Breaking News
dark_mode
Trending Tags

CSR Boneva Terus Dipersoalkan, Pemkab Bone Bolango Disorot

  • account_circle Ikbal Kau
  • calendar_month Minggu, 15 Nov 2026
  • visibility 48
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BONE BOLANGO, NULONDALO.COM – Keberadaan perusahaan di daerah semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya menghasilkan keuntungan bagi korporasi. Namun, prinsip tersebut kini dipertanyakan menyusul sorotan Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) terhadap dugaan belum optimalnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) PT Airindo Davinci, produsen air minum dalam kemasan merek Boneva di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

Sorotan FKPR tidak hanya diarahkan kepada perusahaan, tetapi juga kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan.

Persoalan ini mencuat setelah Rahman Patingki bersama Tim Investigasi FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo dan DPD FKPR Bone Bolango melakukan penelusuran serta konfirmasi kepada pihak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, FKPR mengaku belum menemukan dokumen administrasi maupun perencanaan program TJSL/CSR yang menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Temuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan telah menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

Rahman Patingki menilai, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam harus mampu menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, tanggung jawab perusahaan tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan bantuan sosial yang bersifat sesaat, tetapi harus dibangun melalui program pemberdayaan masyarakat yang memiliki sasaran, anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang jelas.

Pajak Air Tanah dan CSR Jadi Dua Persoalan Berbeda

Selain pelaksanaan CSR, FKPR turut menyoroti kontribusi PT Airindo Davinci terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui Pajak Air Tanah (PAT).

Sebagai produsen air minum dalam kemasan, pemanfaatan sumber daya air menjadi bagian penting dari aktivitas usaha perusahaan. Karena itu, FKPR mempertanyakan apakah kontribusi perusahaan melalui pajak air tanah telah mencerminkan pemanfaatan sumber daya tersebut secara proporsional.

Rahman menilai pemerintah daerah perlu membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme penghitungan dan penerimaan pajak air tanah dari perusahaan.

Ia bahkan menyindir bahwa apabila penerimaan pajak daerah tidak sebanding dengan besarnya pemanfaatan sumber daya air, kontribusi perusahaan kepada daerah seolah hanya setara dengan beberapa karton produk Boneva kemasan botol 600 mililiter.

Namun, sindiran tersebut merupakan kritik terhadap kebijakan penerimaan daerah, bukan angka penerimaan pajak yang telah diverifikasi.

Dalam persoalan ini, terdapat dua kewajiban yang perlu dibedakan. Pembayaran pajak air tanah merupakan kewajiban perpajakan, sedangkan TJSL/CSR merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pemenuhan salah satunya tidak otomatis menggugurkan kewajiban yang lain.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menjelaskan besaran kontribusi pajak air tanah yang diterima, dasar penghitungan pajaknya, serta bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air dilakukan.

Bantuan Bencana Tidak Otomatis Menggantikan Program CSR

Persoalan semakin menarik ketika FKPR melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan.

Menurut keterangan yang diperoleh FKPR, perusahaan menyampaikan bahwa selama ini mereka memberikan bantuan TJSL/CSR ketika terjadi bencana di wilayah Bone Bolango.

Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan FKPR. Rahman mempertanyakan apakah bantuan yang diberikan ketika terjadi bencana telah disertai program TJSL/CSR yang direncanakan secara rutin dan berkelanjutan.

Bantuan kemanusiaan ketika terjadi bencana tentu merupakan bentuk kepedulian sosial yang patut diapresiasi. Namun, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan membutuhkan perencanaan dan pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 4 mengatur bahwa pelaksanaan TJSL dilakukan berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan. Rencana tersebut memuat kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan.

Sementara Pasal 6 mengatur bahwa pelaksanaan TJSL dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dengan demikian, persoalan yang perlu diperiksa bukan semata-mata apakah perusahaan pernah memberikan bantuan, melainkan apakah terdapat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan program TJSL/CSR sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kewajiban CSR Memiliki Dasar Hukum

Kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Ketentuan tersebut diperjelas melalui PP Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan TJSL.

Selain itu, Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 34 undang-undang tersebut mengatur kemungkinan pemberian sanksi administratif bagi badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana Pasal 15, melalui instansi atau lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan hukum tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Namun, penerapan sanksi maupun tindakan administratif harus didasarkan pada pemeriksaan dan kewenangan instansi terkait, bukan semata-mata atas dugaan.

Aksi FKPR di DPRD, Pemkab Janji Tindak Lanjuti

Persoalan tersebut kemudian dibawa ke ranah pengawasan legislatif dan pemerintah daerah.

Pada 9 November 2026, Rahman Patingki bersama Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan.

Pertama, mendesak DPRD bersama pemerintah daerah melakukan peninjauan lapangan terhadap aktivitas PT Airindo Davinci.

Kedua, mendorong revisi peraturan daerah dengan mempertegas ketentuan dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL/CSR.

Ketiga, mendesak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menghentikan aktivitas perusahaan sampai persoalan kepatuhan hukumnya diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan dasar hukum yang jelas.

Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Dalam tanggapannya, DPRD dan pemerintah daerah menyampaikan bahwa tuntutan massa akan ditindaklanjuti. Pemerintah juga menyatakan kesediaannya melibatkan perwakilan aliansi untuk melakukan peninjauan lapangan guna memeriksa aktivitas perusahaan dan persoalan pemenuhan kewajiban TJSL/CSR.

Sementara tuntutan penghentian aktivitas perusahaan masih akan dikaji lebih lanjut untuk menemukan dasar hukum yang dapat digunakan.

Pernyataan tersebut menjadi langkah awal. Namun, publik masih menunggu tindak lanjut konkret, terutama mengenai jadwal pemeriksaan, hasil peninjauan lapangan, dan kejelasan status pemenuhan kewajiban perusahaan.

