Konsesi JRBM dan Sengketa Tanah Warga, Hak Adat Dipertanyakan
- account_circle Fitri Nur'aini
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- visibility 76
- print Cetak

Kondisi lahan di kawasan konsesi PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) yang memperlihatkan aktivitas pertambangan terbuka menggunakan alat berat/ Doc. Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KOTAMOBAGU, NULONDALO.COM – Persoalan penguasaan tanah ulayat dan pemenuhan hak masyarakat adat di kawasan pertambangan Bolaang Mongondow Raya (BMR) kembali menjadi sorotan. Pakar hukum tata negara, Prof. Margarito Kamis, mempertanyakan sejauh mana perusahaan pertambangan benar-benar memenuhi hak masyarakat adat yang wilayah kehidupannya bersinggungan dengan konsesi tambang.
Sorotan tersebut disampaikan Margarito saat memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), di Ballroom Hotel Sutan Raja, Senin (16/11/2026).
Dalam forum tersebut, persoalan tanah ulayat menjadi salah satu isu yang mengemuka setelah General Manager External Relations and Security PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM), Andreas Saragih, memaparkan legalitas wilayah konsesi serta pemenuhan hak masyarakat adat di sekitar kawasan pertambangan.
Mendengar penjelasan tersebut, Margarito meminta agar klaim perusahaan mengenai pemenuhan hak masyarakat adat tidak berhenti sebagai pernyataan sepihak.
“Saya pikir Pak General Manager harus mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang mengklaim sudah menepati hak-hak dari masyarakat adat,” ujar Margarito.
Menurutnya, legalitas penguasaan wilayah konsesi tidak serta-merta menjawab persoalan pemenuhan hak masyarakat adat, terutama ketika wilayah yang memiliki keterikatan sosial dan historis dengan komunitas adat telah menjadi bagian dari aktivitas pertambangan.
Sebelumnya, Andreas Saragih menyampaikan bahwa JRBM telah mengantongi puluhan dokumen legal terkait penguasaan wilayah konsesi untuk menunjang aktivitas pertambangan perusahaan.
Namun, persoalan yang menjadi perhatian Margarito bukan semata kelengkapan dokumen perusahaan, melainkan bagaimana hak masyarakat yang memiliki hubungan dengan tanah tersebut diakui dan dipenuhi.
Konsesi 38.150 Hektare dan Persoalan Tanah Warga
Berdasarkan informasi dalam laman resmi perusahaan, PT J Resources Bolaang Mongondow merupakan pemegang Kontrak Karya generasi keenam yang mencakup dua blok pertambangan, yakni Bakan dan Lanut, dengan total luas wilayah mencapai 38.150 hektare.
Kontrak Karya tersebut berlaku hingga 2034. Tambang Bakan yang berada di Sulawesi Utara memiliki fasilitas pengolahan dengan metode heap leach berkapasitas sekitar 6,5 juta ton bijih emas per tahun.
Besarnya wilayah konsesi tersebut membuat persoalan hubungan antara perusahaan dan masyarakat di sekitar tambang menjadi penting, terutama menyangkut penguasaan tanah, akses terhadap ruang hidup, dan pemenuhan hak masyarakat.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah sengketa lahan antara warga bernama Jamaludin Ismail dan PT JRBM di Desa Bakan.
Perselisihan tersebut berkaitan dengan klaim penguasaan lahan yang digunakan warga untuk aktivitas pertambangan emas tradisional. Di satu sisi, Jamaludin mengaku memiliki bukti kepemilikan tanah. Sementara itu, perusahaan disebut mengklaim sebagian lokasi tersebut berada dalam wilayah yang dikuasainya.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, PT JRBM sebelumnya mengadukan aktivitas pertambangan tradisional warga kepada Polres Kotamobagu. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, tim gabungan kepolisian melakukan penertiban dan menghentikan aktivitas penambangan manual di lokasi.
Tindakan itu kemudian memunculkan persoalan lebih jauh mengenai status penguasaan tanah antara warga dan perusahaan.
Dalam pertemuan di Kantor Desa Bakan pada 2 Juni 2026, yang dihadiri pemerintah desa, pemerintah kecamatan, warga, dan perwakilan perusahaan, Jamaludin memperlihatkan dokumen kepemilikan tanah yang menurut pengakuannya telah dimiliki sejak 2005.
