Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Tujuh Menteri Dikabarkan Dievaluasi

nulondalo.com – Isu perombakan kabinet kembali mencuat di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kabinet Merah Putih disebut-sebut akan mengalami reshuffle dalam waktu dekat, menyusul agenda pelantikan sejumlah pejabat yang dijadwalkan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana, rencana pelantikan tersebut memicu spekulasi bahwa Presiden Prabowo tengah menyiapkan evaluasi dan pergeseran posisi di jajaran kabinetnya.

Dilansir dari Tribunnews.com, sedikitnya terdapat tujuh nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang dikabarkan masuk dalam daftar evaluasi. Mereka berasal dari sejumlah sektor strategis, mulai dari pembangunan manusia, diplomasi luar negeri, hingga komunikasi publik dan hak asasi manusia.

Adapun nama-nama yang disebut berpotensi terdampak reshuffle antara lain:

• Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno

• Menteri Luar Negeri, Sugiono

• Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono

• Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari

• Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid

• Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai

• Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana

Namun demikian, hingga saat ini belum ada kepastian terkait benar tidaknya pergantian posisi para pejabat tersebut. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Pihak Istana juga belum memberikan keterangan resmi terkait agenda pelantikan maupun kemungkinan reshuffle kabinet yang kembali menjadi sorotan publik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka muncul secara tiba-tiba tanpa sumber yang jelas.

Menurut Adi, tidak terdapat indikasi kuat sebelumnya yang mengarah pada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat. Karena itu, isu reshuffle yang beredar belakangan ini dinilainya berada dalam situasi yang serba tidak pasti.

“Isu reshuffle ini terkesan gelap gulita. Tidak ada sinyal politik yang kuat, baik dari Presiden maupun dari dinamika internal kabinet, yang menunjukkan akan ada perombakan,” ujar Adi dalam keterangannya.

Adi menjelaskan, biasanya wacana reshuffle diawali dengan tanda-tanda tertentu, seperti kritik terbuka Presiden terhadap kinerja menteri, ketegangan politik antarkoalisi, atau evaluasi kebijakan strategis. Namun, kondisi tersebut belum terlihat secara signifikan di pemerintahan saat ini.

Ia menilai, menguatnya isu reshuffle bisa jadi lebih dipicu oleh spekulasi politik dan kepentingan elite tertentu, ketimbang berdasarkan kebutuhan objektif pemerintahan.

“Dalam politik, isu reshuffle sering kali digunakan sebagai alat tekanan atau sekadar uji coba opini publik,” katanya.

Adi menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Selama tidak ada pernyataan resmi dari Prabowo Subianto, isu perombakan kabinet sebaiknya disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu.