Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Dikonfirmasi soal Fasilitas RSUD Lapatarai, Ketua Komisi III DPRD Barru Bungkam

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month 19 menit yang lalu
  • visibility 17
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Nulondalo.com, BARRU– Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Barru kembali melayangkan kritik keras terhadap buruknya sejumlah fasilitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lapatarai Kabupaten Barru. Kali ini, sorotan tidak hanya diarahkan kepada manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah, tetapi juga kepada Komisi III DPRD Kabupaten Barru yang dinilai belum menunjukkan respons serius terhadap persoalan tersebut.

PMII Barru menegaskan akan terus mengawal dan melakukan monitoring terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Lapatarai. Pasalnya, sejumlah fasilitas vital yang seharusnya menunjang keselamatan dan kenyamanan pasien justru masih dikeluhkan masyarakat.

Berdasarkan temuan dan keluhan yang menjadi sorotan, sejumlah persoalan tersebut meliputi tempat tidur pasien yang dinilai tidak layak, toilet yang tidak memiliki ketersediaan air, hingga keterbatasan fasilitas medis esensial, termasuk alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan pasien.

Ketua PC PMII Barru menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh dikelola dengan pola kerja reaktif, yakni baru melakukan pembenahan setelah mendapatkan kritik atau menjadi perhatian publik di media sosial.

“Jangan hanya ketika dikritik kemudian baru mau berbenah. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan publik yang menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Seharusnya pemeliharaan fasilitas dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, bukan menunggu masyarakat mengeluh atau persoalannya viral terlebih dahulu,” tegasnya.

PMII Barru juga mempertanyakan fungsi pengawasan Komisi III DPRD Kabupaten Barru yang memiliki tanggung jawab mengawasi sektor pelayanan publik, termasuk kesehatan.

Bahkan, ketika persoalan fasilitas RSUD Lapatarai menjadi sorotan, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barru terkesan bungkam dan belum memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Sikap tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat terus menyampaikan keluhan, sementara pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan justru memilih diam. Kami ingin melihat keberanian dan tanggung jawab politik DPRD, khususnya Komisi III. Jangan hanya hadir ketika ada agenda seremonial, tetapi absen ketika masyarakat membutuhkan keberpihakan,” lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, PMII Barru mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Barru segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Lapatarai. Selain itu, DPRD diminta memanggil manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait kondisi fasilitas, pengelolaan anggaran, serta langkah konkret pembenahan pelayanan kesehatan.

Menurut PMII, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif maupun pembahasan di ruang rapat. Para wakil rakyat harus melihat secara langsung kondisi fasilitas yang digunakan pasien setiap hari.

Di sisi lain, PMII Barru turut mengkritisi kebanggaan pemerintah daerah terhadap berbagai penghargaan di bidang akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Menurut mereka, penghargaan pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap berbagai persoalan mendasar yang masih ditemukan di lapangan.

“Penghargaan tentu patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak cukup diukur dari piagam atau penghargaan yang diterima pemerintah daerah. Ukuran sesungguhnya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak, bagaimana pasien merasa aman, dan bagaimana fasilitas rumah sakit mampu menunjang keselamatan mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, PMII Barru menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Organisasi ini memastikan tidak akan berhenti mengawal persoalan fasilitas RSUD Lapatarai sampai terdapat langkah pembenahan yang nyata dan berkelanjutan.

Bagi PMII Barru, pelayanan kesehatan yang layak bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab.

PMII Barru mengingatkan, jangan sampai pemerintah daerah sibuk merayakan penghargaan, sementara masyarakat masih harus berhadapan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh dari standar kelayakan. Sebab, rumah sakit bukan tempat untuk sekadar mengejar predikat, melainkan tempat masyarakat menggantungkan harapan atas keselamatan dan kesembuhan.

  • Penulis: Tim Redaksi
  • Editor: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketika Simbol Diserang: Analisis Sosiologi Politik atas Tuduhan Ijazah Palsu Presiden Jokowi

    Ketika Simbol Diserang: Analisis Sosiologi Politik atas Tuduhan Ijazah Palsu Presiden Jokowi

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Oleh : Mukari – (Dosen Sosiologi Fisipol Undar) Perdebatan sengit tentang kredibilitas ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mewarnai ruang publik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun beberapa klarifikasi resmi telah diberikan, masalah ini terus muncul, terutama melalui media sosial dan jaringan komunikasi alternatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa tuduhan tersebut telah menjadi bagian dari pertarungan […]

  • Yayasan Pendidikan Nulondalo Lipuu Keluarkan Pernyataan Sikap Atas Meninggalnya Mahasiswa UNG dalam Diksar Mapala Butoiyo Nusa

    Yayasan Pendidikan Nulondalo Lipuu Keluarkan Pernyataan Sikap Atas Meninggalnya Mahasiswa UNG dalam Diksar Mapala Butoiyo Nusa

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 180
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dunia pendidikan Gorontalo berduka setelah meninggalnya salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG), almarhum Muhammad Jeksen, dalam kegiatan Pendidikan Dasar (Diksar) Mapala Butoiyo Nusa. Menanggapi peristiwa ini, Yayasan Pendidikan Nulondalo Lipuu mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan, Abdul Kadir Lawero. “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Peristiwa ini bukan hanya […]

  • Anak Dibatasi Medsos, Tapi Konten Dewasa Tetap Bebas? Ini Kata Majelis Ulama Indonesia

    Anak Dibatasi Medsos, Tapi Konten Dewasa Tetap Bebas? Ini Kata Majelis Ulama Indonesia

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 515
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) sejak 28 Maret 2026 menjadi langkah serius pemerintah dalam membatasi akses media sosial bagi anak-anak. Namun di tengah kebijakan tersebut, muncul pertanyaan publik, apakah pembatasan ini juga diiringi dengan pengawasan ketat terhadap konten dewasa yang masih mudah diakses? Menanggapi […]

  • Pagula: Ulama Pesisir dan Penemu Pukat Cincin dari Gorontalo

    Pagula: Ulama Pesisir dan Penemu Pukat Cincin dari Gorontalo

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle Abdul Kadir Lawero
    • visibility 278
    • 0Komentar

    Di tengah riak ombak pesisir Kota Gorontalo, sejarah mencatat nama seorang ulama yang hidupnya sederhana, namun penuh pengaruh. Sosok itu adalah KH. Nahar Akadji, yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Pagula—sebuah panggilan penuh makna yang mencerminkan kelembutan, kearifan, dan manisnya akhlak beliau. Di Gorontalo, penyebutan ulama memang berbeda. Tak ada istilah “Kiai” seperti di Jawa […]

  • PGI Tegas Tolak PSN Food Estate di Papua, Serukan Penghormatan Hak Adat dan Demokrasi

    PGI Tegas Tolak PSN Food Estate di Papua, Serukan Penghormatan Hak Adat dan Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 533
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua, khususnya proyek food estate berskala besar di Kabupaten Merauke. Sikap tersebut merupakan rekomendasi resmi Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI 2026 yang berlangsung di Merauke pada 30 Januari hingga 2 Februari 2026. Sidang MPL PGI 2026 […]

  • Kemenkes Tegaskan RS Dilarang Tolak Pasien JKN Nonaktif Sementara

    Kemenkes Tegaskan RS Dilarang Tolak Pasien JKN Nonaktif Sementara

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 344
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien yang status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinonaktifkan sementara, sepanjang pasien tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis. Penegasan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026 yang diterbitkan Kemenkes sebagai langkah memastikan persoalan administratif tidak berdampak pada […]

expand_less