Rahman Pertanyakan Fungsi Pengawasan Pemerintah

Rahman Patingki menegaskan, persoalan PT Airindo Davinci tidak boleh berhenti pada penerimaan aspirasi masyarakat dan janji peninjauan lapangan.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui tindakan pengawasan yang terukur dan transparan.

“Jangan sampai perusahaan hadir, memanfaatkan sumber daya alam Bone Bolango, meraup keuntungan dari kekayaan daerah, tetapi kewajiban sosialnya justru diabaikan. Kalau pajak dibayarkan, itu memang kewajiban. Tetapi tanggung jawab sosial dan lingkungan juga memiliki dasar hukum tersendiri,” tegas Rahman.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL/CSR perusahaan selama menjalankan kegiatan usaha di Bone Bolango.

“Pertanyaannya sederhana, selama perusahaan beroperasi, di mana fungsi pengawasan pemerintah? Apakah pemerintah tidak mengetahui persoalan ini, atau justru mengetahui tetapi memilih diam? Jangan sampai pemerintah daerah hanya berani menerima kehadiran investasi, tetapi tidak berani menuntut tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat,” lanjutnya.

Rahman memastikan FKPR akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah daerah melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak menolak investasi. Namun, investasi harus berjalan seiring dengan kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak sedang memusuhi investasi. Kami justru menginginkan investasi yang sehat, taat hukum, dan memberikan manfaat bagi rakyat. Tetapi jika perusahaan hanya ingin mengambil keuntungan dari sumber daya alam Bone Bolango tanpa menjalankan kewajibannya, maka pemerintah tidak boleh terus memberikan ruang,” ujarnya.

  • Penulis: Ikbal Kau
  • Editor: Faisal

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • CIMB Niaga dan IIJ Luncurkan Sustainability Journalism Fellowship 2026, Sediakan Dana Rp200 Juta untuk Jurnalis

    CIMB Niaga dan IIJ Luncurkan Sustainability Journalism Fellowship 2026, Sediakan Dana Rp200 Juta untuk Jurnalis

    • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 386
    • 0Komentar

    nulondalo.com – PT Bank CIMB Niaga Tbk bekerja sama dengan Indonesian Institute of Journalism (IIJ) meluncurkan program CIMB Niaga Sustainability Journalism Fellowship (SJF) 2026, sebuah inisiatif yang membuka kesempatan bagi jurnalis Indonesia untuk mengembangkan ide keberlanjutan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Program ini juga mendapat dukungan dari Global Reporting Initiative (GRI), organisasi internasional yang […]

  • IDE Indonesia Chapter Kota Bandung Gelar Pelantikan, Simposium dan Launching Store of IDE

    IDE Indonesia Chapter Kota Bandung Gelar Pelantikan, Simposium dan Launching Store of IDE

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 196
    • 0Komentar

    Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia Chapter Kota Bandung sukses menyelenggarakan pelantikan pengurus baru, simposium, serta launching Store of IDE yang digelar di Auditorium Balai Kota Bandung pada 15 Maret 2025. Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran pemuda sebagai motor penggerak perubahan sosial di Kota Bandung. Pelantikan dipimpin oleh Ketua Umum IDE […]

  • Kepala BNPB Tinjau Dampak Gempa M 7,6 di Manado, Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Optimal

    Kepala BNPB Tinjau Dampak Gempa M 7,6 di Manado, Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Optimal

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 370
    • 0Komentar

    nulondalo.com– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 di Manado, Jumat (3/4/2026). Dalam kunjungannya, Suharyanto meninjau kerusakan bangunan di kawasan Gedung KONI-Hall B serta permukiman warga guna memastikan langkah penanganan darurat telah berjalan optimal. Ia juga berdialog langsung dengan warga terdampak untuk mendengar kesaksian terkait detik-detik gempa […]

  • Ketika Alam Bicara

    Ketika Alam Bicara

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Suaib Prawono
    • visibility 516
    • 0Komentar

    Alam kembali bersuara. Kali ini, ia berteriak lantang lewat banjir bandang dan tanah lonsor yang meluluhlantakkan pemukiman warga di tiga provinsi; Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bukan hanya rumah dan harta benda yang hanyut dan tertimbun, tetapi juga nyawa manusia yang tak bersalah. Berdasarkan data yang dilansir BNPB,  29 November 2025, total 303 orang […]

  • PMII Kota Gorontalo dan SMPN 2 Satap Bulango Ulu Gelar Peringatan Hari Pramuka dan HUT RI ke-80 di Mongiilo Utara

    PMII Kota Gorontalo dan SMPN 2 Satap Bulango Ulu Gelar Peringatan Hari Pramuka dan HUT RI ke-80 di Mongiilo Utara

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Dalam semangat memperkuat nilai solidaritas dan nasionalisme, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Gorontalo bekerja sama dengan SMP Negeri 2 Satap Bulango Ulu menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pramuka dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah ini menjadi ajang silaturahmi lintas generasi, dengan […]

  • Hari Ketiga, Tim SAR Gabungan Tempuh Jalur Ekstrem Evakuasi Korban ATR 42-500

    Hari Ketiga, Tim SAR Gabungan Tempuh Jalur Ekstrem Evakuasi Korban ATR 42-500

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Sakti
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAROS-PANGKEP — Proses evakuasi korban pesawat ATR 42-500 yang jatuh di kawasan Pegunungan Bulusaraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan menempuh jalur ekstrem yang selama ini hanya digunakan oleh warga setempat. Hal itu disampaikan Asisten Perencanaan Kodam (Asrendam) XIV/Hasanuddin, Kolonel Infanteri Abi Kusnianto, saat ditemui di lokasi PoskoAJU, Desa […]

expand_less