Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Di Balik Proyek Giant Sea Wall, Nelayan dan Mangrove Terancam

  • account_circle Diana Larasati Dewi
  • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
  • visibility 53
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, NULONDALO.COM – Rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jawa (Pantura) mendapat sorotan dari DPR RI. Proyek raksasa yang dirancang untuk melindungi kawasan pesisir dari banjir rob dan kenaikan permukaan laut itu diminta mengedepankan transparansi, melibatkan masyarakat, serta memperhitungkan persoalan penurunan muka tanah (land subsidence).

Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengingatkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar tidak mengelola proyek tersebut secara tertutup. Ia meminta pemerintah membuka ruang uji publik (public hearing) dengan melibatkan pakar lintas disiplin, akademisi, dan masyarakat yang berpotensi terdampak.

Peringatan tersebut disampaikan Rokhmin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rokhmin menegaskan, proyek berskala besar tersebut tidak boleh menjadi ajang perburuan rente maupun dikelola tanpa pengawasan publik.

“Jadi harus ada public hearing, Pak. Supaya nanti kalau proyek ini jadi, insyaallah dampak negatifnya kecil dan positifnya tinggi,” ujarnya.

Selain transparansi, Rokhmin mempertanyakan belum terlihatnya intervensi konkret untuk mengatasi penurunan muka tanah dalam dokumen perencanaan BOPPJ.

Mengutip kajian geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), ia menjelaskan bahwa banjir rob di kota-kota pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya dipengaruhi kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim serta amblesan tanah akibat eksploitasi air tanah dan beban bangunan.

Menurutnya, laju penurunan muka tanah bahkan dapat lebih cepat dibandingkan kenaikan permukaan laut.

“Pertanyaan saya, Pak, di dokumen ini tidak ada satu pun intervensi mengenai mengurangi land subsidence. Semuanya hanya untuk seolah-olah menahan permukaan laut,” kata Rokhmin.

Ia juga meminta BOPPJ mengkaji alternatif penanganan berbasis alam (nature-based solutions) yang dinilai berpotensi lebih ramah lingkungan dan efisien dari sisi biaya.

Sisi lain, Proyek raksasa itu dinilai menyimpan persoalan ekologis dan sosial yang perlu dikaji secara serius.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), melalui rilis resminya pada 11 September 2026, mendesak Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) dan Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan rencana pembangunan Giant Sea Wall Segmen 3.3 di Teluk Jakarta dan Bekasi.

WALHI menilai proyek yang mencakup pembangunan tanggul laut dan reklamasi pulau buatan tersebut belum didukung kajian memadai untuk menjawab berbagai risiko ekologis, sosial, ekonomi, hingga potensi pelanggaran hak masyarakat pesisir.

Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, Mida Saragih, mengatakan GSW Segmen 3.3 bukan sekadar proyek pembangunan tanggul laut. Proyek tersebut merupakan transformasi bentang pesisir melalui reklamasi, pembangunan pulau baru, infrastruktur transportasi, dan kawasan ekonomi.

Menurutnya, perubahan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekologis kumulatif serta persoalan sosial-ekonomi yang luas.

“Giant Sea Wall Segmen 3.3 bukan hanya proyek tanggul laut, melainkan proyek transformasi bentang pesisir melalui reklamasi, pembangunan pulau baru, infrastruktur transportasi, dan kawasan ekonomi yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis kumulatif serta dampak sosial-ekonomi yang luas,” kata Mida.

Ia menilai pemerintah belum memberikan penjelasan memadai mengenai dampak ekologis proyek tersebut, terutama potensi perubahan sistem ekologi Teluk Jakarta secara permanen.

Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI, Dana Tarigan, juga mengingatkan bahwa Giant Sea Wall berpotensi menjadi solusi semu apabila tidak menyelesaikan akar persoalan kerusakan pesisir.

WALHI mengkhawatirkan pembangunan tanggul laut dan pulau reklamasi justru mengorbankan ekosistem laut serta ruang hidup masyarakat pesisir.

“BOPPJ jangan menjadikan perlindungan pesisir sebagai alasan untuk memperluas reklamasi dan pembangunan infrastruktur yang mengorbankan ekosistem laut serta ruang hidup masyarakat pesisir,” tegas Dana.

Ancaman bagi Ekosistem Teluk Jakarta

Salah satu risiko yang disoroti WALHI adalah kemungkinan Teluk Jakarta berubah menjadi kolam retensi limbah.

Saat ini, sedikitnya 13 sungai bermuara ke Teluk Jakarta dengan membawa berbagai jenis pencemar, mulai dari limbah domestik, limbah industri, sampah plastik, hingga mikroplastik.

