Dikonfirmasi soal Fasilitas RSUD Lapatarai, Ketua Komisi III DPRD Barru Bungkam
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month 19 menit yang lalu
- visibility 17
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Nulondalo.com, BARRU– Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Barru kembali melayangkan kritik keras terhadap buruknya sejumlah fasilitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lapatarai Kabupaten Barru. Kali ini, sorotan tidak hanya diarahkan kepada manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah, tetapi juga kepada Komisi III DPRD Kabupaten Barru yang dinilai belum menunjukkan respons serius terhadap persoalan tersebut.
PMII Barru menegaskan akan terus mengawal dan melakukan monitoring terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Lapatarai. Pasalnya, sejumlah fasilitas vital yang seharusnya menunjang keselamatan dan kenyamanan pasien justru masih dikeluhkan masyarakat.
Berdasarkan temuan dan keluhan yang menjadi sorotan, sejumlah persoalan tersebut meliputi tempat tidur pasien yang dinilai tidak layak, toilet yang tidak memiliki ketersediaan air, hingga keterbatasan fasilitas medis esensial, termasuk alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan pasien.
Ketua PC PMII Barru menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh dikelola dengan pola kerja reaktif, yakni baru melakukan pembenahan setelah mendapatkan kritik atau menjadi perhatian publik di media sosial.
“Jangan hanya ketika dikritik kemudian baru mau berbenah. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan publik yang menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Seharusnya pemeliharaan fasilitas dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, bukan menunggu masyarakat mengeluh atau persoalannya viral terlebih dahulu,” tegasnya.
PMII Barru juga mempertanyakan fungsi pengawasan Komisi III DPRD Kabupaten Barru yang memiliki tanggung jawab mengawasi sektor pelayanan publik, termasuk kesehatan.
Bahkan, ketika persoalan fasilitas RSUD Lapatarai menjadi sorotan, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barru terkesan bungkam dan belum memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Sikap tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat terus menyampaikan keluhan, sementara pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan justru memilih diam. Kami ingin melihat keberanian dan tanggung jawab politik DPRD, khususnya Komisi III. Jangan hanya hadir ketika ada agenda seremonial, tetapi absen ketika masyarakat membutuhkan keberpihakan,” lanjutnya.
Atas kondisi tersebut, PMII Barru mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Barru segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Lapatarai. Selain itu, DPRD diminta memanggil manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait kondisi fasilitas, pengelolaan anggaran, serta langkah konkret pembenahan pelayanan kesehatan.
Menurut PMII, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif maupun pembahasan di ruang rapat. Para wakil rakyat harus melihat secara langsung kondisi fasilitas yang digunakan pasien setiap hari.
Di sisi lain, PMII Barru turut mengkritisi kebanggaan pemerintah daerah terhadap berbagai penghargaan di bidang akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Menurut mereka, penghargaan pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap berbagai persoalan mendasar yang masih ditemukan di lapangan.
“Penghargaan tentu patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak cukup diukur dari piagam atau penghargaan yang diterima pemerintah daerah. Ukuran sesungguhnya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak, bagaimana pasien merasa aman, dan bagaimana fasilitas rumah sakit mampu menunjang keselamatan mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, PMII Barru menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Organisasi ini memastikan tidak akan berhenti mengawal persoalan fasilitas RSUD Lapatarai sampai terdapat langkah pembenahan yang nyata dan berkelanjutan.
Bagi PMII Barru, pelayanan kesehatan yang layak bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab.
PMII Barru mengingatkan, jangan sampai pemerintah daerah sibuk merayakan penghargaan, sementara masyarakat masih harus berhadapan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh dari standar kelayakan. Sebab, rumah sakit bukan tempat untuk sekadar mengejar predikat, melainkan tempat masyarakat menggantungkan harapan atas keselamatan dan kesembuhan.
- Penulis: Tim Redaksi
- Editor: Tim Redaksi

Saat ini belum ada komentar