian Kanwil IX Dorong UMKM Tumbuh Lewat KUPEDES: Pinjaman Cepat, Bunga Ringan, Hingga Rp 500 Juta

    Pegadaian Kanwil IX Dorong UMKM Tumbuh Lewat KUPEDES: Pinjaman Cepat, Bunga Ringan, Hingga Rp 500 Juta

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Pegadaian Kantor Wilayah IX Jakarta terus memperkuat dukungannya terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) salah satunya lewat layanan KUPEDES. Produk pinjaman produktif ini dirancang untuk memberikan akses permodalan dengan proses cepat, bunga ringan, serta skema angsuran fleksibel. Selasa, 2 September 2025. Melalui KUPEDES, pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman mulai Rp20 juta hingga […]

  • Benarkah Orang Gorontalo sebegitu Bencinya terhadap Yahudi? Tanggapan untuk tulisan Funco Tanipu

    Benarkah Orang Gorontalo sebegitu Bencinya terhadap Yahudi? Tanggapan untuk tulisan Funco Tanipu

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Tarmizi Abbas
    • visibility 603
    • 0Komentar

    Tulisan Funco Tanipu yang berjudul Yahudi, Sanksi Sosial dan Migrasi yang terbit di kanal bakukabar.id pada 4 April 2025 adalah tulisan yang bagi saya tidak menggambarkan apa-apa, selain menguatkan stigma negatif serta menembakkan tuduhan serius terhadap Yahudi (baik agama maupun komunitas) dengan dalih adat istiadat serta agama, khususnya Islam, di Gorontalo. Tulisan tersebut berangkat dari […]

  • Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga (poto: Istimewah)

    Wagub Sulbar Salim S Mengga Wafat, Ini Kronologi Lengkapnya

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 393
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Kabar duka menyelimuti Sulawesi Barat. Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga, meninggal dunia pada Sabtu, 31 Januari 2026, sekitar pukul 06.40 Wita. Salim S Mengga mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Siloam Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa almarhum wafat akibat sakit, tanpa merinci […]

  • Banggai Ring 1 Panen Nol, Dugaan Gagal Total Program CSR Migas di Kintom

    Banggai Ring 1 Panen Nol, Dugaan Gagal Total Program CSR Migas di Kintom

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Firman
    • visibility 914
    • 0Komentar

    nulondalo.com, BANGGAI – Dugaan kegagalan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sektor migas mencuat di wilayah Ring 1 Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Tiga desa penerima bantuan bibit jagung dilaporkan mengalami gagal panen total atau panen nol. Bantuan tersebut berupa 45 kilogram bibit jagung yang dibagikan kepada tiga kelompok tani di wilayah sekitar area operasi industri […]

  • DPRD Tambrauw Tegas Tolak PSN Sawit, Dinilai Abaikan Hak Masyarakat Adat

    DPRD Tambrauw Tegas Tolak PSN Sawit, Dinilai Abaikan Hak Masyarakat Adat

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 437
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, secara tegas menolak kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui investasi perkebunan kelapa sawit di wilayah Tanah Papua. Penolakan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tambrauw, Frengky F. Gifelem, kepada wartawan di Sorong, Rabu (21/1/2026). Ia menegaskan bahwa baik secara pribadi maupun […]

expand_less