Pembangunan tanggul laut dan pulau-pulau reklamasi dikhawatirkan mengganggu sirkulasi perairan sehingga limbah dan berbagai bahan pencemar terperangkap di dalam kawasan teluk.

Mida mengatakan belum terdapat penjelasan memadai mengenai bagaimana persoalan pencemaran Teluk Jakarta akan ditangani dalam rencana pembangunan tersebut.

WALHI juga mempertanyakan hubungan pembangunan tanggul laut dan reklamasi dengan upaya mengendalikan penurunan muka tanah (land subsidence) yang menjadi salah satu penyebab utama banjir rob.

Menurut Mida, pembangunan infrastruktur berskala besar di kawasan pesisir justru berpotensi menambah beban pembangunan dan mempercepat penurunan muka tanah apabila tidak direncanakan secara hati-hati.

Nelayan dan Mangrove Terancam

Dampak pembangunan GSW juga menjadi perhatian masyarakat pesisir, terutama nelayan yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut.

Dokumen BOPPJ yang dipaparkan dalam Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Teluk Jakarta Tahap I di Kabupaten Bekasi mengakui bahwa pembangunan tanggul laut dan reklamasi pulau buatan dapat mengganggu aktivitas nelayan, menurunkan kualitas air dan udara, serta mengurangi vegetasi mangrove.

Namun, WALHI menilai pengakuan tersebut belum disertai penjelasan terperinci mengenai skala dampak dan jumlah masyarakat yang berpotensi terdampak.

Pengembangan GSW Segmen 3.3 mencakup wilayah Kabupaten Bekasi dan berpotensi menjangkau kawasan hutan mangrove Ujung Karawang yang memiliki luas sekitar 12.000 hektare.

Syamsuri dari Forum Komunikasi Masyarakat Tarumanegara (FK-MATA) menyampaikan kekhawatiran masyarakat pesisir Tarumajaya, Bekasi Utara, terhadap ancaman pembangunan tersebut.

Ia menegaskan bahwa mangrove bukan sekadar ekosistem pelindung pantai, tetapi juga menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir.

“Kami masyarakat pesisir Tarumajaya, Bekasi Utara merasa khawatir akan dampak Giant Sea Wall dan berbagai program pembangunan yang mengancam kelestarian mangrove, kesehatan laut, dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan,” ujarnya.

Menurut Syamsuri, masyarakat mendesak pemerintah mengutamakan pelestarian mangrove sebagai salah satu upaya menjaga kawasan pantai dari abrasi.

Partisipasi Publik Dipersoalkan

Selain ancaman ekologis, WALHI juga menyoroti proses pelibatan masyarakat dalam konsultasi publik AMDAL GSW Segmen 3.3 yang diselenggarakan pada 11 September 2026 di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan daftar peserta dalam surat undangan resmi BOPPJ, dari total 74 peserta yang tercantum, hanya enam orang merupakan perwakilan kelompok nelayan.

Keterwakilan tersebut terdiri atas masing-masing satu perwakilan dari Desa Hurip Jaya, Segara Makmur, Samudra Jaya, Segarajaya, dan Pantai Makmur, serta satu perwakilan organisasi nelayan.

Mayoritas peserta berasal dari unsur pemerintah, perangkat kecamatan dan desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta ketua RT/RW di wilayah terdampak.

WALHI juga menemukan tidak adanya undangan yang secara khusus ditujukan kepada kelompok perempuan. Daftar undangan hanya mencantumkan unsur PKK desa.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah, menilai komposisi tersebut memperlihatkan ketimpangan dalam pelibatan masyarakat.

Menurutnya, kelompok yang paling berpotensi terdampak langsung justru memperoleh ruang representasi yang terbatas dalam konsultasi publik.

“Komposisi peserta Konsultasi Publik AMDAL GSW Segmen 3.3 menunjukkan kelompok yang paling berpotensi terdampak langsung oleh pembangunan Giant Sea Wall dan reklamasi justru menjadi kelompok yang paling sedikit diberikan ruang dalam forum konsultasi publik,” kata Aminullah.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menghilangkan suara masyarakat yang akan merasakan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis proyek.

Minimnya keterlibatan perempuan pesisir juga dinilai mengabaikan perspektif gender, terutama terkait perubahan akses terhadap sumber daya pesisir, aktivitas perikanan, pengolahan hasil laut, dan ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan.

