Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Dikonfirmasi soal Fasilitas RSUD Lapatarai, Ketua Komisi III DPRD Barru Bungkam

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month 27 menit yang lalu
  • visibility 19
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Nulondalo.com, BARRU– Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Barru kembali melayangkan kritik keras terhadap buruknya sejumlah fasilitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lapatarai Kabupaten Barru. Kali ini, sorotan tidak hanya diarahkan kepada manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah, tetapi juga kepada Komisi III DPRD Kabupaten Barru yang dinilai belum menunjukkan respons serius terhadap persoalan tersebut.

PMII Barru menegaskan akan terus mengawal dan melakukan monitoring terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Lapatarai. Pasalnya, sejumlah fasilitas vital yang seharusnya menunjang keselamatan dan kenyamanan pasien justru masih dikeluhkan masyarakat.

Berdasarkan temuan dan keluhan yang menjadi sorotan, sejumlah persoalan tersebut meliputi tempat tidur pasien yang dinilai tidak layak, toilet yang tidak memiliki ketersediaan air, hingga keterbatasan fasilitas medis esensial, termasuk alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan pasien.

Ketua PC PMII Barru menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh dikelola dengan pola kerja reaktif, yakni baru melakukan pembenahan setelah mendapatkan kritik atau menjadi perhatian publik di media sosial.

“Jangan hanya ketika dikritik kemudian baru mau berbenah. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan publik yang menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Seharusnya pemeliharaan fasilitas dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, bukan menunggu masyarakat mengeluh atau persoalannya viral terlebih dahulu,” tegasnya.

PMII Barru juga mempertanyakan fungsi pengawasan Komisi III DPRD Kabupaten Barru yang memiliki tanggung jawab mengawasi sektor pelayanan publik, termasuk kesehatan.

Bahkan, ketika persoalan fasilitas RSUD Lapatarai menjadi sorotan, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barru terkesan bungkam dan belum memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Sikap tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat terus menyampaikan keluhan, sementara pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan justru memilih diam. Kami ingin melihat keberanian dan tanggung jawab politik DPRD, khususnya Komisi III. Jangan hanya hadir ketika ada agenda seremonial, tetapi absen ketika masyarakat membutuhkan keberpihakan,” lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, PMII Barru mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Barru segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Lapatarai. Selain itu, DPRD diminta memanggil manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait kondisi fasilitas, pengelolaan anggaran, serta langkah konkret pembenahan pelayanan kesehatan.

Menurut PMII, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif maupun pembahasan di ruang rapat. Para wakil rakyat harus melihat secara langsung kondisi fasilitas yang digunakan pasien setiap hari.

Di sisi lain, PMII Barru turut mengkritisi kebanggaan pemerintah daerah terhadap berbagai penghargaan di bidang akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Menurut mereka, penghargaan pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap berbagai persoalan mendasar yang masih ditemukan di lapangan.

“Penghargaan tentu patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak cukup diukur dari piagam atau penghargaan yang diterima pemerintah daerah. Ukuran sesungguhnya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak, bagaimana pasien merasa aman, dan bagaimana fasilitas rumah sakit mampu menunjang keselamatan mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, PMII Barru menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Organisasi ini memastikan tidak akan berhenti mengawal persoalan fasilitas RSUD Lapatarai sampai terdapat langkah pembenahan yang nyata dan berkelanjutan.

Bagi PMII Barru, pelayanan kesehatan yang layak bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab.

PMII Barru mengingatkan, jangan sampai pemerintah daerah sibuk merayakan penghargaan, sementara masyarakat masih harus berhadapan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh dari standar kelayakan. Sebab, rumah sakit bukan tempat untuk sekadar mengejar predikat, melainkan tempat masyarakat menggantungkan harapan atas keselamatan dan kesembuhan.

  • Penulis: Tim Redaksi
  • Editor: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT. STM di Halmahera Tentang Akan Digugat ke Disnaker dan Pengadilan 

    PT. STM di Halmahera Tentang Akan Digugat ke Disnaker dan Pengadilan 

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 283
    • 0Komentar

    Perisilisihan Hubungan Industrial (PHI) yang mana terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakuan oleh PT. Sinar Terang Mandiri (PT. STM) kepada Karyawan-nya. Sekretaris Serikat Buruh Garda Nusantara (SBGN) Provinsi Maluku Utara, Sofyan Abubakar mengatakan bahwa Perundingan Bipartit dinyatakan Gagal dikarenakan tidak ada kesepahaman. Pria yang biasa disapa Black Panther itu dengan tegas akan mengawal hingga […]

  • Gibran Dikabarkan Tinggalkan Istana Wapres, Surat Pengunduran Diri Diserahkan ke DPR Kamis Besok

    Gibran Dikabarkan Tinggalkan Istana Wapres, Surat Pengunduran Diri Diserahkan ke DPR Kamis Besok

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle Diana Larasati Dewi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    NULONDALO.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah meninggalkan Istana Wakil Presiden setelah muncul kabar pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia. Surat pengunduran diri Gibran disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026). Selanjutnya, surat tersebut dikabarkan akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (12/11/2026) sekitar […]

  • Satu Liter Bensin

    Satu Liter Bensin

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Fadhil Hadju
    • visibility 519
    • 0Komentar

    Suhu udara siang itu cukup panas. Membuat dahi penuh peluh. Tapi aku harus menerjangnya. Siang itu aku pulang ke rumah. Selesai belanja snack kesukaan istri aku langsung menuju kamar. Panasnya matahari itu bukan satu-satunya cerita yang kubawa untuknya. Satu cerita, yang agak memilukan juga kubawa masuk ke rumah saat itu. “Tadi aku kan pergi belanja […]

  • Ukhuwah Dimulai dari Dalam: Sindiran Gus Mus dan Cermin bagi NU Hari Ini

    Ukhuwah Dimulai dari Dalam: Sindiran Gus Mus dan Cermin bagi NU Hari Ini

    • calendar_month Senin, 15 Des 2025
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 238
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Salah satu pesan mendalam yang pernah disampaikan KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) kembali relevan untuk direnungkan hari ini. Dengan gaya khasnya yang lembut, puitis, namun tajam, Gus Mus mengingatkan bahwa ukhuwah tidak bisa dibangun dengan teriakan, melainkan dengan keteladanan dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu sederhana, tetapi menggelitik: bagaimana mungkin […]

  • Ramai Dikritik, Ini Penjelasan KPK soal Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas

    Ramai Dikritik, Ini Penjelasan KPK soal Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 521
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan rumah menuai kritik dari berbagai pihak. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai alasan KPK tidak jelas dan prosesnya dilakukan secara tertutup. “Ini mestinya Dewan Pengawas KPK harus segera melakukan proses […]

  • Perjumpaan 100 Tokoh, Bisikan Wali dan Masa Depan NU Gorontalo

    Perjumpaan 100 Tokoh, Bisikan Wali dan Masa Depan NU Gorontalo

    • calendar_month Jumat, 24 Jun 2022
    • account_circle Dr. Samsi Pomalingo, MA
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Rumah besar berpenghuni banyak orang dengan banyak kamar besar serta halaman rumah yang luas, namun tak satupun orang-orang itu terlihat keluar dari rumahnya. Lampu halaman tak menyala, para tetangga tidak pernah disapa, bahkan para tetangga saja tidak mengenal setiap orang yang menghuni rumah besar itu. Karena mereka tak pernah terlihat bekerja menata lingkungan sekitar rumah. […]

expand_less