Ia mempertanyakan klaim perusahaan yang disebut mendasarkan penguasaan lahan pada kuitansi jual beli tahun 2015.
“Sejak tahun 2005 saya sudah mengantongi surat tanah yang sah, sedangkan pihak PT J Resources yang mengklaim ada lahan berbatasan langsung dengan lahan saya, dengan dasar memiliki kuitansi jual beli tahun 2015. Ini kan aneh, beli tanah tapi tidak mengukur, terus saya yang berbatasan tidak ada pemberitahuan sebelum pengukuran, lalu kemudian mengklaim bahwa lahan yang dibeli ada di dalam lahan milik saya,” ungkap Jamaludin.
Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan yang dihimpun, pihak perusahaan menyampaikan memiliki kuitansi jual beli lahan. Namun, Jamaludin mempersoalkan asal-usul tanah, riwayat penguasaan, serta proses pengukuran batas lahan yang diklaim perusahaan.
Persoalan tersebut belum cukup diselesaikan melalui pernyataan masing-masing pihak. Pembuktian dokumen, riwayat penguasaan, batas bidang tanah, serta status hukum lahan menjadi hal penting untuk memastikan kedudukan masing-masing pihak.
Penggusuran Tambang Tradisional Dipersoalkan
Perselisihan semakin memanas setelah pertemuan di Kantor Desa Bakan.
Menurut keterangan yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Laskar Bogani Indonesia (DPP-LBI), Drs. Hi. Dolpie Paath Manoppo, sehari setelah pertemuan tersebut, aparat kepolisian bersama alat berat jenis excavator yang disebut milik PT JRBM melakukan penggusuran dan penutupan lubang tambang tradisional warga.
Dolpie menyesalkan tindakan tersebut karena, menurutnya, persoalan penguasaan lahan antara Jamaludin dan perusahaan masih membutuhkan pembuktian hukum.
Ia juga menyebut dalam pertemuan sebelumnya aparat kepolisian turut hadir menyaksikan proses pembahasan dokumen kepemilikan tanah.
“Sebagai ormas adat saya menyesali sikap kepolisian Polres Kotamobagu saat itu. Mestinya Polres Kotamobagu tidak harus melakukan tindakan penertiban dengan menggusur dan menutup lubang penambang dengan alat berat, terlebih excavator yang digunakan adalah milik perusahaan J Resources, sementara lahan dimaksud masih dalam urusan perdata dan belum ada keputusan inkrah dari pengadilan,” ujar Dolpie.
Ia bahkan menyebut tindakan tersebut menimbulkan korban dari kalangan penambang tradisional. Salah seorang warga dilaporkan mengalami insiden dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit sebelum dirujuk ke Manado.
Dolpie mempertanyakan penggunaan alat berat perusahaan dalam kegiatan penertiban yang melibatkan aparat kepolisian. Menurutnya, situasi tersebut dapat menimbulkan persepsi keberpihakan apabila persoalan status tanah belum diselesaikan secara hukum.
Selain itu, ia mempertanyakan konsistensi penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Kotamobagu.
Dolpie menyebut sejumlah lokasi lain, seperti Tanoyan, Monsi, Lobong, dan Potolo, juga memiliki aktivitas pertambangan emas tanpa izin.
“Di wilayah hukum Polres Kotamobagu pertambangan emas tanpa izin bukan hanya di Desa Bakan. Di tempat lain juga ada, buktinya Desa Tanoyan, Monsi, Lobong, Potolo dan banyak lagi pertambangan emas tanpa izin lainnya. Tapi kenapa tidak ada penindakan hukum yang sama?” katanya.
Ia meminta aparat melakukan penegakan hukum secara konsisten dan tidak membiarkan penanganan suatu perkara menimbulkan kesan bahwa kepentingan perusahaan lebih diutamakan dibandingkan hak masyarakat.
Dolpie menegaskan, Laskar Bogani Indonesia akan mengawal persoalan tersebut dan berencana menyampaikan pengaduan resmi kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Persoalan Hak Warga dan Dampak Lingkungan
Persoalan hubungan masyarakat dengan JRBM tidak hanya berkaitan dengan sengketa lahan di Desa Bakan.