WALHI mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL harus menjadi ruang bagi kelompok terdampak untuk menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan secara efektif, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

WALHI mendesak pemerintah menghentikan seluruh proses pengembangan GSW Segmen 3.3 di Teluk Jakarta dan Bekasi, termasuk proses AMDAL, serta membuka seluruh dokumen kajian dampak proyek kepada publik.

Bagi WALHI, perlindungan pesisir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur raksasa. Upaya tersebut harus disertai perlindungan ekosistem, pengendalian pencemaran, penyelesaian persoalan penurunan muka tanah, dan pelibatan bermakna masyarakat terdampak.

Perdebatan mengenai Giant Sea Wall pun memperlihatkan bahwa keberhasilan proyek perlindungan pesisir tidak semestinya hanya diukur dari panjang tanggul yang dibangun, tetapi juga dari kemampuannya melindungi lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

  • Penulis: Diana Larasati Dewi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BNPB: Bencana Hidrometeorologi Dominasi Laporan 10–11 Februari 2026 di Jawa Tengah

    BNPB: Bencana Hidrometeorologi Dominasi Laporan 10–11 Februari 2026 di Jawa Tengah

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 331
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum sejumlah kejadian bencana yang terjadi pada periode 10 hingga 11 Februari 2026. Dalam laporan tersebut, bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian di wilayah Provinsi Jawa Tengah akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang. Hujan intensitas sedang disertai angin kencang melanda Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, pada […]

  • Pena, Buku, dan Nyawa yang Hilang: Catatan untuk Tragedi Ngada

    Pena, Buku, dan Nyawa yang Hilang: Catatan untuk Tragedi Ngada

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle -
    • visibility 368
    • 0Komentar

    Kasus tragis di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada penghujung Januari 2026, ketika seorang siswa SD berusia 10 tahun berinisial YBS diduga mengakhiri hidupnya karena keluarganya tak mampu membeli buku dan pena, adalah tamparan keras bagi nurani bangsa. Membaca berita tentang seorang anak kecil yang memilih “pergi” selamanya hanya karena selembar buku dan sebatang pena […]

  • Malimbong dan Madzilalang: Merunut Cahaya di Balik Tumpukan Ilmu

    Malimbong dan Madzilalang: Merunut Cahaya di Balik Tumpukan Ilmu

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Kamal
    • visibility 457
    • 0Komentar

    Di zaman ketika ilmu melimpah dan akses pengetahuan terbuka lebar sepertinya makin Ada jarak yang antara mengetahui dan menjadi—jarak yang tak selalu bisa dijembatani oleh kecerdasan. Ternyata tidak semua Ilmu menjadi jalan kebijaksanaan, ilmu yang tidak meneduhkan, sering kali hanya menjadi beban kesombongan. Dalam tradisi lisan masyarakat Mandar, ada satu kata yang diucapkan dengan penuh […]

  • Koordinator Bidang Pendidikan dan Ekonomi DPP GENINUSA: Efisiensi Anggaran Tidak Harus Mengorbankan Lembaga Strategis

    Koordinator Bidang Pendidikan dan Ekonomi DPP GENINUSA: Efisiensi Anggaran Tidak Harus Mengorbankan Lembaga Strategis

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Presiden Republik Indonesia, pada 22 Januari 2025 yang lalu telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Inpres tersebut menyasar sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan […]

  • Negara Hukum atau Negara Kuasa? Menguji Integritas Penegakan Hukum Indonesia

    Negara Hukum atau Negara Kuasa? Menguji Integritas Penegakan Hukum Indonesia

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Zulkifli
    • visibility 307
    • 0Komentar

    Sebelum Indonesia mengenal sistem hukum kolonial Belanda, masyarakat Nusantara telah hidup dengan tatanan hukum sendiri, yakni hukum adat. Nilai-nilai ini tumbuh dari kearifan lokal dan mengakar kuat dalam kehidupan sosial. Salah satu komunitas yang hingga kini masih menjaga hukum adat adalah Suku Kajang di Kabupaten Bulukumba. Mereka bahkan mendapat pengakuan internasional; The Washington Post menempatkan […]

  • PPPK Terancam? Wali Kota Gorontalo Buka Suara, Ini Jaminannya

    PPPK Terancam? Wali Kota Gorontalo Buka Suara, Ini Jaminannya

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 349
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Kekhawatiran tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkait kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mulai dirasakan di berbagai daerah. Isu pengurangan belanja pegawai memicu kecemasan akan nasib ribuan tenaga PPPK, termasuk di Kota Gorontalo. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, akhirnya buka suara pada Senin, 30 Maret 2026. Ia menegaskan […]

expand_less