Jaringan Gusdurian Ajak Gen-Z Merefleksikan Pancasila Lewat Kuliah Umum

Nulondalo.com, Yogyakarta- Pergulatan antara Pancasila, agama, dan negara terjadi sepanjang sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Situasi ini dimulai sejak perumusan Pancasila menjelang proklamasi kemerdekaan hingga bagaimana negara berperan dalam memberikan tafsir terhadap ideologi ini.

Salah satu perdebatan awal adalah tentang pilihan Indonesia menjadi negara agama dan negara sekuler yang membuat kelompok religius dan nasionalis mengalami ketegangan. Pancasila kemudian menjadi rumusan yang disepakati bahwa Indonesia bukan negara agama, namun juga bukan negara sekuler karena agama masih menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kalau kata Gus Dur, kita ini negara bukan-bukan,” seloroh Mahfud MD ketika memberikan kuliah umum di Gedung Amphitheater E8 Djarnawi Hadikusuma Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Senin, 28 September 2026.

Pakar hukum tata negara yang juga seorang Mustasyar PBNU periode 2026 – 2031 itu juga mengulas bagaimana organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah berperan dalam dinamika ini sehingga konsepsi tentang Pancasila bisa disepakati sebagai pilihan yang mengakomodasi bangsa Indonesia yang plural.

Baginya, ketegangan ini merupakan hal yang wajar karena negara bangsa masih cukup baru di berbagai negara. Mahfud MD kemudian menjelaskan bagaimana Islam kemudian dijadikan nilai, sementara bentuk negara bisa sangat beragam.

“Di dunia ada lebih dari 50 negara dengan penduduk mayoritas muslim, tetapi bentuk negaranya bermacam-macam. Ada yang republik, emirat, kerajaan, dan sebagainya,” lanjut Mahfud MD.

Kuliah umum ini bertajuk “Point of View: Pancasila dan Relasi Agama-Negara”, dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari berbagai latar belakang. Acara ini terselenggara berkat kerja sama Jaringan Gusdurian bersama Prodi Doktor Politik Islam dan Pusat Studi Ahmad Syafi’i Maarif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rangkaian acara dimulai dengan pembacaan ayat Al-Qur’an, menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 Stanza, lagu Sang Surya, kemudian dibuka oleh Slamet Riyadi Wakil Rektor Bidang Mutu, Reputasi, dan Kemitraan.

“Saya tadi di samping Pak Mahfud MD dan bersaksi meski beliau tokoh NU, ternyata hafal lagu Sang Surya,” ujar Slamet yang disambut tawa peserta yang hadir. Baginya, ini menjadi bukti bahwa NU dan Muhammadiyah merupakan sahabat dekat yang bisa saling mendukung.

Sementara itu Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian Jay Akhmad menyebut agenda kuliah umum bersama Mahfud MD menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan di sembilan kota Indonesia. Baginya, sosok Mahfud MD yang dekat dengan Gus Dur dan pernah menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Persatuan Nasional memiliki gagasan yang sejalan dengan Gus Dur, terutama soal penegakan hukum dan bagaimana meletakkan kemaslahatan rakyat sebagai dasar kebijakan.

“Khususnya melalui tema ini kami ingin mengajak sivitas akademika yang saat ini didominasi gen Z untuk bersama-sama merefleksikan posisi kita dalam kondisi berbangsa dan bernegara hari ini,” ujar Jay Akhmad.

Ia sekaligus menepis tudingan bahwa generasi muda oleh sebagian kalangan dianggap tidak peduli pada persoalan negara. “Kehadiran kita di sini menjadi salah satu bukti bagaimana anak muda masih memikirkan situasi negara tercinta,” sambungnya.

Rencananya, agenda ini akan diadakan di beberapa kota seperti Makassar, Pontianak, Mataram, Medan, Semarang, dan lain sebagainya.

Dalam pengantarnya Zuly Qodir selaku Wakil Rektor UMY menegaskan bagaimana kelompok agama seperti NU dan Muhammadiyah bisa berkolaborasi untuk bergerak bersama dalam memperjuangkan negara yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kuliah umum di UMY menjadi semakin meriah dengan kehadiran Inayah Wahid sebagai moderator. Inayah yang juga merupakan putri bungsu Gus Dur membawa forum kuliah umum ini disisipi dengan humor-humor yang menggelitik sehingga peserta tampak mengikuti rangkaian acara dengan penuh tawa.

Selain mengadakan kuliah umum, Jaringan Gusdurian bersama Prodi Doktor Politik Islam dan Pusat Studi Ahmad Syafi’i Maarif juga mengadakan agenda “Sarasehan: Situasi Demokrasi dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Yogyakarta”.

Agenda ini diikuti oleh 50 tokoh yang berlatar akademisi, jurnalis, ormas keagamaan, hingga LSM. Para peserta menyampaikan berbagai keresahan dan solusi agar situasi demokrasi dan KBB di Yogyakarta dan Indonesia semakin baik.