Pada 12 Oktober 2026, seorang warga bernama Ndy Mamonto juga menyampaikan keberatan melalui akun Facebook pribadinya mengenai dugaan pengambilan material di lahan yang menurutnya telah disepakati tidak boleh diganggu oleh aktivitas perusahaan.
Dalam unggahannya, Ndy meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling.
Ia mempertanyakan pelaksanaan kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan, terutama terkait aktivitas pemuatan atau pengambilan material di area yang diklaim sebagai lahan warga.
“Jangan karena perusahaan memiliki izin, kemudian hak masyarakat bisa diambil begitu saja,” demikian inti keberatan yang disampaikan Ndy.
Menurutnya, masyarakat tidak menolak investasi maupun aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai ketentuan. Namun, keberadaan industri pertambangan harus tetap menghormati hak warga atas tanah dan ruang hidup mereka.
Ndy juga meminta pemerintah dan aparat terkait menelusuri persoalan tersebut sebelum mengambil tindakan terhadap masyarakat yang menyampaikan keberatan.
Di sisi lain, aktivitas pertambangan JRBM juga pernah mendapat sorotan pemerintah daerah terkait dugaan dampak lingkungan.
Pada 1 Oktober 2025, Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, melakukan kunjungan ke area operasional PT JRBM di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas bencana banjir lumpur yang berdampak terhadap permukiman dan lahan pertanian warga.
Dalam kunjungan itu, Yusra meninjau kondisi sungai dan area terdampak yang dipenuhi material lumpur. Ia menyebut endapan material telah menyebabkan air sungai meluap hingga ke permukiman dan merendam persawahan.
“Seharusnya perusahaan dengan kontrak kerja puluhan tahun bisa mengantisipasi sejak awal. Jalur sungai harus diperbesar agar mampu menampung debit air ketika hujan deras turun,” kata Yusra.
Ia juga menyoroti lahan pertanian yang tertimbun endapan lumpur dan menyebut aktivitas pertambangan sebagai salah satu penyebab utama bencana tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat itu mengambil langkah investigasi dengan mengumpulkan sampel air dari aliran sungai dan sumur warga untuk diperiksa lebih lanjut.
Yusra juga menyampaikan adanya perubahan warna batuan di dasar sungai yang menurutnya perlu ditelusuri karena berpotensi berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Pernyataan tersebut merupakan sorotan pemerintah daerah terhadap dampak lingkungan di sekitar tambang yang membutuhkan pemeriksaan dan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Hak Masyarakat Adat Dijamin Konstitusi
Persoalan tanah ulayat dan hubungan masyarakat dengan perusahaan pertambangan memiliki dimensi hukum yang lebih luas.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang.
Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi pengakuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya.
Dalam konteks pertambangan, keberadaan izin usaha maupun kontrak karya tidak dengan sendirinya menghapus hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat secara sah.
Sebaliknya, klaim masyarakat atas tanah juga membutuhkan pembuktian berdasarkan dokumen, riwayat penguasaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, sengketa antara warga dan perusahaan perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang memberikan ruang pembuktian secara adil bagi semua pihak.
Persoalan kewenangan aparat juga perlu ditempatkan secara proporsional. Penegakan hukum terhadap dugaan pertambangan tanpa izin merupakan kewenangan aparat sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tindakan tersebut harus dibedakan dari penentuan kepemilikan atau batas tanah yang menjadi objek sengketa perdata.
Dengan demikian, penertiban aktivitas pertambangan dan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah tidak boleh dicampuradukkan tanpa dasar hukum yang jelas.
Sorotan Margarito Kamis dalam kuliah umum UDK menjadi relevan di tengah berbagai persoalan tersebut. Pertanyaan mengenai pemenuhan hak masyarakat adat tidak cukup dijawab dengan menunjukkan dokumen legalitas konsesi.
Perusahaan juga perlu menjelaskan bagaimana hak masyarakat di sekitar wilayah operasional diakui, bagaimana persoalan penguasaan tanah diselesaikan, serta bagaimana dampak sosial dan lingkungan aktivitas pertambangan ditangani.
- Penulis: Fitri Nur'aini
- Editor: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar